Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008/Penjelasan
 |
Halaman ini sedang dikerjakan (Under construction) |
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N
I. UMUM
Berkat
rahmat
Tuhan
Yang
Maha
Esa, Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
telah
dianugerahi sebagai negara
kepulauan
yang
terdiri atas
beribu
pulau,
sepanjang
garis
khatulistiwa, di antara
dua
benua
dan
dua
samudera
sehingga
mempunyai posisi dan
peranan
penting
dan
strategis
dalam
hubungan antarbangsa.
Posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 5 untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan Wawasan Nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional.
Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa.
Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri.
Di samping
itu, transportasi juga
berperan
sebagai penunjang, pendorong,
dan
penggerak
bagi
pertumbuhan
daerah
yang
memiliki potensi
sumber
daya
alam
yang
besar
tetapi belum
berkembang, dalam
upaya
peningkatan
dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.
Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien.
Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antarwilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai hajat hidup orang banyak maka keberadaannya dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
Dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran perlu dilakukan penyesuaian karena telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti penerapan otonomi daerah atau adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selain itu, pengertian istilah “pelayaran” sebagai sebuah sistem pun telah berubah dan terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, yang selanjutnya memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi agar dunia pelayaran dapat berperan di dunia internasional.
Atas dasar hal tersebut di atas, maka disusunlah Undang-Undang tentang Pelayaran yang merupakan penyempurnan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian, dengan mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah, serta pertahanan keamanan negara.
Undang-Undang tentang Pelayaran yang memuat empat unsur utama yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim dapat diuraikan sebagai berikut:
a. pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas cabotage dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan; Dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam Undang Undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal. Pengaturan ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan kreditor bahwa kapal Indonesia dapat dijadikan agunan berdasarkan peraturan perundang- undangan, sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan armadanya;
b. pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proposional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan; c. pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, di samping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat dalam “International Ship and Port Facility Security Code”; dan d. pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait seperti “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships”.
Selain
hal tersebut
di atas, yang
juga
diatur
secara
tegas
dan
jelas
dalam
Undang-Undang
ini adalah
pembentukan
institusi di bidang
penjagaan
laut
dan
pantai (Sea
and
Coast
Guard)
yang
dibentuk
dan
bertanggung
jawab
kepada
Presiden
dan
secara
teknis
operasional dilaksanakan
oleh
Menteri.
Penjaga
laut
dan
pantai memiliki fungsi
komando
dalam
penegakan
aturan
di bidang
keselamatan
dan
keamanan
pelayaran, dan
fungsi koordinasi di
bidang
penegakan
hukum
di luar
keselamatan
pelayaran. Penjagaan
laut
dan
pantai tersebut
merupakan
pemberdayaan
Badan
Koordinasi
Keamanan
Laut
dan
perkuatan
Kesatuan
Penjagaan
Laut
dan
Pantai.
Diharapkan
dengan
pengaturan
ini
penegakan
aturan
di bidang
keselamatan
dan
keamanan
pelayaran
dapat
dilaksanakan
secara
terpadu
dan
terkoordinasi dengan
baik
sehingga
tidak
terjadi tumpang
tindih
kewenangan
penegakan
hukum
di laut
yang
dapat
mengurangi citra
Indonesia dalam pergaulan antarbangsa.
Terhadap Badan Usaha Milik Negara yang selama ini telah menyelenggarakan kegiatan pengusahaan pelabuhan tetap dapat menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan mendapatkan pelimpahan kewenangan Pemerintah, dalam upaya meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pelayaran ini, berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayaran, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wet Borepublikek Van Koophandel), Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan sepanjang menyangkut aspek keselamatan dan keamanan pelayaran tunduk pada pengaturan Undang-Undang tentang Pelayaran ini.
Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 . . .
-5-
Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud ”asas manfaat” adalah pelayaran harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara.
Huruf b Yang dimaksud ”asas usaha bersama dan kekeluargaan” adalah penyelenggaraan usaha di bidang pelayaran dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
Huruf c Yang dimaksud dengan ”asas persaingan sehat” adalah penyelenggaraan angkutan perairan di dalam negeri harus mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, kompetitif, dan profesional.
Huruf d Yang dimaksud dengan ”asas adil dan merata tanpa diskriminasi” adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi.
Huruf e Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah pelayaran harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan international.
Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan pelayaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Huruf g . . .
-6-
Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pelayaran harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra-maupun antarmoda transportasi.
Huruf h Yang dimaksud dengan “asas tegaknya hukum” adalah Undang- Undang ini mewajibkan kepada Pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pelayaran.
Huruf i Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pelayaran harus bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam pelayaran dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan di perairan dari dan ke luar negeri.
Huruf j Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan pelayaran harus dilakukan berwawasan lingkungan.
Huruf k Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan negara” adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.
Huruf l Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Termasuk dalam perairan Indonesia adalah perairan daratan antara lain sungai, danau, waduk, kanal, dan terusan.
Yang . . .
-7-
Yang dimaksud dengan “kapal” pada huruf b dan huruf c adalah:
a. kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal layar; b. kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak mesin, misalnya kapal motor, kapal uap, kapal dengan tenaga matahari, dan kapal nuklir; c. kapal yang ditunda atau ditarik adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak kapal lain; d. kendaraan berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di permukaan air atau di atas permukaan air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan/atau rancang bangun kapal itu sendiri, misalnya jet foil, hidro foil, hovercraft, dan kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi kriteria tertentu; e. kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu bergerak di bawah permukaan air; dan f.
alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan di suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang sama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi (acomodation barge) untuk menunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung minyak (oil storage barge), serta unit pengeboran lepas pantai berpindah (mobile offshore drilling units/modu) . Pasal 5
Ayat (1)
Pengertian dikuasai oleh negara adalah bahwa negara mempunyai
hak penguasaan atas penyelenggaraan pelayaran yang
perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup
jelas.
Ayat (4
)
Cukup
jelas.
Ayat (5
)
Cukup
jelas.
Ayat (6) . .
.
-8-
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup
jelas.
Pasal
6
Cukup
jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1) Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignity) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “intramoda” meliputi angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan pelayaran-rakyat.
Yang dimaksud dengan “antarmoda” adalah keterpaduan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.
Intra dan antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan transportasi nasional.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “trayek tetap dan teratur (liner) ” adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Yang dimaksud dengan “trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper) ” adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
Ayat (3) . . .
-9-
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “jaringan trayek” adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
Ayat (4 ) Cukup jelas.
Ayat (5 ) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha kepada pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf
c
Yang
dimaksud
dengan
“keseimbangan
permintaan
dan
tersedianya
ruangan
kapal (supply
and
demand)
”
adalah
terwujudnya
pelayanan
pada
suatu
trayek
yang
dapat
diukur
dengan tingkat faktor muat
(load
factor) tertentu.
Penyelenggaraan angkutan laut yang telah melakukan keperintisan dengan menempatkan kapalnya pada jaringan trayek tetap dan teratur perlu diberikan proteksi sampai batas waktu tertentu.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf
e
Cukup
jelas.
Ayat (8)
Cukup
jelas.
Pasal 10 . . .
-10
-
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pangsa muatan yang wajar” adalah bahwa wajar tidak selalu dalam arti memperoleh bagian yang sama (equal share), tetapi memperoleh pangsa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam perjanjian bilateral, konvensi internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan peraturan lainnya. Khusus untuk barang milik Pemerintah perlu diupayakan agar pengangkutannya dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing untuk menetapkan perjanjian perolehan pangsa muatan (fair share agreement).
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4 ) Yang dimaksud dengan “perusahaan nasional” adalah perusahaan angkutan laut nasional dan badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Ayat (5 ) Yang dimaksud dengan “secara berkesinambungan” adalah bahwa kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut asing secara terus menerus dan tidak terputus.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 . . .
-11
-
Pasal 13
Ayat (1) Termasuk dalam kegiatan angkutan laut khusus antara lain kegiatan angkutan yang dilakukan oleh usaha bidang industri, pariwisata, pertambangan, pertanian serta kegiatan khusus seperti penelitian, pengerukan, kegiatan sosial, dan sebagainya, serta tidak melayani pihak lain dan tidak mengangkut barang umum.
