Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/PD-icon.svg/48px-PD-icon.svg.png)
Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Tidak ada Hak Cipta atas:
- hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- peraturan perundang-undangan;
- pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- kitab suci atau simbol keagamaan.
Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.
Halaman ini sedang dikerjakan. Kunjungi lagi halaman ini dalam beberapa waktu ke depan untuk melihat perubahan terbaru. Kunjungi Warung kopi untuk pertanyaan bagaimana berpartisipasi mengembangkan halaman ini. |
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
Menimbang: |
|
Mengingat: |
|
|
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: | PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. |
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
|
|
|
|
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
|
BAB III
ASAS-ASAS
BAB III
ASAS-ASAS
Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:
|
BAB IV
RUANG LINGKUP
BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Pengelolaan Sampah, terdiri atas:
|
BAB V
KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PERENCANAAN
BAB V
KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi
Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi
Pasal 5
|
|
Bagian Kedua
Perencanaan
Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 6
|
BAB VI
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
BAB VI
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 7
|
|
Bagian Kedua
Wewenang
Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 8
|
|
Bagian Ketiga
Tanggungjawab Pemerintah Daerah
Bagian Ketiga
Tanggungjawab Pemerintah Daerah
Pasal 9
|
BAB VII
PERIZINAN
BAB VII
PERIZINAN
Pasal 10
|
|
BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Umum
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:
|
Pasal 12
|
Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Pasal 13
|
Paragraf 1
Pembatasan Timbulan Sampah
Pasal 14
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berkewajiban melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagai berikut :
|
Pasal 15
Setiap orang sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf a berkewajiban melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagai berikut :
|
Pasal 16
Setiap perkantoran milik pemerintah atau swasta serta lembaga
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berkewajiban melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagai berikut :
|
Paragraf 2
Pendauran Ulang Sampah
Pasal 17
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf b berkewajiban melakukan kegiatan pendauran ulang sampah sebagai berikut :
|
Pasal 18
Setiap orang sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf b berkewajiban melakukan kegiatan pendauran ulang sampah sebagai berikut :
|
Pemanfaatan Kembali Sampah Pasal 19 Setiap orang dan/atau kelompok sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berkewajiban melakukan kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagai berikut : a. pemanfaatan kembali barang/kemasan ; b. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala komunitas; c. penarikan kembali sampah kemasan untuk dimanfaatkan ulang; dan d. kegiatan lainnya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pemanfaatan kembali sampah.
Pasal 20 (1) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berkewajiban melakukan kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagai berikut : a. pemanfaatan kembali barang/kemasan; b. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala badan usaha; c. penarikan kembali sampah kemasan untuk dimanfaatkan kembali oleh badan usaha; dan d. kegiatan lainnya yang dilakukan pelaku usaha dalam rangka pemanfaatan kembali sampah. (2) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal melakukan kegiatan pemanfaatan kembali sampah juga berkewajiban : a. melakukan upaya penggantian terhadap produk atau kemasan yang menjadi produk yang telah dipasarkan; atau b. memberikan kompensasi terhadap pemulihan lingkungan sebagai akibat kemasan produk dipasarkan.
Bagian Kedua Penanganan Sampah Pasal 21 Penanganan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b, meliputi kegiatan: a. b. c. d. e.
pemilahan sampah; pengumpulan sampah; pengangkutan sampah; pengolahan sampah; dan Pemrosesan akhir sampah.
Paragraf 1 Pemilahan Sampah Pasal 22 (1)
Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi: a. pemilahan sampah dari sumber; b. pemilahan sampah pada fasilitas publik dan pedesterian; c. pemilahan sampah di TPS dan TPS3R; dan d. pemilahan di Bank Sampah. (2) (3)
(4) (5) (6)
Setiap orang dan pelaku usaha berkewajiban melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Setiap orang sebagai Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau fasilitas lainnya. Setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) wajib menyediakan tempat sampah, dari hasil kegiatan usahanya yang residunya dibuang ke TPS. Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, wajib menyediakan TPS dan/atau fasilitas pemilahan sampah. Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus yang belum menyediakan TPS pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini , wajib membangun atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.
Paragraf 2 Pengumpulan Sampah Pasal 23 (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b meliputi : a. pengumpulan sampah di sumber; b. pengumpulan sampah di TPS; c. pengumpulan sampah di Bank Sampah; d. pengumpulan sampah di TPS3R; e. pengumpulan sampah di fasilitas publik;dan f. pengumpulan sampah di jalan. (2) Setiap orang dan pelaku usaha berkewajiban melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap orang sebagai Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau fasilitas lainnya.
