Persetujuan Manila

Persetujuan Manila  (1963) 
Pemerintahan Federasi Malaya, Filipina, dan Indonesia
, diterjemahkan oleh Wikisource


No 8029. PERJANJIAN MANILA [1] ANTARA FILIPINA, FEDERASI MALAYA DAN INDONESIA. DITANDATANGANI DI MANILA PADA 31 JULI 1963




 Pemerintah Federasi Malaya, Republik Indonesia dan Republik Filipina, didorong oleh keinginan yang teguh dan serempak untuk memiliki pertukaran pandangan umum mengenai masalah saat ini tentang stabilitas, keamanan pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari ketiga negara dan daerah; dan atas prakarsa dari Presiden Diosdado Macapagal yang sepakat bahwa Konferensi Menteri-menteri ketiga negara yang telah diselenggarakan di Manila pada 7 Juni 1963 dengan tujuan untuk mencapai adanya pemahaman umum dan mempererat kerjasama persaudaraan di antara mereka sendiri; Oleh karena itu, Tun Abdul Razak selaku Deputi Perdana Menteri Federasi Malaya; Dr Subandrio selaku Wakil Menteri Pertama/Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan Yangterhormat Emmanuel Pelaez, Wakil Presiden dari Filipina, dan merangkap Sekretaris Luar Negeri, telah bertemu di Manila dari 7 sampai 11 Juni 1963.
2. Musyawarah diselenggarakan secara jujur ​​dan dalam suasana yang ramah sesuai dengan semangat persahabatan yang berlaku di berbagai pertemuan yang telah diadakan antara Presiden Soekarno dari Republik Indonesia, dan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra dari Federasi Malaya, dan Presiden Diosdado Macapagal. Konferensi Menteri ini adalah manifestation penentuan bangsa-bangsa di wilayah ini untuk mendekatkan kerjasama dalam usaha untuk memetakan masa depan bersama mereka.
3. Kesenjangan Para Menteri terdiri satu pikiran bahwa ketiga negara melalui berbagi secara primer atas tanggung jawab untuk pemeliharaan stabilitas dan keamanan kawasan dari subversi dalam bentuk atau manifestasi dalam rangka melestarikan identitas ras nasional mereka, dan untuk memastikan perkembangan damai mereka masing negara dan wilayah mereka, sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyat mereka.
4. Dalam semangat yang sama dari usaha bersama dan konstruktif, mereka saling pandangan mengenai Konfederasi yang diusulkan negara-negara asal Melayu, yang mengusulkan Federasi Malaysia atas klaim Filipina terhadap Borneo Utara dan terkait permasalahan.
RENCANA MACAPAGAL

5. Mengakui bahwa adalah kepentingan bersama negara mereka untuk mempertahankan hubungan persaudaraan dan untuk memperkuat kerja sama di antara masyarakat mereka yang terikat oleh ikatan ras dan budaya, tiga Menteri sepakat untuk mengintensifkan bersama dan upaya individu dari negara mereka untuk mengamankan perdamaian abadi, kemajuan dan kemakmuran bagi diri mereka sendiri dan bagi tetangga mereka.

6. Dalam konteks ini, ketiga Menteri mendukung rencana Presiden Macapagal membayangkan pengelompokan tiga negara asal Melayu bekerja sama dalam harmoni yang paling dekat tetapi tanpa menyerahkan sebagian dari kedaulatan mereka. Ini menyerukan pembentukan organ-organ umum yang diperlukan.

7. Ketiga Menteri sepakat untuk mengambil langkah awal menuju tujuan akhir ini dengan membangun mekanisme untuk konsultasi yang sering dan teratur. Rincian mekanisme tersebut akan dijelaskan lebih lanjut. Mekanisme ini akan memungkinkan ketiga pemerintah untuk mengadakan konsultasi reguler di semua tingkatan untuk menangani masalah-masalah yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama yang konsisten dengan nasional, daerah dan tanggung jawab atau kewajiban internasional masing-masing negara tanpa mengurangi kedaulatan dan kemerdekaannya. Para Menteri sepakat bahwa negara-negara mereka akan berusaha untuk mencapai pemahaman dan kerjasama yang erat dalam menangani masalah-masalah bersama yang berkaitan dengan keamanan, stabilitas, ekonomi, pembangunan sosial dan budaya.

8. Untuk mempercepat proses pertumbuhan menuju penetapan akhir dari rencana Presiden Macapagal, Para Menteri sepakat bahwa setiap negara akan membentuk Sekretariat Nasionalnya sendiri. Sambil menunggu pembentukan Sekretariat Pusat untuk mesin konsultatif, Sekretaris Nasional harus saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan tugasnya.

9. Para Menteri selanjutnya setuju untuk merekomendasikan bahwa Kepala Pemerintah dan Menteri Luar Negeri bertemu setidaknya sekali setahun untuk tujuan konsultasi tentang hal-hal yang penting dan menjadi perhatian bersama.