Angkutan laut khusus baik dalam negeri maupun luar negeri dapat diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang karena sifat muatannya belum dapat diselenggarakan oleh penyedia jasa angkutan laut umum.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan izin operasi adalah izin yang diberikan kepada pelaksana kegiatan angkutan laut khusus berkaitan dengan pengoperasian kapalnya guna menunjang usaha pokoknya.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4 ) Cukup jelas.
Ayat (5 ) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1) Yang dimaksud “usaha masyarakat” adalah usaha yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan mendorong usaha-usaha yang bersifat kooperatif.
Usaha . . .
-12
-
Usaha masyarakat tersebut memiliki ciri dan sifat tradisional yaitu mengandung nilai-nilai budaya bangsa yang tidak hanya terdapat pada cara pengelolaan usaha serta pengelolanya misalnya mengenai hubungan kerja antarpemilik kapal dengan awak kapal, tetapi juga pada jenis dan bentuk kapal yang digunakan. Hal-hal tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang dimaksud dengan “karakteristik tersendiri” yaitu antara lain sebagai berikut
a.
ukuran dan tipe kapal yang tertentu (pinisi, lambo, nade, dan lete)
b.
tenaga penggerak angin dengan menggunakan layar atau mesin dengan tenaga kurang dari 535 TK atau 535 TK X 0,736 = 393,76 KW; c.
pengawakan yang mempunyai kualifikasi berbeda dengan kualifikasi yang ditetapkan bagi kapal; d.
lingkup operasinya dapat menjangkau daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas pelabuhan dan kedalaman air yang rendah serta negara yang berbatasan; dan e.
Kegiatan bongkar muat dilakukan dengan tenaga manusia (padat karya) . Ayat (2) Yang dimaksud dengan “orang perseorangan warga negara Indonesia” adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan laut pelayaran- rakyat.
Persyaratan tersebut antara lain Kartu Tanda Penduduk, surat laik kapal sungai dan danau, keterangan domisili, dll.
Pasal 16 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya memberikan pelindungan terhadap kelangsungan usaha angkutan laut pelayaran-rakyat, dan diarahkan untuk memenuhi tuntutan pasar, di samping melakukan kegiatan angkutan, dapat pula melakukan kegiatan bongkar muat dan kegiatan ekspedisi muatan, tanpa mengurangi pembinaan terhadap unsur angkutan lainnya di perairan.
Ayat (2) . . .
-13
-
Ayat (2) Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk pengaturan, bimbingan, dan pelatihan dengan memanfaatkan karakteristiknya.
Angkutan laut pelayaran-rakyat dapat melayari angkutan sungai dan danau sepanjang memenuhi persyaratan alur dan kedalaman sungai dan danau.
Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja” adalah dengan memberikan kemudahan mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan.
Ayat (3) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat selain melakukan kegiatan angkutan pelayaran-rakyat di wilayah perairan Indonesia, juga dapat menyinggahi pelabuhan negara tetangga (lintas batas) yang berbatasan dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan tradisional antarnegara.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Ayat (1) Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan sungai dan danau di dalam negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignity) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara di negara kepulauan Indonesia.
Yang dimaksud dengan “orang perseorangan warga negara Indonesia” adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan sungai dan danau.
Persyaratan antara lain Kartu Tanda Penduduk, surat laik kapal sungai dan danau, dan keterangan domisili.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga“ adalah perjanjian yang telah disepakati antarnegara yang memuat antara lain persyaratan kapal, kuota kapal, dan persyaratan administrasi.
Ayat (3) . . .
-14
-
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4 ) Yang dimaksud dengan “intramoda” dalam kegiatan angkutan sungai dan danau adalah angkutan penyeberangan.
Yang dimaksud dengan “antarmoda” adalah keterpaduan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.
Intra maupun antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan transportasi nasional.
Ayat (5 ) Yang dimaksud dengan “trayek tetap” adalah pelayanan angkutan sungai dan danau yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
Yang dimaksud dengan “trayek tidak tetap dan tidak teratur” adalah pelayanan angkutan sungai dan danau yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
Ayat (6) Yang dimaksud dengan “izin dari Syahbandar” adalah persetujuan berlayar.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1) Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan penyeberangan di dalam negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignity) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara.
Ayat (2) Kegiatan angkutan penyeberangan antara Negara Republik Indonesia dengan negara tetangga asing dilaksanakan menurut asas timbal balik (reciprocal) .
Ayat (3) . . .
-15
-
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup
jelas.
Ayat (2)
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Yang dimaksud dengan “jarak tertentu” adalah bahwa tidak semua daratan yang dipisahkan oleh perairan dihubungkan oleh angkutan penyeberangan, tetapi daratan yang dihubungkan merupakan pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, dengan tetap memenuhi karakteristik angkutan penyeberangan.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Ayat (1)
Pelaksanaan angkutan ke dan dari wilayah terpencil biasanya secara komersial kurang menguntungkan sehingga pelaksana angkutan pada umumnya tidak tertarik untuk melayani rute demikian.
Oleh . . .
-16
-
Oleh sebab itu, guna mengembangkan daerah tersebut dan menembus isolasi, angkutan ke dan dari daerah terpencil dan belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju diselenggarakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan pelaksana angkutan di perairan, baik swasta maupun koperasi.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4 ) Cukup Jelas.
Ayat (5)
Yang
dimaksud
dengan
“secara
terpadu
dengan
lintas
sektoral
berdasarkan
pendekatan
pembangunan
wilayah”
adalah
bahwa
penyusunan
usulan
trayek
angkutan
laut
perintis
dikoordinasikan
oleh
pemerintah
daerah
dengan
mengikutsertakan
instansi
terkait
serta
memperhatikan
keterpaduan
dengan
program
sektor
lain
seperti antara
lain
perdagangan, perkebunan, transmigrasi,
perikanan, pariwisata, pendidikan, dan
pertanian
dalam
rangka
pengembangan potensi daerah.
Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 25 Yang dimaksud dengan “kontrak jangka panjang” adalah paling sedikit untuk jangka waktu lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan pelayaran-perintis dapat melakukan peremajaan kapal.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Kewajiban memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan angkutan di perairan dimaksudkan sebagai alat pembinaan, pengendalian, dan pengawasan angkutan di perairan untuk memberikan kepastian usaha dan perlindungan hukum bagi penyedia dan pengguna jasa.
-17
-
Pasal 28 . . . Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “GT” adalah singkatan dari Gross Tonnage yang berarti, isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan konvensi internasional tentang pengukuran kapal (International Tonnage Measurement of Ships) tahun 1969.
Ayat (2) Dalam rangka mengembangkan industri pelayaran nasional dimungkinkan adanya investasi dari asing, sedangkan mengenai kepemilikan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud “barang tertentu” adalah barang milik penumpang, barang curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa, barang curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya, barang yang diangkut melalui kapal Ro-Ro, dan semua jenis barang di pelabuhan yang tidak terdapat perusahaan bongkar muat. Sementara itu, untuk bongkar muat barang selain yang disebutkan di atas harus dilakukan oleh perusahaan bongkar muat.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4 ) Yang dimaksud dengan “cargodoring” adalah pekerjan melepaskan barang dari tali atau jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan selanjutnya menyusun di gudang atau lapangan penumpukan atau sebaliknya.
-18
-
Yang . . .
Yang dimaksud dengan “receiving/delivery” adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan atau tempat penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang atau lapangan penumpukan atau sebaliknya.
Yang dimaksud dengan “stuffing” adalah pekerjaan penumpukan ke dalam peti kemas yang dilakukan di gudang atau lapangan penumpukan.
Yang dimaksud dengan “stripping” adalah pekerjaan pembongkaran dari dalam peti kemas yang dilakukan di gudang atau di lapangan penumpukan.
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4
) Jenis tarif merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara angkutan laut kepada pengguna jasa angkutan laut.
Struktur tarif merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa angkutan dalam satu paket angkutan.
Golongan tarif merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi, dan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara angkutan.
Pasal 36 Cukup jelas.
