Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang
atau kelompok orang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari benda miliknya
dan melembagakannya untuk selama-lamanya
guna kepentingan ibadah atau keperluan umum
lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
Wakif adalah orang atau orang-orang
ataupun badan hukum yang mewakafkan benda
miliknya.
Ikrar adalah pemyataan kehendak dari wakif
untuk mewakafkan benda miliknya.
Benda wakaf adalah segala benda baik benda
bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya
tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bemilai
menurut ajaran Islam.
Nadzir adalah kelompok orang atau badan
hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan
pengurusan benda wakaf.
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang
selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas
pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan
peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima
ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada
Nadzir serta melakukan pengawasan untuk
kelestarian perwakafan.
Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud
dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri Agama.
BAB II FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF
Bagian Kesatu Fungsi Wakaf
Pasal 216
Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.
Bagian Kedua Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf
Pasal 217
Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau
orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya
serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk
melakukan perbuatan hukum, atas kehendak
sendiri dapat mewakafkan benda miliknya
dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Dalam hal badan-badan hukum, maka yang
bertindak untuk dan atas namanya adalah
pengurusnya yang sah menurut hukum.
Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik
yang bebas dari segala pembebanan, ikatan,
sitaan dan sengketa.
Pasal 218
Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan
kehendaknya secara jelas dan tegas kepada
Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215
ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.
Pasal 219
Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
warga negara Indonesia;
beragama Islam;
sudah dewasa;
sehat jasmani dan rohani;
tidak berada di bawah pengampuan;
bertempat tinggal di kecamatan tempat letak
benda yang diwakafkannya.
Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"
"Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
"Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab
yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir
Pasal 220
Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan
bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta
hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai
dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur oleh Menteri Agama.
Nadzir diwajibkan membuat laporan secara
berkala atas semua hal yang menjadi tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.
Pasal 221
Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
meninggal dunia;
atas permohonan sendiri;
tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir
karena salah satu alasan sebagaimana tersebut
dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat
oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan
atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat
setempat.
Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan
sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.
Pasal 222
Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
BAB III TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF
Bagian Kesatu Tata Cara Perwakafan
Pasal 223
Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh
Menteri Agama.
Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri
dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
tanda bukti pemilikan harta benda;
jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.
Bagian Kedua Pendaftaran Benda Wakaf
Pasal 224
Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama
Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.
BAB IV PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF
Bagian Kesatu Perubahan Benda Wakaf
Pasal 225
Pada dasarnya terhadap benda yang telah
diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan
atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud
dalam ikrar wakaf.
Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf
seperti diikrarkan oleh wakif;
karena kepentingan umum.
Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf
Pasal 226
Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Pengawasan
Pasal 227
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 228
Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.
Ketentuan Penutup
Pasal 229
Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.
