Wikisumber

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Naskah asli: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Tag: perubahan_terbaru
FelixJL111 (bicara | kontrib)
184 suntingan
Perubahan kosmetika
Baris 1:
{{header
| title = Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
| author = Komite Nasional Indonesia Pusat
| translator =
| section = (yang ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada Tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat)
| section = (Naskah asli)
| previous =
| next = [[../Perubahan I|Perubahan I]]
| year = 1945
| portal = Konstitusi Republik Indonesia
| wikipedia = Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Baris 18:
| wikispecies=
| meta =
| notes = {{edition}}
''Lihat juga'': [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Perubahan I|Perubahan I]] · [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Perubahan II|Perubahan II]] · [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Perubahan III|Perubahan III]] · [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Perubahan IV|Perubahan IV]] · [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Satu naskah]]
}}
__NOTOC__
[[Berkas:Coat of Arms of Indonesia Garuda Pancasila.svg|center|100px]]
{{center|'''UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA'''<br />'''REPUBLIK INDONESIA'''<br />'''1945'''}}
 
=== PEMBUKAAN ===
 
{{center|'''PEMBUKAAN'''}}
Pembukaan, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
 
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri­kemanusiaan dan peri­keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
 
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
 
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang­-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan ​Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
=== BAB I - BENTUK DAN KEDAULATAN ===
 
'''Pasal 1'''
 
{{ppb}}
# Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
# Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 
=== BAB II - MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ===
'''Pasal 2'''
 
{{center|'''UNDANG-UNDANG DASAR'''}}
# Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
# Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
# Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
 
{{PUU-bab|I|BENTUK DAN KEDAULATAN}}
'''Pasal 3'''
{{PUU-pasal|i=0|pasal=1|{{PUU-ayat
|Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
|Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
}}}}
 
{{PUU-bab|II|MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT}}
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.
{{PUU-pasal|i=0|pasal=2|{{PUU-ayat
|Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
|Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
|Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
}}}}
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=3|Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.}}
=== BAB III - KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA ===
'''Pasal 4'''
# Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
# Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
 
{{PUU-bab|III|KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA}}
'''Pasal 5'''
{{PUU-pasal|i=0|pasal=4|{{PUU-ayat
|Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
|Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
}}}}
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=5|{{PUU-ayat
# Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
# |Presiden menetapkanmemegang peraturankekuasaan pemerintah untuk menjalankanmembentuk undang-undang sebagaimanadengan persetujuan Dewan Perwakilan mestinyaRakyat.
|Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
}}}}
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=6|{{PUU-ayat
'''Pasal 6'''
|Presiden ialah orang Indonesia asli.
|Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.
# Presiden ialah orang Indonesia asli.
}}}}
# Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=7|Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.}}
'''Pasal 7'''
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=8|Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.}}
'''Pasal 8'''
Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=9|Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
'''Pasal 9'''
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
 
:'''Sumpah Presiden (Wakil Presiden):'''<br :/>
::"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".
 
:'''Janji Presiden (Wakil Presiden) :'''<br />
::"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". }}
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=10|Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.}}
'''Pasal 10'''
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=11|Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.}}
'''Pasal 11'''
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=12|Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.}}
'''Pasal 12'''
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=13|{{PUU-ayat
'''Pasal 13'''
|Presiden mengangkat duta dan konsul.
# |Presiden mengangkatmenerima duta dannegara konsullain.
}}}}
# Presiden menerima duta negara lain.
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=14|Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.}}
'''Pasal 14'''
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=15|Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.}}
'''Pasal 15'''
Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.
 
=== BAB {{PUU-bab|IV - |DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG ===}}
{{PUU-pasal|i=0|pasal=16|{{PUU-ayat
|Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
'''Pasal 16'''
|Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.
}}}}
# Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
# Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.
 
=== BAB {{PUU-bab|V - |KEMENTERIAN NEGARA ===}}
{{PUU-pasal|i=0|pasal=17|{{PUU-ayat
|Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
'''Pasal 17'''
|Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
|Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.
}}}}
 
{{PUU-bab|VI|PEMERINTAH DAERAH}}
# Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
{{PUU-pasal|i=0|pasal=18|Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.}}
# Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
# Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.
# Menteri-menteri itu diangkat dari perseorangan
 
{{PUU-bab|VII|DEWAN PERWAKILAN RAKYAT}}
=== BAB VI - PEMERINTAH DAERAH ===
{{PUU-pasal|i=0|pasal=19|{{PUU-ayat
|Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
'''Pasal 18'''
|Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
}}}}
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=20|{{PUU-ayat
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
|Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
|Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
}}}}
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=21|{{PUU-ayat
=== BAB VII - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ===
|Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
|Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
'''Pasal 19'''
}}}}
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=22|{{PUU-ayat
# Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
|Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
# Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
|Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
|Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
}}}}
 