-19
-
Pasal 37 . . . Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan tidak
membedakan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi perjanjian pengangkutan yang disepakati. Perjanjian pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian
internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”dokumen muatan” adalah Bill of Lading atau Konosemen dan Manifest.
Ayat (3) Yang dimaksud dalam “keadaan tertentu” adalah seperti bencana alam, kecelakaan di laut, kerusuhan sosial yang berdampak nasional, dan negara dalam keadaan bahaya setelah dinyatakan resmi oleh Pemerintah.
Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 4 0 Cukup jelas.
Pasal 4 1 Ayat (1)
Huruf a Yang dimaksud dengan “kematian atau lukanya penumpang yang diangkut” adalah matinya atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakan pada saat naik ke atau turun dari kapal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf b Tanggung jawab tersebut sesuai dengan perjanjian pengangkutan dan peraturan perundang-undangan.
-20
-
Huruf c . . .
Huruf c Tanggung jawab tersebut meliputi antara lain memberikan pelayanan kepada penumpang dalam batas kelayakan selama menunggu keberangkatan dalam hal terjadi keterlambatan pemberangkatan karena kelalaian perusahaan angkutan di perairan.
Huruf d Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal, tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian kapal.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “asuransi perlindungan dasar” adalah asuransi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
Pasal 4 2 Ayat (1) Pelayanan khusus bagi penumpang yang menyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia dimaksudkan agar mereka juga dapat menikmati pelayanan angkutan dengan baik.
Yang dimaksud dengan “fasilitas khusus” dapat berupa penyediaan jalan khusus di pelabuhan dan sarana khusus untuk naik ke atau turun dari kapal, atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur.
Yang dimaksud dengan “cacat” misalnya penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, atau tuna netra dan sebagainya.
Tidak termasuk dalam pengertian orang sakit dalam ketentuan ini adalah orang yang menderita penyakit menular sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan “orang lanjut usia” adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-21
-
Ayat (2) . . . Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 4 3 Cukup jelas.
Pasal 4 4 Cukup jelas.
Pasal 4 5 Cukup jelas.
Pasal 4 6 Yang dimaksud dengan “kapal khusus yang mengangkut barang berbahaya” adalah kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut barang berbahaya yang antara lain berupa gas, minyak bumi, bahan kimia (chemical), dan radioaktif.
Pasal 4 7 Cukup jelas
Pasal 4 8 Cukup jelas.
Pasal 4 9 Cukup jelas.
Pasal 5 0 Cukup jelas.
Pasal 5 1 Cukup jelas.
Pasal 5 2 Cukup jelas.
Pasal 5 3 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
-22
-
Ayat (3) . . .
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tanggung jawab operator bersifat terbatas” adalah tanggung jawab operator transportasi multi- moda terhadap kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan adalah terbatas pada suatu jumlah yang sebanding dengan 2 (dua) setengah kali biaya angkut yang harus dibayar atas barang yang terlambat, tetapi tidak melebihi jumlah biaya angkut yang harus dibayar berdasarkan kontrak transportasi multimoda.
Keseluruhan jumlah tanggung jawab yang menjadi beban operator transportasi multimoda tidak boleh melebihi batas tanggung jawab yang diakibatkan oleh kerugian total terhadap barang.
Pasal 5 4 Cukup jelas.
Pasal 5 5 Cukup jelas.
Pasal 5 6 Cukup jelas.
Pasal 5 7 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “pemberian fasilitas di bidang pembiayaan dan perpajakan” adalah:
a. mengembangkan lembaga keuangan nonbank khusus untuk pembiayaan pengadaan armada niaga nasional; b.
memfasilitasi tersedianya pembiayaan bagi pengembangan armada niaga nasional baik yang berasal dari perbankan dan lembaga keuangan nonbank dengan kondisi pinjaman yang menarik; dan c.
memberikan insentif fiskal bagi pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan nasional. Huruf b Cukup jelas.
-23 -
Huruf c . . .
Huruf c Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan industri perkapalan terpadu” adalah pusat industri yang meliputi antara lain fasilitas pembangunan, perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan, yang terintegrasi dengan industri penunjangnya, seperti material kapal, permesinan, dan perlengkapan kapal.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf
c
Cukup
jelas.
Huruf
d
Yang
dimaksud
“bahan
baku
dan
komponen
kapal”
antara
lain material, suku cadang, dan perlengkapan kapal.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf
f
Cukup
jelas.
Huruf
g
Cukup
jelas.
Huruf
h
Cukup
jelas.
Pasal 5
8
Cukup
jelas.
Pasal 5 9 Cukup jelas.
Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas.
-24
-
Ayat (2) . . .
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup
jelas.
Ayat (4 ) Yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah pemegang hipotek dapat menggunakan grosse akta hipotek sebagai landasan hukum untuk melaksanakan eksekusi tanpa melalui proses gugatan di pengadilan.
Ayat (5 ) Cukup jelas.
Pasal 61 Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63 Cukup jelas.
Pasal 64 Cukup jelas.
Pasal 65 Cukup jelas.
Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4 ) Biaya salvage diprioritaskan dari piutang-pelayaran yang didahulukan lainnya agar tidak mengganggu alur-pelayaran dan kolam pelabuhan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas kapal.
-25
-
Pasal 67 . . . Pasal 67 Cukup jelas.
Pasal 68 Huruf a Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pintu gerbang kegiatan perekonomian”
adalah sarana perkembangan perekonomian daerah, nasional, dan
kegiatan perdagangan internasional.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.
Pasal 69 Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelabuhan laut” adalah pelabuhan
yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut
dan/atau angkutan penyeberangan.
Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Pelabuhan utama berfungsi sebagai:
a.
pelabuhan internasional; dan
b.
pelabuhan
hub internasional.
Yang
dimaksud
dengan
“Pelabuhan
internasional”
adalah
pelabuhan
utama
yang
terbuka
untuk
perdagangan
luar
negeri.
-26
-
Yang . . . Yang dimaksud dengan “Pelabuhan hub internasional” adalah
pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dan berfungsi sebagai pelabuhan alih muat (transhipment) barang antarnegara.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Pasal 71 Cukup jelas.
Pasal 72 Cukup jelas.
Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kelayakan teknis” antara lain mengenai kondisi perairan (gelombang, arus, kedalaman, dan pasang surut) dan kondisi lahan (kontur permukaan tanah).
Yang dimaksud dengan “kelayakan lingkungan” adalah tempat yang akan digunakan untuk lokasi pelabuhan tidak menganggu lingkungan dan sesuai dengan peruntukannya.
Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a Yang dimaksud dengan “fasilitas pokok” antara lain dermaga, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan atau barang berbahaya dan beracun, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan, serta Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
-27
-
Huruf b . . .
Huruf b Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase dan sampah, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau, dan kesehatan) .
Ayat (3)
Huruf a Yang dimaksud dengan “fasilitas pokok” antara lain alur- pelayaran, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, perairan tempat alih muat kapal, perairan untuk kapal yang mengangkut bahan atau barang berbahaya, perairan untuk kegiatan karantina, perairan alur penghubung intrapelabuhan, perairan pandu, dan perairan untuk kapal pemerintah.
Huruf b Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), perairan tempat kapal mati, perairan untuk keperluan darurat, dan perairan untuk kegiatan rekreasi (wisata air) .
Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “koordinat geografis” adalah koordinat yang ditentukan dengan lintang dan bujur.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4 ) Cukup jelas.
-28
-
Ayat (5) . . .
Ayat (5 ) Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” adalah bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1) Penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk pelabuhan laut pengumpan regional ditetapkan oleh gubernur, sedangkan pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh bupati/walikota.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 77 Cukup jelas.
Pasal 78 Cukup jelas.
Pasal 79 Cukup jelas.
Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kegiatan pemerintahan lainnya” antara lain kegiatan kehutanan dan pertambangan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka mencegah pembalakan liar (illegal logging) dan penambangan liar (illegal mining) yang ke luar masuk melalui pelabuhan.
Ayat (3) Cukup jelas.
-29
-
Ayat (4) . . . Ayat (4 ) Cukup jelas.
Ayat (5 ) Cukup jelas.
Pasal 81 Cukup jelas.
Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) 1
(satu) Otoritas
Pelabuhan
dan
Unit
Penyelenggara
Pelabuhan
dapat membawahi beberapa pelabuhan
(cluster)
.
Ayat (4 ) Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” antara lain persewaan lahan, pergudangan, dan penumpukan.
Dalam perjanjian paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak, kinerja yang harus dicapai oleh Badan Usaha Pelabuhan, dan jangka waktu konsesi.
Ayat (5 ) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 83 Cukup jelas.
Pasal 84 Cukup jelas.
Pasal 85 Cukup jelas.
Pasal 86 Cukup jelas.
-30
-
Pasal 87 . . .
Pasal 87 Cukup jelas.
Pasal 88 Cukup jelas.
Pasal 89 Cukup jelas.
Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4 ) Yang dimaksud dengan “kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan” antara lain perkantoran, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air
bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan air limbah dan sampah, pelayanan bunker, dan tempat tunggu kendaraan bermotor.
Pasal 91 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah apabila ternyata terdapat Badan Usaha Pelabuhan yang mampu memanfaatkan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya untuk melayani kegiatan yang memberikan manfaat komersial.
-31
-
Ayat (5) . . . Ayat (5 ) Cukup jelas.
Pasal 92 Cukup jelas.
Pasal 93 Cukup jelas.
Pasal 94 Cukup jelas.
Pasal 95 Cukup jelas.
Pasar 96
Ayat (1) Pada pelabuhan pengumpan regional izin diberikan oleh gubernur, sedangkan pada pelabuhan pengumpan lokal izin diberikan oleh bupati.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 97
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “persyaratan operasional” adalah Standar Operasional Pelabuhan, sumber daya manusia yang mengoperasikan, kesiapan instansi lain seperti karantina, bea cukai, dan imigrasi sesuai kebutuhan.
Ayat (2) Pada pelabuhan pengumpan regional izin diberikan oleh gubernur, sedangkan pada pelabuhan pengumpan lokal izin diberikan oleh bupati.
Pasal 98 Cukup jelas.
Pasal 99 Cukup jelas.
Pasal 100 Cukup jelas.
-32
-
Pasal 101 . . . Pasal 101 Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu” adalah kegiatan untuk menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh pelabuhan karena sifat barang atau kegiatannya memerlukan pelayanan khusus atau karena lokasinya jauh dari pelabuhan.
Kegiatan usaha pokok yang dimaksud antara lain adalah:
a. pertambangan; b. energi; c. kehutanan; d. pertanian; e. perikanan; f. industri; dan g. dok dan galangan kapal. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 103 Cukup jelas.
Pasal 104 Cukup jelas.
Pasal 105 Cukup jelas.
Pasal 106 Cukup jelas.
Pasal 107 Cukup jelas.
Pasal 108 Cukup jelas.
Pasal 109 Cukup jelas.
-33
-
Pasal 110 . . . Pasal 110 Cukup jelas.
Pasal 111 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4 )
Huruf a Yang dimaksud dengan “aspek administrasi” adalah rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota, dan Syahbandar setempat.
Huruf b Yang dimaksud dengan “aspek ekonomi” adalah menunjang industri tertentu, dengan arus barang khusus bervolume besar.
Huruf c Yang dimaksud dengan “aspek keselamatan dan keamanan pelayaran” adalah dipenuhinya kedalaman perairan dan kolam pelabuhan, Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, stasiun radio pantai, termasuk sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “aspek teknis fasilitas kepelabuhanan” adalah fasilitas pokok, fasilitas penunjang, serta fasilitas pencegahan dan penanggulangan pencemaran.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf
f
Cukup
jelas.
Ayat (5
)
Cukup
jelas.
-34
-
Pasal 112 . . . Pasal 112 Cukup jelas.
Pasal 113 Cukup jelas.
Pasal 114 Cukup jelas.
Pasal 115 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan mengenai pemerintahan daerah.
Pasal 116 Cukup jelas.
Pasal 117 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.
Huruf
b
Cukup
jelas.
Huruf
c
Cukup
jelas.
Huruf
d
Cukup
jelas.
Huruf
e
Cukup
jelas.
Huruf
f
Cukup
jelas.
-35 -
Huruf g . . .
Huruf g Yang dimaksud dengan “Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran dari kapal” adalah satu kesatuan sistem dan prosedur serta mekanisme yang tertulis dan terdokumentasi bagi perusahaan angkutan laut dan kapal niaga untuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan peninjauan ulang serta peningkatan terus menerus dalam rangka memastikan dan mempertahankan terpenuhinya seluruh kesesuaian terhadap standar keselamatan dan pencegahan pencemaran yang dipersyaratkan dalam ketentuan internasional yang terkait dengan manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran.
Huruf h Yang dimaksud dengan “Manajemen Keamanan Kapal” adalah satu kesatuan sistem dan prosedur dan mekanisme yang tertulis dan terdokumentasi bagi perusahaan angkutan laut dan kapal niaga untuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan peninjauan ulang serta peningkatan terus menerus dalam rangka memastikan terpenuhinya seluruh kesesuaian terhadap kesiapan kapal menghadapi, mempertahankan, dan menjaga keamanan kapal dalam rangka meningkatkan keselamatan kapal.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 118 Cukup jelas.
Pasal 119 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ketentuan internasional” adalah ketentuan yang diterbitkan oleh International Authority of Lighthouse Association (IALA) , antara lain yang mengatur standardisasi serta kecukupan dan keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) dan International Telecommunication Union (ITU) dan International Maritime Pilotage Association (IMPA) .
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 120 Cukup jelas.
-36
-
Psal 121 . . .
Pasal 121 Yang dimksud dengan “Sistem pengamanan fasilitas pelabuhan” adalah prosedur pengamanan di fasilitas pelabuhan pada semua tingkatan keamanan (security level) .
Huruf a Cukup jelas.
Huruf
b
Sarana
dan
prasarana
pengamanan
fasilitas
pelabuhan
meliputi
pagar
pengaman, pos
penjagaan, peralatan
monitor, peralatan
detektor, peralatan komunikasi, dan penerangan.
Huruf c Yang dimaksud dengan “Sistem komunikasi” adalah tata cara berhubungan atau komunikasi internal fasilitas pelabuhan, komunikasi antara koordinator keamanan pelabuhan dengan fasilitas pelabuhan dan dengan instansi terkait.
Huruf d Yang dimaksud dengan “Personel pengaman” adalah personel yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pengamanan sesuai dengan manajemen pengamanan (International Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code).
Pasal 122 Cukup jelas.
Pasal 123 Cukup jelas.
Pasal 124
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengadaan kapal” adalah kegiatan memasukkan kapal dari luar negeri, baik kapal bekas maupun kapal baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
Yang dimaksud dengan “pembangunan kapal” adalah pembuatan kapal baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang langsung berbendera Indonesia.
Yang dimaksud dengan “pengerjaan kapal” adalah tahapan pekerjaan dan kegiatan pada saat dilakukan perombakan, perbaikan, dan perawatan kapal.
-37
-
Yang . . .
Yang dimaksud dengan “perlengkapan kapal” adalah bagian yang termasuk dalam perlengkapan navigasi, alat penolong, penemu (smoke detector) dan pemadam kebakaran, radio dan elektronika kapal, dan peta-peta serta publikasi nautika, serta perlengkapan pengamatan meteorologi untuk kapal dengan ukuran dan daerah pelayaran tertentu.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 125 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “perombakan” adalah perombakan konstruksi dan memerlukan pengesahan gambar dan perhitungan konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur, dan dimensi kapal.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 126
Ayat (1) Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal ukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) atau lebih kecuali:
a. kapal perang; b. kapal negara; dan c. kapal yang digunakan untuk keperluan olah raga. Ayat (2) Huruf a Jenis sertifikat kapal penumpang antara lain:
1.
Sertifikat
Keselamatan
Kapal Penumpang
(meliputi
keselamatan
konstruksi, perlengkapan, dan
radio
kapal)
dan 2. Sertifikat Pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan bebas dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi) .
-38 -
Huruf b . . .
