Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/U/1993

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/U/1993

TENTANG

GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dipandang perlu menetapkan gelar dan sebutan lulusan

Mengingat:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990; Keputusan Presiden Republik Indonesia : Nomor 44 Tahun 1974; Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992; Nomor 64/M Tahun 1988; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980; Nomor 0686/U/1991 tanggal 20 Desember 1991;

Memperhatikan :

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 113 /D/T/1993 tanggal 25 Januari 1993; Hasil Rapat Kerja Nasional Rektor /Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan se Indonesia tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 November 1992 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI.

BAB BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional. Sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki gelar akademik yang telah menyelesaikan program keahlian atau profesi bidang tertentu. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman Penye - lenggaraan pendidikan akademik dan/ atau profesional yang diselengga- rakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Penetapan jenis gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi didasarkan atas bidang keahlian. Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk gelar akademik merupakan program studi dan/atau pengelompokan program studi. Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sebutan profesional merupakan program studi

Pasal 3

Gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi yang diberi- kan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah. Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan pula nama bidang keahlian dan program studi yang bersangkutan secara lengkap.

BAB II
GELAR AKADEMIK, SEBUTAN PROFESIONAL DAN SEBUTAN PROFESI

Pasal 4

Yang berhak menggunakan gelar akademik adalah lulusan pendidikan akademik dari Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas. Yang berhak menggunakan sebutan profesional adalah lulusan Pendidi- kan profesional dari Akademi,Politeknik,Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas. Yang berhak memberikan sebutan profesi adalah seseorang yang memiliki gelar akademik dan telah menyelesaikan program keahlian atau profesi dalam bidang tertentu.

Pasal 5

Yang berhak memberikan gelar akademik adalah Sekolah Tinggi,Institut atau Universitas yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang berhak memberikan sebutan profesional adalah Akademi, Politeknik,Sekolah Tinggi,Institut dan Universitas yang memenuhi persyaratan,sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
JENIS GELAR AKADEMIK

Pasal 6

Gelar akademik terdiri atas Sarjana,Magister dan Doktor.

Pasal 7

Jenis gelar akademik Sarjana dan bidang keahlian serta singkatannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. Jenis gelar akademik Magister dan bidang keahlian serta singkatannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Jenis gelar akademik dan bidang keahlian serta singkatannya yang belum tercantum dalam Lampiran I dan II, akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Penggunaan gelar akademik dan bidang keahlian untuk Sarjana dan Magister dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

Pasal 9

Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

BAB IV
JENIS SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 10

Sebutan profesional terdiri atas sebutan profesional untuk lulusan Program Diploma dan sebutan profesional untuk lulusan Program Spesialis.

Pasal 11

Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

Pasal 12

Sebutan profesional lulusan Program Diploma terdiri atas: Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat A.P. Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A.Ma. Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat A.Md. Ahli untuk Program Diploma IV disingkat A. Sebutan profesional lulusan Program Spesialis terdiri atas Spesialis disingkat Sp untuk lulusan Program Spesialis I dan Spesialis Utama disingkat Sp.U untuk lulusan Program Spesialis II. Singkatan sebutan profesional dan nama bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan tersebut. Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sama dengan nama program studi yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB B V
JENIS SEBUTAN PROFESI

Pasal 13

Seorang Sarjana yang telah menyelesaikan program pendidikan keahlian untuk profesi tertentu,berhak menggunakan sebutan profesi. Jenis sebutan profesi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III. Jenis sebutan profesi dan bidang keahlian yang belum tercantum pada lampiran III akan diterapkan oleh Direktur Jenderal dengan memper- hatikan usul dan pertimbangan prganisasi profesi yang diakui Pemerintah. Penggunaan sebutan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditempatkan setelah gelar akademik Sarjana.

BAB VI

SYARAT PEMBERIAN GELAR

AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Bagian Pertama

Syarat Pemberian Gelar Akademik

dan Sebutan Profesional
Pasal 14

Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi adalah : Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang ber- laku; Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku; Telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional.

BAB VII
GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 15

Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan,teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.

Pasal 16

Syarat bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan adalah: Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana. Berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu penge- tahuan,teknologi,kebudayaan,kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan. Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan adalah universitas dan institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor berdasarkan surat Keputusan Menteri.

Pasal 17

Pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut yang memiliki wewenang. Usul pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diajukan oleh Rektor kepada Menteri dengan disertai pertim- bangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan,untuk memper- oleh persetujuan Menteri. Usul dan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat rahasia.

Pasal 18

Pemberian gelar Doktor Kehormatan hanya dapat dilakukan apabila men- dapat persetujuan Menteri. Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tatacara yang berlaku di Universitas/ institut yang bersangkutan.

Pasal 19

Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr (H.C) ditempatkan didepan nama penerima hak atas gelar tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan memberikan gelar akademik, sebutan profesional, sebutan profesi dan/atau gelar doktor kehormatan.