{{PUU-bab|VIII|HAL KEUANGAN}}
'''Pasal 20'''
{{PUU-pasal|i=0|pasal=23|{{PUU-ayat
|Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
|Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
|Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
|Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
|Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
}}}}
 
{{PUU-bab|IX|KEKUASAAN KEHAKIMAN}}
# Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
{{PUU-pasal|i=0|pasal=24|{{PUU-ayat
# Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
|Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
|Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
}}}}
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=25|Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.}}
'''Pasal 21'''
 
{{PUU-bab|X|WARGA NEGARA}}
# Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
{{PUU-pasal|i=0|pasal=26|{{PUU-ayat
# Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
|Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
|Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
}}}}
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=27|{{PUU-ayat
'''Pasal 22'''
|Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
|Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
}}}}
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=28|Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang.}}
# Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
# Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
# Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
 
{{PUU-bab|XI|AGAMA}}
=== BAB VIII - HAL KEUANGAN ===
{{PUU-pasal|i=0|pasal=29|{{PUU-ayat
|Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
'''Pasal 23'''
|Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
# Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
}}}}
# Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
# Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
# Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
# Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.
 
{{PUU-bab|XII|PERTAHANAN NEGARA}}
=== BAB IX - KEKUASAAN KEHAKIMAN ===
{{PUU-pasal|i=0|pasal=30|{{PUU-ayat
|Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
|Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.
}}}}
 
{{PUU-bab|XIII|PENDIDIKAN}}
'''Pasal 24'''
{{PUU-pasal|i=0|pasal=31|{{PUU-ayat
|Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
|Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
}}}}
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=32|Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.}}
#Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
#Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
'''Pasal 25 '''
 
{{PUU-bab|XIV|KESEJAHTERAAN SOSIAL}}
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.
{{PUU-pasal|i=0|pasal=33|{{PUU-ayat
|Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
|Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
|Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
}}}}
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=34|Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.}}
=== BAB X - WARGA NEGARA ===
 
{{PUU-bab|XV|BENDERA DAN BAHASA}}
'''Pasal 26'''
{{PUU-pasal|i=0|pasal=35|Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.}}
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=36|Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.}}
# Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
# Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
 
{{PUU-bab|XVI|PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR}}
'''Pasal 27'''
{{PUU-pasal|i=0|pasal=37|{{PUU-ayat
|Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
|Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.
}}}}
 
{{PUU-bab||ATURAN PERALIHAN}}
# Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
{{PUU-pasal|i=0|pasal=I|Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.}}
# Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=II|Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.}}
'''Pasal 28'''
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=III|Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.}}
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang.
 
{{PUU-pasal|i=0|pasal=IV|Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.}}
=== BAB XI - AGAMA ===
 
{{PUU-bab||ATURAN PERTAMBAHAN}}
'''Pasal 29'''
{{PUU-pasal|i=0|{{PUU-ayat
|Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
|Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
}}}}
 
# Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
# Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 
{{ppb}}
=== BAB XII - PERTAHANAN NEGARA ===
 
'''Pasal 30'''
 
{{center|'''PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA'''}}
# Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
''Lebih lanjut'': [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Naskah asli/Penjelasan|Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]]
# Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.
 
=== BAB XIII - PENDIDIKAN ===
 
'''Pasal 31'''
 
# Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
# Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
 
'''Pasal 32'''
 
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
 
=== BAB XIV - KESEJAHTERAAN SOSIAL ===
 
'''Pasal 33'''
 
# Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
# Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
# Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 
'''Pasal 34'''
 
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
 
=== BAB XV - BENDERA DAN BAHASA ===
 
'''Pasal 35'''
 
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
 
'''Pasal 36'''
 
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
 
=== BAB XVI - PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR ===
 
'''Pasal 37'''
 
# Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
# Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.
 
=== ATURAN PERALIHAN ===
 
 
'''Pasal I'''
 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
 
'''Pasal II'''
 
Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
 
'''Pasal III'''
 
Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
 
'''Pasal IV'''
 
Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.
 
=== ATURAN TAMBAHAN ===
 
# Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
# Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
 
=== PENJELASAN ===
[[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Naskah asli/Penjelasan|Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]]
 
[[Kategori:Undang-Undang Dasar Republik Indonesia| {{PAGENAME}}]]
Diperoleh dari "https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Naskah_asli"