Huruf b Jenis-jenis sertifikat keselamatan kapal barang sesuai dengan SOLAS 1974 antara lain:
1. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang; 2. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang; 3. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang; 4 . Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang; dan 5 . Sertifikat Pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan bebas dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi). Huruf c Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan sebagai bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan kapal dan pengawakan.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4 ) Cukup jelas.
Ayat (5 ) Yang dimaksud dengan “pejabat pemerintah” adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan yang diangkat oleh Menteri.
Pasal 127 Cukup jelas.
Pasal 128 Cukup jelas.
Pasal 129 Cukup jelas.
Pasal 130 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “sewaktu waktu” adalah di luar jadwal yang ditentukan untuk perawatan berkala, karena adanya kebutuhan.
-39
-
Ayat (3) . . .
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah diberikannya keringanan terhadap persyaratan keselamatan kapal dalam kondisi sebagai berikut:
a. kapal yang melakukan percobaan berlayar; b. kapal yang digunakan dalam penanggulangan bencana; c. kapal berlayar dalam cuaca buruk dan/atau mengalami musibah yang mengakibatkan rusak atau hilangnya perlengkapan kapal; d. kapal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan; e. kapal berlayar menuju galangan untuk perbaikan (docking)
atau f. kapal dengan jenis, kategori, ukuran, konstruksi, atau bahan utamanya, dengan mempertimbangkan daerah-pelayarannya tidak efisien apabila harus memasang perlengkapan keselamatan tertentu atau alat komunikasi tertentu. Sebagai contoh kapal dengan jenis, kategori, ukuran, konstruksi, atau bahan utamanya, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan internasional, tetapi karena daerah- pelayarannya lokal dan dekat maka persyaratan peralatan keselamatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Pasal 131 Cukup jelas.
Pasal 132 Cukup jelas.
Pasal 133 Cukup jelas.
Pasal 134 Cukup jelas.
Pasal 135 Cukup jelas.
Pasal 136 Cukup jelas.
Pasal 137 Cukup jelas.
-4
0
-
Pasal 138 . . . Pasal 138 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4 ) Yang dimaksud dengan “operator kapal” adalah setiap orang yang berdasarkan alas hak tertentu dengan pemilik kapal mengoperasikan kapal.
Pasal 139 Yang dimaksud dengan “menyimpang dari rute” adalah tindakan yang dilakukan oleh Nakhoda dalam rangka penyelamatan dalam hal terjadinya gangguan cuaca seperti badai tropis (tropical cyclone) atau taifun (hurricane) .
Yang dimaksud dengan “tindakan lainnya yang diperlukan” yaitu tindakan yang harus dilakukan Nakhoda untuk melakukan pertolongan setelah mendengar isyarat bahaya (distress signal) dari kapal lain yang menyatakan “I’m in danger and required immediate assitance” (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972/COLREGs) .
Pasal 14 0 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4 ) Yang dimaksud dengan “dewan kapal” adalah dewan yang dibentuk di atas kapal yang terdiri atas perwira kapal dengan tugas membantu dan memberikan saran kepada pengganti sementara Nakhoda dalam menjalankan kewenangannya.
Ayat (5 )
-4
1
-
Cukup jelas.
Pasal 141 . . .
Pasal 14 1
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “buku harian kapal (log book) ” adalah catatan yang memuat keterangan mengenai berbagai hal yang terkait dengan operasional kapal.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “dapat dijadikan alat bukti” adalah buku
harian kapal merupakan catatan otentik sehingga dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya peristiwa atau keberadaan seseorang di kapal.
Pasal 14 2 Cukup jelas.
Pasal 14 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Yang dimaksud dengan “berperilaku yang tidak layak” antara lain:
a. mempengaruhi orang lain untuk mogok kerja, terlambat melakukan dinas jaga dan/atau melawan perintah atasan; b. mengucapkan kata-kata yang bersifat menghina, memfitnah, dan/atau tidak santun; c. memiliki minuman keras, material pornografi, dan/atau
-4 2 -
obat terlarang; atau
d. berjudi, mabuk, dan tindakan asusila. Ayat (2) . . . Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 14 4 Cukup jelas.
Pasal 14 5 Cukup jelas.
Pasal 14 6 Cukup jelas.
Pasal 14 7 Cukup jelas.
Pasal 14 8 Cukup jelas.
Pasal 14 9 Cukup jelas.
Pasal 15 0 Cukup jelas.
Pasal 15 1 Cukup jelas.
Pasal 15 2 Cukup jelas.
Pasal 15 3 Cukup jelas.
Pasal 15 4 Cukup jelas.
Pasal 15 5
-4
3
-
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) . . . Ayat (2)
Huruf a Yang dimaksud dengan “metode pengukuran dalam negeri” adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia yang diterapkan pada kapal Indonesia yang tidak tunduk pada ketentuan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal (International on Tonnage Measurent of Ship 1969/TMS 1969) .
Huruf b Yang dimaksud dengan “metode pengukuran internasional” adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal (International on Tonnage Measurent of Ship 1969/TMS 1969) .
Huruf c Yang dimaksud dengan “metode pengukuran khusus” dipergunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang akan melewati terusan tertentu antara lain metode pengukuran terusan Suez dan metode pengukuran terusan Panama.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4 ) Cukup jelas.
Pasal 15 6 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tanda selar” adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT, angka yang menunjukan besarnya tonase kotor, nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur. Contoh :
GT 123 No 45/Ba
-4
4
-
GT
- Singkatan dari Gross
Tonnage
123
- Angka tonase kotor kapal
No. : Singkatan dari nomor 4 5
- Nomor surat ukur
Ba . . .
Ba
- Kode
pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur (Ba adalah kode pengukuran dari pelabuhan Tanjung Priok)
Pasal 15 7 Cukup jelas.
Pasal 15 8 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pendaftaran kapal” adalah pendaftaran hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4 ) Yang dimaksud dengan “grosse akta pendaftaran” adalah salinan resmi dari minut (asli dari akta pendaftaran) .
Bukti hak milik atas kapal merupakan dokumen kepemilikan yang disampaikan oleh pemilik kapal pada saat mendaftarkan kapalnya antara lain berupa:
1.
Bagi kapal bangunan baru a) kontrak pembangunan kapal; b) berita acara serah terima kapal; dan c) surat keterangan galangan. 2.
Bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain a) bill of sale; dan b) protocol of delivery and acceptance. Ayat (5 )
-4
5
-
Yang dimaksud dengan “tanda pendaftaran” merupakan rangkaian angka dan huruf yang terdiri atas angka tahun pendaftaran, kode pengukuran dari tempat kapal didaftar, nomor urut akta pendaftaran, dan kode kategori kapal.
Contoh : . . . Contoh :
2008 Pst No. 49991L
2008
- Tahun pendaftaran
kapal Pst
- Kode pengukuran dari tempat kapal di daftar
No. : Nomor 4999
- Nomor akta pendaftaran kapal
L
- Kode
kategori kapal ( L kode kategori untuk kapal laut, N kode kategori untuk kapal nelayan, P kode kategori untuk kapal pedalaman yaitu kapal yang berlayar di sungai dan danau) Pasal 15 9 Cukup jelas.
Pasal 160 Cukup jelas.
Pasal 161 Cukup jelas.
Pasal 162 Cukup jelas.
Pasal 163 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Surat Laut”, “Pas Besar”, dan “Pas Kecil” adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
Ayat (3) Yang dimaksud “perairan sungai dan danau” meliputi sungai, danau, waduk, kanal, terusan, dan rawa.
-4
6
-
Pasal 164 Cukup jelas.
Pasal 165 Cukup jelas.
Pasal 166 . . . Pasal 166
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “identitas kapal” adalah nama kapal dan pelabuhan tempat kapal didaftar yang dicantumkan pada badan kapal, bendera kebangsaan yang dikibarkan pada buritan kapal sesuai dengan Surat Tanda Kebangsaan yang diberikan oleh Pemerintah negara yang bersangkutan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup
jelas.
Pasal 168 Cukup jelas.
Pasal 169
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kapal untuk jenis dan ukuran tertentu” adalah kapal barang dengan ukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih dan kapal penumpang semua ukuran yang melakukan pelayaran internasional, sedangkan untuk kapal yang berlayar di dalam negeri jenis dan ukurannya akan ditetapkan tersendiri.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup
jelas.