Pasal 21

Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun. Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali karena alasan akademik. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Penggunaan gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dikenakan ancaman pidana seperti dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 23

Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri digunakan sesuai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk di- sesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana diatur dalam Keputusan ini. Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Gelar akademik dan sebutan profesional lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 24

Gelar akademik dan sebutan profesional yang dapat diberikan oleh pergu- ruan tinggi di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Gelar akademik dan sebutan profesional seperti diatur dalam Keputus- an ini berlaku sejak ditetapkan. Gelar akademik yang diberikan oleh perguruan tinggi di dalam negeri sebelum Keputusan ini berlaku dapat tetap dipakai sebagaimana adanya.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1993 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. Fuad Hasan

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Semua Rektor Universitas, Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Biro, Inspektur, Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
11. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Mardiah NIP : 130 344 753

---

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 036/U/1993 TANGGAL 9 FEBRUARI 1993

JENIS GELAR AKADEMIK SARJANA

No. Urut	Kelompok Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1.	Sastra	Sarjana Sastra	S.S.
2.	Hukum	Sarjana Hukum	S.H.
3.	Ekonomi	Sarjana Ekonomi	S.E.
4.	Ilmu Politik	Sarjana Ilmu Politik	S.IP
5.	Ilmu Sosial	Sarjana Ilmu Sosial	S.Sos
6.	Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi
7.	Kedokteran	Sarjana Kedokteran	S.Ked
8.	Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.KM
9.	Kedokteran Gigi	Sarjana Kedokteran Gigi	S.KG
10.	Pertanian	Sarjana Pertanian	S.P
11.	Teknologi Pertanian	Sarjana Teknologi Pertanian	S.TP
12.	Peternakan	Sarjana Peternakan	S.Pt
13.	Perikanan	Sarjana Perikanan	S.Pi
14.	Kehutanan	Sarjana Kehutanan	S.Hut
15.	Kedokteran Hewan	Sarjana Kedokteran Hewan	S.KH
16.	Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana Sains	S.Si
17.	Teknik	Sarjana Teknik	S.T
18.	Komputer dan Informatika	Sarjana Komputer	S.Kom
19.	Seni	Sarjana Seni	S.Sn
20.	Pendidikan	Sarjana Pendidikan	S.Pd
21.	Agama	Sarjana Agama	S.Ag

Daftar jenis gelar akademik Sarjana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pasal 7 ayat (3) Keputusan ini.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. Fuad Hasan

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Mardiah NIP : 130 344 753

---

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 036/U/1993 TANGGAL 9 FEBRUARI 1993


JENIS GELAR AKADEMIK MAGISTER

No. Urut	Kelompok Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1.	Sastra	Magister Humaniora	M.Hum
2.	Hukum	Magister Humaniora	M.Hum
3.	Kajian Wanita	Magister Humaniora	M.Hum
4.	Ekonomi Manajemen	Magister Manajemen	M.M.
5.	Ekonomi lainnya	Magister Sains	M.Si
6.	Ilmu Sosial dan Politik	Magister Sains	M.Si
7.	Studi Wilayah	Magister Sains	M.Si
8.	Ilmu Lingkungan	Magister Sains	M.Si
9.	Ilmu Perpustakaan	Magister Sains	M.Si
10.	Pengkajian Ketahanan Nasional	Magister Sains	M.Si
11.	Sosiologi	Magister Sains	M.Si
12.	Psikologi	Magister Sains	M.Si
13.	Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam	Magister Sains	M.Si
14.	Kesehatan	Magister Kesehatan	M.Kes
15.	Kesehatan Masyarakat	Magister Kesehatan	M.Kes
16.	Kedokteran Gigi	Magister Kesehatan	M.Kes
17.	Pertanian	Magister Pertanian	M.P
18.	Kedokteran Hewan	Magister Pertanian	M.P
19.	Ilmu Ternak	Magister Pertanian	M.P
20.	Penyuluhan Pembangunan	Magister Pertanian	M.P
21.	Teknologi Pertanian	Magister Pertanian	M.P
22.	Kehutanan	Magister Pertanian	M.P
23.	Perikanan	Magister Pertanian	M.P
24.	Teknik	Magister Teknik	M.T
25.	Ilmu Komputer dan Informatika	Magister Komputer	M.Kom
26.	Seni	Magister Seni	M.Sn
27.	Pendidikan	Magister Pendidikan	M.Pd
28.	Agama	Magister Agama	M.Ag

Daftar jenis gelar akademik Magister ini merupakan bagian yang tidak pisahkan dengan Pasal 7 ayat (3) Keputusan ini.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. Fuad Hasan

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Mardiah NIP : 130 344 753

---

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 036/U/1993 TANGGAL 9 FEBRUARI 1993

JENIS SEBUTAN PROFESI

No. Urut	Bidang Keahlian	Sebutan Profesi
1.	Kedokteran	Dokter
2.	Farmasi	Apoteker
3.	Ekonomi	Akuntan
4.	Kedokteran Hewan	Dokter Hewan
5.	Kedokteran Gigi	Dokter Gigi
6.	Psikologi	Psikologi
7.	Hukum	Notaris, Pengacara
8.	Arsitektur	Arsitek

Daftar Jenis Sebutan Profesi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pasal 13 ayat (3) Keputusan ini.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. Fuad Hasan

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Mardiah NIP : 130 344 753