Resolusi Majelis Umum PBB 630

by Perserikatan Bangsa-Bangsa

Konvensi Internasional tentang Hak-hak Koreksi

Dibuka untuk tanda tangan oleh Majelis Umum resolusi 630 (VII) dari 16 Desember 1952

Berkekuatan pemaksaan pada Tgl 24 Agustus 1962, sesuai dengan pasal VIII

Pembukaan

Negara penanda tangan yang menyatakan,

Dengan sukarela untuk melaksanakan hak mereka orang-orang yang akan sepenuhnya dpt dipercaya dan informasi,

Dengan sukarela untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui antara mereka bebas dari arus informasi dan pendapat,

Dengan sukarela  sehingga untuk melindungi manusia dari bencana perang, untuk mencegah pengulangan agresi dari sumber apapun, dan untuk memerangi semua propaganda yang baik atau mungkin dirancang untuk merangsang atau mendorong setiap ancaman untuk perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi ,

Mempertimbangkan bahaya untuk pemeliharaan ramah hubungan antara masyarakat dan untuk mempertahankan perdamaian, yang timbul dari penerbitan laporan tidak akurat,

Mempertimbangkan bahwa pada sesi kedua Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan adopsi dari langkah-langkah yang dirancang untuk memerangi penyebaran laporan palsu atau distorsi kemungkinan untuk merusak hubungan antara negara-negara sahabat,

Mempertimbangkan Namun, yang tidak praktis untuk hadir di lembaga, di tingkat internasional, prosedur untuk melakukan verifikasi terhadap akurasi laporan yang dapat mengakibatkan pengenaan denda atas penerbitan laporan palsu atau berubah, Mengingat,. Lebih-lebih lagi, bahwa untuk mencegah penerbitan laporan ini alam atau untuk mengurangi efek buruk mereka, di atas semua itu diperlukan untuk mempromosikan sebuah berita beredar luas dan untuk mempertinggi rasa tanggung jawab yang secara berkala terlibat dalam penyebaran berita,

Dikaitkan dengan salah satu cara efektif untuk berakhir ini adalah untuk memberikan kepada negara secara langsung yang akan terpengaruh oleh laporan, yang mereka anggap palsu atau distorsi dan yang disebarkan oleh sebuah lembaga informasi, kemungkinan pengamanan setara publisitas untuk mereka koreksi,

Mengingat bahwa peraturan dari negara tertentu tidak memberikan hak untuk koreksi yang asing pemerintah Mei faedah sendiri, dan bahwa karena itu, untuk membolehkan lembaga tersebut yang tepat di tingkat internasional, dan

Setelah diselesaikan untuk menyepakati Konvensi untuk tujuan tersebut,

Telah disepakati sebagai berikut:

Pasal 1

Untuk keperluan masa kini Konvensi:

1. Berita dispatch" berarti bahan berita dikirim secara tertulis atau oleh alat telekomunikasi, dalam bentuk customarily informasi yang dipakai oleh lembaga tersebut dalam transmisi bahan berita, sebelum dicetak, kepada koran, dan penyiaran berita berkala organisasi.

2. "Informasi badan" berarti tekan, penyiaran, film, televisi atau faksimili organisasi, publik atau swasta, secara berkala terlibat dalam pengumpulan, dan penyebaran bahan berita, dibuat dan disusun di bawah undang-undang dan peraturan Negara penanda tangan dari Negara di mana pusat dan organisasi yang berkedudukan, Negara penanda tangan di setiap negara di mana ia beroperasi, fungsi di bawah undang-undang dan peraturan yang Negara.

3. "Komunikasi" berarti nasional dari Negara penanda tangan Negara atau individu yang dipakai oleh sebuah lembaga informasi dari Negara penanda tangan, yang dalam kasus ini baik secara berkala terlibat dalam pengumpulan dan pelaporan bahan berita, dan yang saat berada di luar negara itu adalah mengidentifikasi sebagai koresponden dengan paspor yang berlaku atau oleh dokumen yang sama dapat diterima secara internasional.

