Halaman:Perpres no 32 2011.pdf/1: Perbedaan revisi

tidak ada ringkasan suntingan
 
Badan halaman (untuk ditransklusikan):Badan halaman (untuk ditransklusikan):
Baris 1: Baris 1:
  +
{{IDPresChapHead
PRESIDEN
 
  +
|PERATURAN
REPUBLIK INDONESIA
 
  +
|32
  +
|2011
 
|MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
  +
}}
   
  +
{{PUU-konsideran|ket=Menimbang|n=a
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 
 
|bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang lebih solid, diperlukan adanya suatu masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur;
NOMOR 32 TAHUN 2011
 
 
|bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
TENTANG
 
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
 
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 
 
Menimbang :
 
 
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang lebih solid, diperlukan adanya suatu masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia
 
yang memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan
 
terukur;
 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
 
 
Indonesia 2011-2025;
 
Indonesia 2011-2025;
  +
}}
   
Mengingat :
+
{{PUU-konsideran|ket=Mengingat|n=1
 
|Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 
 
|Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 
  +
}}
 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 
 
MEMUTUSKAN :
 
1.871

suntingan