MALAYSIA DAN KALIMANTAN UTARA

10. Para Menteri menegaskan kembali kepatuhan negara mereka terhadap prinsip penentuan nasib sendiri bagi masyarakat di wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri. Dalam konteks ini, Indonesia dan Filipina menyatakan akan menyambut baik pembentukan Malaysia asalkan dukungan rakyat wilayah Kalimantan dipastikan oleh otoritas yang independen dan tidak memihak, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau wakilnya. 11. Federasi Malaya menyampaikan apresiasi atas sikap Indonesia dan Filipina ini dan berjanji untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Inggris dan Pemerintah wilayah Kalimantan dengan maksud untuk mengundang Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau wakilnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keinginan orang-orang di wilayah tersebut.

12. Filipina menegaskan bahwa posisinya atas masuknya Kalimantan Utara ke dalam Federasi Malaysia tunduk pada hasil akhir dari klaim Filipina atas Kalimantan Utara. Para Menteri memperhatikan klaim Filipina dan hak Filipina untuk terus mengejarnya sesuai dengan hukum internasional dan prinsip penyelesaian sengketa secara pasif. Mereka sepakat bahwa masuknya Kalimantan Utara ke dalam Federasi Malaysia tidak akan mengurangi klaim atau hak apa pun di bawahnya. Selain itu, dalam konteks hubungan dekat mereka, ketiga negara sepakat untuk mengerahkan upaya terbaik mereka untuk membawa klaim ke solusi yang adil dan cepat dengan cara damai, seperti negosiasi, konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian yudisial serta cara damai lainnya atas pilihan para pihak, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Bandung.

13. Secara khusus, mengingat ikatan sejarah yang erat antara masyarakat Filipina dan Kalimantan Utara serta kedekatan geografis mereka, Para Menteri sepakat bahwa dalam hal Borneo Utara bergabung dengan Federasi yang diusulkan Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Filipina harus memelihara dan memajukan kerukunan dan hubungan persahabatan yang ada di kawasan mereka untuk menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.


PERTEMUAN KEPALA PEMERINTAH

14. Para Menteri sepakat untuk merekomendasikan agar Pertemuan Kepala Pemerintahan masing-masing diadakan di Manila selambat-lambatnya pada akhir Juli 1963.

15. Para Menteri menyatakan kepuasan atas suasana persaudaraan dan keramahan yang melingkupi Pertemuan mereka dan menganggapnya sebagai konfirmasi ikatan persaudaraan dekat mereka dan sebagai pertanda bahagia untuk kesuksesan konsultasi masa depan di antara para pemimpin mereka.

16. Para Menteri sepakat untuk mencatat penghargaan dan rasa terima kasih mereka yang mendalam atas upaya-upaya seperti negarawan dari Presiden Macapagal yang keberaniannya, visi dan inspirasi tidak hanya memfasilitasi terselenggaranya Pertemuan bersejarah ini tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian untuk pertama kalinya sebuah kesatuan tujuan dan rasa dedikasi bersama antara masyarakat Malaya, Indonesia dan Filipina.


DISETUJUI dan DITERIMA. Manila, 31 Juli 1963.

(ttd) SOEKARNO
Presiden Republik Indonesia
(ttd) Diosdado MACAPAGAL
Presiden Filipina

(ttd) TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA AL-HAJ
Perdana Menteri Federasi Malaya





CatatanSunting

  1. Mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 1963, sejak adanya penanda-tanganan.


Copyright.svg PD-icon.svg Karya ini sebuah terjemahan dan memiliki status hak cipta terpisah dengan perlindungan hak cipta pada konten asli.
Asli:

Karya ini adalah cuplikan dari dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebijakan organisasi ini adalah menyimpan sebagian besar dokumen dalam domain publik untuk menyebarkan "seluas mungkin pemikiran (yang terkandung) dalam Publikasi PBB".

Sesuai dengan ketentuan PBB Administrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.2 yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris, dokumen berikut ini berada pada domain publik di seluruh dunia:

  1. Catatan resmi (hasil konferensi, ringkasan catatan dan notulensi sidang, ...)
  2. Dokumen PBB yang diterbitkan dengan simbol PBB
  3. Bahan informasi publik yang dirancang terutama untuk menginformasikan kepada publik mengenai kegiatan PBB (tidak termasuk bahan informasi publik yang ditawarkan untuk dijual).
Terjemahan:

Saya, pemegang hak cipta atas karya ini, dengan ini melepaskannya ke domain publik. Ini berlaku di seluruh dunia.
Jika hal ini tidak memungkinkan secara hukum:
Saya memberikan hak kepada siapapun untuk menggunakan karya ini untuk tujuan apapun, tanpa syarat, kecuali ada syarat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.