Pasal 2

1. Menyadari bahwa tanggung jawab profesional dan koresponden mereka membutuhkan informasi lembaga untuk melaporkan fakta tanpa diskriminasi dan dalam konteks dan tepat sehingga untuk mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, untuk lebih memahami internasional dan kerjasama dan memberikan kontribusi kepada pemeliharaan dari perdamaian dan keamanan internasional,

Mempertimbangkan kembali bahwa, sebagai masalah etika profesional, koresponden dan semua instansi harus informasi, dalam kasus berita dispatches dikirim atau diterbitkan oleh mereka yang telah dan akan menunjukkan palsu atau berubah, ikuti adat praktek yang sama melalui kanal transmisi  atau dari penerbitan dispatches koreksi tersebut,

Negara penanda tangan sepakat bahwa dalam kasus di mana Negara penanda tangan mengakui bahwa berita dispatch mampu merusak hubungan baik dengan negara-negara lain atau nasional prestise atau martabat antar negara ke negara lain oleh koresponden atau informasi dari instansi Negara penanda tangan atau non-Negara dan Negara penanda tangan diterbitkan atau disebarluaskan di luar negeri adalah palsu atau distorsi, dapat mengirimkan dengan versi fakta (selanjutnya disebut "pengumuman resmi") Negara penanda tangan ke dalam wilayah tersebut dispatch yang telah diterbitkan atau disebarluaskan.

Salinan dari pengumuman resmi akan diteruskan pada saat yang sama kepada wartawan informasi atau badan yang bersangkutan untuk mengaktifkan surat atau kebenaran informasi untuk agensi berita tertulis yang dipertanyaan.

2. Sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan mungkin hanya berkaitan dengan berita dispatches dan harus tanpa ekspresi komentar atau pendapat itu tidak boleh melebihi yang diperlukan untuk kebebenaran tuduhan ketidak telitian atau distorsi dan harus disertai data teks dari dispatch hingga dipublikasikan atau disebarluaskan, sebagai bukti bahwa dispatch telah dikirim dari luar negeri oleh koresponden atau agen informasi.

Pasal 3

1. Dengan sedikit dan kemungkinan keterlambatan dalam setiap kasus tidak jelas-lambatnya lima hari dari tanggal menerima pernyataan resmi dikirim sesuai dengan ketentuan pasal II, Negara penanda tangan adalah sebuah Negara, apapun yang akan pendapat mengenai fakta dalam pertanyaan, akan:

 (a) Lepaskan pengumuman resmi ke koresponden informasi dan badan-badan yang beroperasi di wilayah melalui saluran customarily digunakan untuk rilis berita tentang urusan internasional untuk publikasi; dan

 (b) memberikan pernyataan resmi ke kantor pusat informasi dari instansi yang bertanggung jawab atas surat yang berasal dispatch dalam pertanyaan, jika kantor pusat tersebut adalah di dalam wilayah.

2. Dalam hal Negara penanda tangan yang tidak membebaskan kewajiban dalam artikel ini, sehubungan dengan pernyataan resmi dari Negara penanda tangan ke Negara lain, yang kedua Mei sesuai, berdasarkan timbal-balik, perawatan yang sama untuk sebuah pernyataan resmi itu disampaikan kepada dengan Defaulting Negara .

Pasal 4

1. Jika salah satu Negara penanda tangan untuk sebuah pernyataan resmi yang telah dikirim sesuai dengan pasal II gagal untuk memenuhi, dalam batas waktu yang ditentukan, kewajiban meletakkan di bawah artikel III, Negara penanda tangan melaksanakan hak koreksi kata yang dapat mengajukan pernyataan resmi , Bersama-sama dengan data teks dari dispatch yang dipublikasikan atau disebarluaskan, kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan akan sekaligus memberitahukan Negara pengadu terhadap yang demikian itu. Yang terakhir Negara, memungkinkan untuk menjelaskan dalam lima hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, yang mengirimkan komentar kepada Sekretaris Jenderal, yang hanya akan berhubungan dengan dakwaan yang belum habis kewajibannya dalam artikel III.

