Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 (UU/2001/21)  (2001) 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tidak ada Hak Cipta atas:

  1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
  2. peraturan perundang-undangan;
  3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
  4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
  5. kitab suci atau simbol keagamaan.

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

 



Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/1 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/2 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/3 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/4 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/5 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/6 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/7 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/8 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/9 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/10 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/11 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/12 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/13 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/14 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/15 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/16 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/17 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/18 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/19 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/20 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/21 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/22 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/23 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/24 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/25 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/26 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/27 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/28 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/29 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/30 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/31 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/32 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/33 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/34 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/35 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/36 Halaman:UU Nomor 21 Tahun 2001.pdf/37

Penjelasan sunting