Ayat (4
)
Yang
dimaksud
dengan
“lembaga
yang
diberikan
kewenangan
oleh
Pemerintah” adalah badan klasifikasi yang diakui Pemerintah.
Ayat (5 )
-4
7
-
Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 170 . .
.
Pasal 170
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ukuran tertentu” adalah kapal barang dengan ukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih dan kapal penumpang semua ukuran yang melakukan pelayaran internasional, sedangkan untuk kapal yang berlayar di dalam negeri jenis dan ukurannya akan ditetapkan tersendiri.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Untuk
kapal yang
berlayar
di dalam
negeri pengaturan
mengenai
sertifikat ditetapkan tersendiri.
Ayat (4 ) Cukup jelas.
Ayat (5
)
Cukup
jelas.
Ayat (6)
Cukup
jelas.
Pasal 171
Cukup
jelas.
Pasal 172 Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu lainnya” antara lain penandaan wilayah negara di pulau terluar antara lain berupa menara suar.
Ayat (3)
-4
8
-
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang- undangan” adalah sesuai dengan ketentuan nasional dan memperhatikan ketentuan internasional.
Ketentuan nasional yaitu Standar Nasional Indonesia yang berkaitan dengan Sistem Pelampungan “A” (standar navigasi yang mengacu pada standar Eropa) .
Ketentuan . . .
Ketentuan internasional yaitu:
1) United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 82) yang berkaitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
2) Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berkaitan dengan
keselamatan navigasi (Safety of Navigation-Chapter V);
3)
Ketentuan
yang
dikeluarkan
oleh
International Maritime
Organization
(IMO)
yang
berkaitan
dengan
Resolusi tentang
keselamatan navigasi (Safety of Navigation)
4 ) Ketentuan yang dikeluarkan oleh International Hydrography Organization (IHO) yang berkaitan dengan hidrografi; dan
5)
Ketentuan yang dikeluarkan oleh International Association Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) yang berkaitan dengan rekomendasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah apabila Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dipergunakan untuk mendukung kegiatan yang bukan untuk kepentingan umum antara lain anjungan minyak (oil platform) , pengerukan, salvage, dan terminal khusus di lokasi tertentu.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
-4
9
-
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hambatan” adalah keadaan yang dapat mengganggu atau menghalangi lalu lintas angkutan di perairan antara lain kerangka kapal di alur-pelayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . . Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 176 Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kapal tertentu” adalah kapal perang, kapal negara, kapal rumah sakit, kapal yang memasuki suatu pelabuhan khusus untuk keperluan meminta pertolongan atau kapal yang memberi pertolongan jiwa manusia, kapal yang melakukan percobaan berlayar, dan kapal swasta yang melakukan tugas pemerintahan.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178 Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang- undangan” adalah ketentuan nasional dan ketentuan internasional di bidang telekomunikasi, antara lain:
1.
Ketentuan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; dan 2.
Ketentuan internasional, yaitu International Telecommunication Union (ITU) yang telah diratifikasi terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pengesahan Instruments Amending The Constitution and The Convention of The International Telecommunication Union, Marrakesh, 2002
(Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh 2002) dan
International Maritime Organization (IMO) .
-5
0
-
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4
)
Cukup jelas.
Ayat (5 )
Cukup jelas.
Pasal 179 . . . Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hambatan” antara lain adalah adanya gangguan frekuensi yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 182
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 183
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “komunikasi marabahaya” adalah komunikasi yang menunjukkan adanya stasiun atau unit bergerak atau orang lain dalam keadaan benar-benar bahaya dan membutuhkan pertolongan segera (MAYDAY MAYDAY MAYDAY) .
Yang dimaksud dengan “komunikasi segera” adalah komunikasi yang berisikan informasi untuk meminta pertolongan terhadap orang yang sakit di atas kapal atau informasi untuk meminta pertolongan terhadap orang jatuh di laut (PAN PAN PAN) .
-5
1
-
Yang dimaksud dengan “komunikasi keselamatan” adalah komunikasi yang berisi informasi tentang:
a. adanya pergeseran posisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; b. padamnya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; c. adanya pengeboran minyak pada suatu posisi di alur-pelayaran; d. munculnya sebuah karang; e.
adanya . . . e. adanya benda terapung yang membahayakan-pelayaran; f. dukungan untuk operasi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue); atau g. pelaporan adanya kapal misterius (phantom ship). (SECURITY SECURITY SECURITY)
Yang dimaksud dengan “siaran tanda waktu standar” adalah pancaran tanda waktu untuk kapal, stasiun pantai, dan pihak lain yang memerlukan informasi waktu dan mencocokkan kronometer.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185 Cukup jelas.
Pasal 186 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf
c
Yang dimaksud dengan “awak kapal tertentu” adalah perwira nautika yang bertanggung jawab terhadap keadaan cuaca.
Ayat (2)
-5
2
-
Cukup jelas.
Pasal 187 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) . .
.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4
)
Cukup
jelas.
Pasal 188
Ayat (1)
Cukup
jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “sebagian penyelenggaraan alur-pelayaran” adalah alur yang menuju ke terminal khusus.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 189
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” antara lain pembangunan pelabuhan, penahan gelombang, penambangan, dan bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya alur-pelayaran.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup
jelas.
Pasal 191 Cukup jelas.
Pasal 192
-5
3
-
Cukup jelas.
Pasal 193 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu” antara lain perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), jalur Traffic Separation Scheme (TSS) , area Ship to Ship Transfer (STS) , perairan yang telah ditetapkan Ship Reporting System (SRS) .
Yang . . .
Yang dimaksud dengan “semua informasi” adalah informasi yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran.
Pasal 194
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “terus menerus, langsung, dan secepatnya” adalah berlayar dari laut bebas melintas perairan Indonesia dan langsung menuju ke laut bebas lainnya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) .
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang
dimaksud
dengan
“keadaan
darurat”
adalah
kapal yang
mengalami musibah
atau
memberikan
pertolongan
kepada
orang
atau kapal yang sedang mengalami musibah.
Ayat (4 ) Cukup jelas.
Ayat (5
)
Cukup
jelas.
Pasal 195
Huruf
a
Cukup
jelas.
Huruf b Cukup jelas.
-5 4 -
Huruf c Cukup jelas.
Huruf
d
Cukup
jelas.
Huruf
e
Yang
dimaksud
dengan
“memberikan
jaminan”
adalah
kewajiban
bagi pemilik
atau
operator
untuk
memiliki jaminan
asuransi atau
menempatkan
sejumlah
uang
sebagai jaminan
untuk
menggantikan
biaya
pembongkaran
bangunan
atau
instalasi yang
tidak digunakan lagi oleh pemilik atau operator.
Pasal 196 . . . Pasal 196 Cukup jelas.
Pasal 197 Cukup jelas.
Pasal 198
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perairan wajib pandu” adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih.
Yang dimaksud dengan “perairan pandu luar biasa” adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan tetapi apabila Nakhoda memerlukan dapat mengajukan permintaan jasa pemanduan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Pelimpahan
pemanduan
kepada
Badan
Usaha
Pelabuhan
dilaksanakan
pada
pelabuhan
yang
diusahakan
secara
komersial
atau terminal khusus.
Yang dimaksud dengan “dapat dilimpahkan” adalah untuk memenuhi kebutuhan, sesuai persyaratan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dicabut apabila pelaksanaan tugasnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ayat (4 ) Cukup jelas.
-5 5 -
Ayat (5 ) Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup
jelas.
Pasal 199
Cukup
jelas.
Pasal 200 Cukup jelas.
Pasal 201 . . . Pasal 201 Cukup jelas.
Pasal 202 Cukup jelas.
Pasal 203 Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206 Cukup jelas.
Pasal 207
Ayat (1) Pelaksanaan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Syahbandar dilakukan di dalam wilayah Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Persyaratan
kompetensi berlaku
juga
pada
Syahbandar
di
pelabuhan
perikanan
yang
diatur
dalam
Undang-Undang
Nomor
31
Tahun 2004 tentang Perikanan.
-5
6
-
Pasal 208 Cukup jelas.
Pasal 209 Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c . .
.