2. Sekretaris Jenderal pada setiap peristiwa, jelas dalam sepuluh hari setelah menerima pengumuman resmi, memberikan publisitas melalui informasi di saluran pengeluaran pernyataan resmi, bersama dengan dispatch dan komentar, jika ada, diserahkan kepadanya terhadap Negara pengadu.

Pasal 5

Setiap pertikaian antara setiap dua atau lebih Negara penanda tangan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang belum selesai dengan melakukan negosiasi harus dirujukan ke Pengadilan Internasional untuk Keadilan keputusan kecuali Negara penanda tangan setuju untuk tindakan.

Pasal 6

1. Kehadiran Konvensi harus terbuka untuk penanda-tanganan untuk semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk setiap negara yang diundang oleh PBB pada Konferensi Kebebasan Informasi yang diselenggarakan di Jenewa pada 1948, dan untuk setiap negara yang lain Majelis Umum membolehkan, dengan resolusi, menyatakan akan memenuhi persyaratan.

2. Konvensi ini harus diratifikasi oleh negara-negara penandatangan sesuai dengan proses konstitusional  masing-masing negara.  Alat-alat ratifikasi yang akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 7

1. Kehadiran Konvensi harus terbuka untuk pencapaian ke Negara-Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal VI (1).

2. Penambahan harus disimpan dan diperlakukan sebagai suatu instrumen pencapaian melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 8

Ketika salah satu dari enam negara sebagaimana dimaksud dalam pasal VI telah menyimpan instrumen ratifikasi atau pencapaian, saat ini Konvensi mulai berlaku di antara mereka pada hari ketigapuluh setelah tanggal penyimpanan dari keenam instrumen ratifikasi atau pencapaian . akan mulai berlaku untuk setiap Negara yang meratifikasi atau accedes setelah tanggal tersebut pada hari ketigapuluh setelah deposit dari instrumen ratifikasi atau tambahan.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan dari Konvensi akan hadir untuk memperpanjang atau akan berlaku sama kepada Negara penanda tangan, Negara besar dan keseluruhan wilayah, mereka memerintah, Penyatuan atau Wilayah Kolonial, yang sedang dikelola atau diatur oleh negara besar tersebut.

Pasal 10

Setiap Negara penanda tangan yang mengkhianati Konvensi dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengkhianatan akan berlaku enam bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

Keberadaan Konvensi akan berhenti pemberlakunya sejak dari tanggal ketika pengaduan yang mengurangi jumlah Pasangan untuk kurang dari enam menjadi efektif.

Pasal 12

1. Permintaan untuk revisi Konvensi masa kini dapat dilakukan setiap saat oleh setiap Negara penanda tangan dengan cara pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Umum akan memutuskan langkah-langkah di atas, jika ada, yang akan diambil sehubungan permintaan tersebut.

Pasal 13

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan negara-negara sebagaimana dimaksud dalam pasal VI (saya) yang berikut:

a) Tanda tangan, ratifications dan accessions diterima sesuai dengan pasal VI dan VII;

 (b) setelah tanggal yang hadir Konvensi datang mulai berlaku sesuai dengan pasal VIII;

 (c) Pengaduan diterima sesuai dengan pasal X;

 (d) pencabutan sesuai dengan pasal XI;

 (e) Penerimaan pemberitahuan sesuai dengan pasal XII.

Pasal 14

1. Teks Konvensi, ditulis dalam Bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol teks dibagikan secara merata asli, akan disimpan sebagaii arsip pada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. (1). Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan sebuah salinan sertifikat untuk setiap Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal VI (1).

3. Teks Konvensi akan dicatatkan di Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal saat ditanda tangani.