Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/420: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

@@ Status halaman / Status halaman @@
-Belum diuji baca
+Telah diuji baca
@@ Badan halaman (untuk ditransklusikan): / Badan halaman (untuk ditransklusikan): @@
@@ Baris 1: / Baris 1: @@
 {{PUU-pasal|pasal=133|
 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar dan pembangunan Kapal serta pemeriksaan dan sertifikasi Keselamatan Kapal diatur dalam Peraturan Pemerintah.}}
+{{PUU-nomor|m=33
-. Penjelasan Pasal 154 diubah sebagaimana tercantum
+|Penjelasan Pasal 154 diubah sebagaimana tercantum
-dalam Penjelasan.
+dalam Penjelasan.}}
-. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
+{{PUU-nomor|m=34
-{{UU/Ayat|pasal= 155
+|Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
-|{{PUU-ayat|Setiap Kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat.
+{{PUU-pasal|Pasal=197|{{PUU-ayat|m=1
+|Setiap Kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat.
 |Pengukuran Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode, yaitu sebagai berikut:
+{{PUU-nomor|n=a|m=1
-a. pengukuran dalam negeri untuk Kapal yang
+|pengukuran dalam negeri untuk Kapal yang
 berukuran panjang kurang dari24 (dua puluh
 empat) meter;
-b. pengukuran internasional untuk Kapal yang
+|pengukuran internasional untuk Kapal yang
 berukuran panjang 24 (dua puluh empat)
 meter atau lebih; dan
-c. pengukuran khusus untuk Kapal yang akan
+|pengukuran khusus untuk Kapal yang akan
-melalui terusan tertentu.
+melalui terusan tertentu.}}
-Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud
+|Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat ukur untuk Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh ''gross tonnage'').
+|Surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.}}}}}}
-pada ayat (1) diterbitkan surat ukur untuk Kapal
-dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya
-GT 7 (tujuh gross tonnagel.
-Surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
-diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dapat
-dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
-. Ketentuan. .
+{{rh|||35. Ketentuan. . .}}
-SK No
-A
-.