Huruf c Yang dimaksud dengan “penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan” antara lain menerbitkan izin untuk kegiatan pengelasan, pembersihan tangki (tank cleaning) , perpindahan sandar kapal, melarang atau mengizinkan orang naik ke atas kapal, dan alih muat barang.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf
e
Cukup
jelas.
Huruf
f
Cukup
jelas.
Huruf
g
Cukup
jelas.
Huruf
h
Cukup
jelas.
Pasal 210
Cukup
jelas.
Pasal 211 Cukup jelas.
Pasal 212 Ayat (1)
-5
7
-
Yang dimaksud dengan “ketentuan internasional” adalah mengenai sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code).
Yang dimaksud dengan “Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (port security commitee) ” adalah Syahbandar atas nama Pemerintah selaku Designated Authority (DA) berwenang menentukan tingkat keamanan di pelabuhan (security level) .
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dapat meminta bantuan” adalah Syahbandar berhak meminta dukungan dan bantuan apabila diperlukan antara lain jika terjadi tindak pidana atau kriminal.
Ayat (3) . . . Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4 ) Cukup jelas.
Pasal 213
Ayat (1)
Cukup
jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “surat dan dokumen kapal” antara lain Surat Ukur, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Sertifikat Keselamatan, Sertifikat Garis Muat, Sertifikat Pengawakan Kapal, dan dokumen muatan.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4
)
Cukup
jelas.
Pasal 214
Yang
dimaksud
dengan
“warta
kapal”
adalah
informasi tentang
kondisi
umum kapal dan muatannya (ship condition)
.
Pasal 215
-5
8
-
Yang dimaksud dengan “petunjuk serta perintah Syahbandar” antara lain menolak kedatangan kapal, memerintahkan perpindahan kapal, dan menentukan tempat labuh jangkar.
Pasal 216 Cukup jelas.
Pasal 217 Cukup jelas
Pasal 218
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah apabila Syahbandar mendapat laporan adanya indikasi bahwa kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan.
Ayat (2) . . .
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang- undangan” meliputi konvensi internasional yang mengatur mengenai port state control.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 219
Ayat (1) Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut port clearance diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup
jelas.
Ayat (4
)
Cukup
jelas.
Ayat (5
)
Cukup
jelas.
Pasal 220
Cukup
jelas.
-5
9
-
Pasal 221 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Yang
dimaksud
“dapat”
adalah
apabila
dari hasil pemeriksaan
pendahuluan
terdapat
keterangan
dan/atau
bukti awal mengenai
kesalahan
atau
kelalaian
yang
dilakukan
oleh
Nakhoda
dan/atau
perwira kapal.
Pasal 222 Cukup jelas
Pasal 223 . . . Pasal 223
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “klaim-pelayaran (maritime claim) ” sesuai dengan ketentuan mengenai penahanan kapal (arrest of ships) , timbul karena:
a. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pengoperasian kapal; b. hilangnya nyawa atau luka parah yang terjadi baik di daratan atau perairan atau laut yang diakibatkan oleh pengoperasian kapal; c. kerusakan terhadap lingkungan, kapalnya, atau barang muatannya sebagai akibat kegiatan operasi salvage atau perjanjian tentang salvage; d. kerusakan atau ancaman kerusakan terhadap lingkungan, garis pantai atau kepentingan lainnya yang disebabkan oleh kapal, termasuk biaya yang diperlukan untuk mengambil langkah pencegahan kerusakan terhadap lingkungan, kapalnya, atau barang muatannya, serta untuk pemulihan lingkungan sebagai akibat terjadinya kerusakan yang timbul; e. biaya-biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan, perbaikan, atau terhadap kapal, termasuk juga biaya penyelamatan kapal dan awak kapal; f. biaya pemakaian atau pengoperasian atau penyewaan kapal yang tertuang dalam perjanjian pencarteran (charter party) atau lainnya;
-60 -
g. biaya pengangkutan barang atau penumpang di atas kapal, yang tertuang dalam perjanjian pencarteran atau lainnya; h. kerugian atau kerusakan barang termasuk peti atau koper yang diangkut di atas kapal; i. kerugian dan kerusakan kapal dan barang karena terjadinya peristiwa kecelakaan di laut (general average)
j. biaya penarikan kapal (towage)
k. biaya pemanduan (pilotage)
l. biaya barang, perlengkapan, kebutuhan kapal, Bahan Bakar Minyak atau bunker, peralatan kapal termasuk peti kemas yang disediakan untuk pelayanan dan kebutuhan kapal untuk pengoperasian, pengurusan, penyelamatan atau pemeliharaan kapal; m. biaya pembangunan, pembangunan ulang atau rekondisi, perbaikan, mengubah atau melengkapi kebutuhan kapal; n. biaya pelabuhan, kanal, galangan, bandar, alur pelayaran, dan/atau biaya pungutan lainnya; o. gaji . . .
o. gaji dan lainnya yang terutang bagi Nakhoda, perwira dan Anak Buah Kapal serta lainnya yang dipekerjakan di atas kapal termasuk biaya untuk repatriasi, asuransi sosial untuk kepentingan mereka; p. pembiayaan atau disbursements yang dikeluarkan untuk kepentingan kapal atas nama pemilik kapal; q. premi asuransi (termasuk “mutual insurance call” ) kapal yang harus dibayar oleh pemilik kapal atau pencarter kapal tanpa Anak Buah Kapal atau bare boat (demise charterer)
r. komisi, biaya, perantara atau broker atau keagenan yang harus dibayar berkaitan dengan kapal atas nama pemilik kapal tanpa Anak Buah Kapal (demise charterer)
s. biaya sengketa berkenaan dengan status kepemilikan kapal; t. biaya sengketa yang terjadi di antara rekan pemilikan kapal (co- owner) berkenaan dengan pengoperasian dan penghasilan atau hasil tambang kapal; u. biaya gadai atau hipotek kapal atau pembebanan lain yang sifatnya sama atas kapal; dan v. biaya sengketa yang timbul dari perjanjian penjualan kapal. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 224 Ayat (1)
-61
-
Yang dimaksud dengan “dokumen pelaut” adalah dokumen identitas pelaut dan perjanjian kerja laut. Dokumen identitas pelaut antara lain terdiri atas Buku Pelaut dan Kartu Identitas Pelaut.
Yang dimaksud dengan “disijil” adalah dimasukkan dalam buku daftar awak kapal yang disebut buku sijil yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar.
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 225
Cukup
jelas.
Pasal 226 Cukup jelas.
Pasal 227 . . . Pasal 227
Cukup jelas.
Pasal 228 Cukup jelas.
Pasal 229
Cukup jelas
Pasal 230
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan” antara lain pengelola unit pengeboran minyak dan fasilitas penampungan minyak di perairan.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup
jelas.
Ayat (4
)
Yang
dimaksud
dengan
“institusi yang
berwenang
untuk
penanganan
lebih
lanjut”
adalah
institusi yang
menangani
pengendalian pencemaran secara nasional.
-62
-
Pasal 231 Cukup jelas.
Pasal 232 Cukup jelas.
Pasal 233 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang
dimaksud
dengan
limbah
bahan
berbahaya
dan
beracun
termasuk
juga limbah radioaktif.
Pasal 234 Cukup jelas.
Pasal 235 . . . Pasal 235 Cukup jelas.
Pasal 236 Cukup jelas.
Pasal 237
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “limbah” antara lain dapat berupa limbah minyak, bahan kimia, bahan berbahaya dan beracun, sampah, serta kotoran.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup
jelas.
Pasal 238
Cukup
jelas.
Pasal 239
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” adalah pembuangan limbah tidak boleh dilakukan pada alur-pelayaran, kawasan lindung, kawasan suaka alam, taman nasional, taman wisata
-63
-
alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sempadan pantai, kawasan terumbu karang, kawasan mangrove, kawasan perikanan dan budidaya, kawasan pemukiman, dan daerah sensitif terhadap pencemaran.
Yang dimaksud dengan “pembuangan limbah” termasuk juga berupa kerangka kapal.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 24
0
Cukup
jelas.
Pasal 24 1
Ayat (1) Yang dimaksud ”penutuhan kapal” adalah kegiatan pemotongan dan penghancuran kapal yang tidak digunakan lagi dengan aman dan berwawasan lingkungan (safe and environmentally sound manner) .
Ayat (2) . . . Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 24 2 Cukup jelas.
Pasal 24 3 Cukup jelas.
Pasal 24 4
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bahaya” adalah ancaman yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal dari kapal.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “orang” termasuk juga orang yang berada di menara suar yang ditemukan dalam keadaan bahaya.
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Nakhoda kapal lain yang berada di sekitar lokasi bahaya, stasiun radio pantai dan pejabat berwenang terdekat yang memilki kewenangan untuk menindaklanjuti proses kecelakaan tersebut.
-64
-
Ayat (4 ) Pelaporan oleh Nakhoda dilakukan untuk setiap bahaya bagi keselamatan kapal, baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, baik yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerusakan pada alur atau bangunan di perairan yang dapat mengganggu keselamatan berlayar maupun tidak.
Yang dimaksud dengan “melaporkan” adalah menyampaikan berita bahaya bagi keselamatan kapal dengan cara sistem telekomunikasi antara lain melalui Stasiun Radio Pantai, Vessel Traffic Information System (VTIS), semaphore, morse serta sarana lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita atau menarik perhatian bagi pihak lain.
Pasal 24 5 Cukup jelas.
Pasal 24 6 Cukup jelas.
Pasal 247 . . .
Pasal 24 7 Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Nakhoda kapal lain yang berada di sekitar lokasi kecelakaan, stasiun radio pantai dan pejabat berwenang terdekat yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses kecelakaan tersebut.
Pasal 24 8 Yang dimaksud dengan “melaporkan” adalah menyampaikan berita kecelakaan kapal dengan cara sistem telekomunikasi antara lain melalui Stasiun Radio Pantai, Vessel Traffic Information System (VTIS) , semaphore, morse serta sarana lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita atau menarik perhatian bagi pihak lain.
Pasal 24 9 Yang dimaksud dengan “dibuktikan lain” adalah berdasarkan pembuktian telah dilakukan upaya dan melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25 0 Cukup jelas.
Pasal 25 1 Cukup jelas.
-65
-
Pasal 25 2 Cukup jelas.
Pasal 25 3 Cukup jelas.
Pasal 25 4 Cukup jelas.
Pasal 25 5 Cukup jelas.
Pasal 25 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan investigasi sebab terjadinya kecelakaan.
Ayat (2) . . . Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Hasil investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi disampaikan kepada Menteri yang disertai dengan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang terkait dengan sistem, sarana dan prasarana transportasi, serta sumber daya manusia.
Pasal 25 7 Cukup jelas.
Pasal 25 8 Cukup jelas.
Pasal 25 9 Cukup jelas.
Pasal 260 Cukup jelas.
Pasal 261 Cukup jelas.
-66
-
Pasal 262 Cukup jelas.
Pasal 263 Cukup jelas.
Pasal 264 Cukup jelas.
Pasal 265 Cukup jelas.
Pasal 266 Cukup jelas.
Pasal 267 Cukup jelas.
Pasal 268 . . . Pasal 268 Cukup jelas.
Pasal 269 Ayat (1) Sistem informasi pelayaran bertujuan untuk memberikan
informasi di bidang angkutan perairan dan kepelabuhanan terjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran memberikan perlindungan lingkungan maritim. serta dan Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 270 Cukup jelas.
Pasal 271 Cukup jelas.
Pasal 272 Cukup jelas.
-67
-
Pasal 273 Cukup jelas.
Pasal 274 Cukup jelas.
Pasal 275 Cukup jelas.
Pasal 276 Cukup jelas.
Pasal 277 Cukup jelas.
Pasal 278 Cukup jelas.
Pasal 279 Cukup jelas.
Pasal 280 . . . Pasal 280 Cukup jelas.
Pasal 281 Cukup jelas.
Pasal 282
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penyidik lainnya” adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 283
Ayat (1)
Cukup
jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan ” melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” adalah bahwa dalam melaksanakan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup
jelas.
Pasal 284 Cukup jelas.
Pasal 285 Cukup jelas.
Pasal 286 Cukup jelas.
Pasal 287 Cukup jelas.
Pasal 288 Cukup jelas.
Pasal 289 Cukup jelas.
Pasal 290 Cukup jelas.
Pasal 291 Cukup jelas.
Pasal 292 Cukup jelas.
Pasal 293 Cukup jelas.
Pasal 294 Cukup jelas.
Pasal 295 Cukup jelas.
Pasal 296 Cukup jelas.
-68 -
Pasal 289 . . .
Pasal 297
Cukup
jelas.
Pasal 298 Cukup jelas.
Pasal 299 Cukup jelas.
Pasal 300 Cukup jelas.
Pasal 301 Cukup jelas.
Pasal 302 Cukup jelas.
Pasal 303 Cukup jelas.
Pasal 304 Cukup jelas.
Pasal 305 Cukup jelas.
Pasal 306 Cukup jelas.
Pasal 307 Cukup jelas.
Pasal 308 Cukup jelas.
Pasal 309 Cukup jelas.
Pasal 310 Cukup jelas.
-69 -
Pasal 303 . . .
Pasal 311
Cukup
jelas.
Pasal 312 Cukup jelas.
Pasal 313 Cukup jelas.
Pasal 314 Cukup jelas.
Pasal 315 Cukup jelas.
Pasal 316 Cukup jelas.
Pasal 317 Cukup jelas.
Pasal 318 Cukup jelas.
Pasal 319 Cukup jelas.
Pasal 320 Cukup jelas.
Pasal 321 Cukup jelas.
Pasal 322 Cukup jelas.
Pasal 323 Cukup jelas.
Pasal 324 Cukup jelas.
Pasal 325 Cukup jelas.
-70 -
Pasal 318 . . .
-71
-
Pasal 326 Cukup jelas.
Pasal 327 Cukup jelas.
Pasal 328 Cukup jelas.
Pasal 329 Cukup jelas.
Pasal 330 Cukup jelas.
Pasal 331 Cukup jelas.
Pasal 332 Cukup jelas.
Pasal 333 . . . Pasal 333 Cukup jelas.
Pasal 334 Cukup jelas.
Pasal 335 Cukup jelas.
Pasal 336 Cukup jelas.
Pasal 337 Cukup jelas.
Pasal 338 Cukup jelas.
Pasal 339 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin untuk membangun fasilitas yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan izin operasional yang tunduk pada Undang-Undang ini.
-72
-
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 34
0
Cukup
jelas.
Pasal 34 1 Cukup jelas.
Pasal 34 2 Cukup jelas.
Pasal 34 3 Cukup jelas.
Pasal 34 4 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
Ayat (2) Penentuan waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi Pemerintah merencanakan pengembangan pelabuhan dan Badan Usaha Milik Negara. Untuk keperluan pengembangan tersebut atas perintah Menteri dilakukan:
a.
evaluasi aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha pelabuhan; dan e. audit secara menyeluruh terhadap aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha pelabuhan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara” adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 6 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 5 7 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 5 8 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 9 Tahun 1991, tetap menyelenggarakan kegiatan usaha di pelabuhan yang meliputi:
a. kegiatan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang ini;
-73 -
b. penyediaan kolam pelabuhan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pelayanan jasa pemanduan berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. penyediaan dan pengusahaan tanah sesuai kebutuhan berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pasal 34 5 Cukup jelas.
Pasal 34 6 Cukup jelas.
Pasal 34 7 Cukup jelas.
Pasal 348 . . . Pasal 34 8 Cukup jelas.
Pasal 34 9 Cukup jelas.
Pasal 35 0 Yang dimaksud dengan “harus ditetapkan” adalah menetapkan beberapa pelabuhan utama sebagai hub internasional termasuk juga mengevaluasi pelabuhan hub internasional yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 35 1
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “dievaluasi dan disesuaikan” termasuk keberadaan pelabuhan perikanan yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 35
2
-74 C
ukup
jelas.
Pasal 35
3
Cukup
jelas.
Pasal 35
4
Cukup
jelas.
Pasal 35
5
Cukup
jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 484
9