Paragraf 3 Pengangkutan Sampah Pasal 24 (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c meliputi : a. pengangkutan sampah dan/atau residu dari sumber sampah; b. pengangkutan sampah dan/atau residu dari TPS; c. pengangkutan sampah dan/atau residu dari TPS3R; dan d. pengangkutan sampah dan/atau residu dari fasilitas publik ke tempat pemrosesan akhir. (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah. (3) Dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak swasta dengan syarat memiliki izin. Paragraf 4 Pengolahan Sampah Pasal 25 (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf d meliputi: a. pemadatan sampah; b. komposting skala rumah tangga; c. komposting skala kawasan pada TPS 3R; d. mengolah sampah menjadi bahan baku daur ulang; e. mengolah sampah menjadi produk daur ulang; f. mengolah sampah menjadi energi terbarukan/alternatif; dan g. industri daur ulang pada dunia usaha yang dilakukan oleh swasta. (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang dan pelaku usaha. (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau fasilitas lainnya. (4) Setiap pelaku usaha di bidang perumahan atau pengembang wajib menyediakan TPS.
Paragraf 5 Pemrosesan Akhir Sampah Pasal 26 (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi: a. pengolahan sampah di lokasi TPA; b. mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dengan metode lahan urug saniter (sanitary landfill); c. memproses sampah dengan teknologi ramah lingkungan atau sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. pemanfaatan gas metan. (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
BAB IX PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK Pasal 27 (1) Sampah spesifik, meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3); b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik. (2) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB X PERBUATAN YANG DILARANG Pasal 28 Setiap orang, pelaku usaha, dan atau badan usaha dilarang: a. membuang sampah di luar tempat/ lokasi yang telah ditentukan dan disediakan; b. mengimpor atau memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah; c. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga; d. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lain yang sejenis; e. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan; f. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik; g. membakar sampah dan/ atau kotoran lainnya di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran drainase dan tempat umum lainnya; h. membuang air besar (hajat besar) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran drainase dan tempat umum; i. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; j. membuang sampah di TPS diluar waktu yang telah ditentukan; k. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA; l. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; m. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA; n. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; o. mencampur sampah yang sudah terpilah; p. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan q. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XI LEMBAGA PENGELOLA Pasal 29 Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah. Pasal 30 (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berbentuk: a. Kelompok Swadaya Masyarakat; b. UPTD; c. BLUD; dan d. BUMD. (2) Selain lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat menunjuk pihak lain sebagai pengelola sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI Bagian Kesatu Pembiayaan Pasal 31 (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Bagian Kedua Kompensasi Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA. (2) Dampak negatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pencemaran air; b. pencemaran udara; c. pencemaran tanah; d. longsor; e. kebakaran; f. ledakan gas metan; dan g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (4) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD. (5) Untuk memberikan jaminan kompensasi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi. (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BAB XIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerja Sama Pasal 33 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota lainnya dalam pengelolaan sampah. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Kemitraan Pasal 34 (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan. (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIV INSENTIF Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan, berupa: a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; b. pelaporan atas pelanggaran pembuangan sampah c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau d. tertib penanganan sampah. (2) Insentif yang diberikan dapat berupa: a. uang pembinaan kepada masyarakat; b. bantuan sarana dan prasarana pengolahan sampah; c. layanan pengobatan gratis; dan/atau d. piagam penghargaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XV SISTEM INFORMASI Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. sumber sampah; b. timbulan sampah; c. komposisi sampah; d. karakteristik sampah; e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap orang. (4) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah. BAB XVI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Pasal 37 (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan Pemerintah Daerah memungut retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. BAB XVII PERAN MASYARAKAT Pasal 38 (1) Masyarakat dapat berperan dalam menangani masalah pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui: a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah; b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; c. pengelolaan sampah pada lingkungan RT/Kelurahan melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengolah sampah.; d. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah; e. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah; f. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS/Bank Sampah/ TPS3R TPST atau TPA yang mebahayakan; dan g. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. (3) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan; a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah; b. bantuan sarana dan prasarana; c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat. (4) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini, dapat menyampaikan pengaduan kepada Walikota melalui Lurah, Camat dan/atau perangkat daerah yang membidangi persampahan, baik secara lisan maupun tertulis. (5) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan berupa : a. sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait; b. publikasi dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis; c. lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan; dan d. serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengolah sampah di tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan. BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39 (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DLH. (3) DLH dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 40 Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan, pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam bentuk: a. sosialisasi; b. peningkatan kapasitas; c. penyediaan sarana dan prasarana; dan d. penguatan kelembagaan. BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 41 (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah, terdiri atas: a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah; b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat; dan c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar Pengadilan ataupun melalui Pengadilan. (3) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan musyawarah, untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya kompensasi serta penyelesaiannya. BAB XX PENYIDIKAN Pasal 42 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat periksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Sampah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan k. menghentikan penyidikan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. Pasal 43 (1) Pada saat melakukan operasi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Penyidik dapat menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pelanggar yang ditemukan. (2) Penyitaan KTP sebagaimana maksud dalam ayat (1) dapat diambil oleh pelanggar setelah putusan sidang dan atau dihentikannya penyidikan.
BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 44 (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dibidang pengelolaan sampah dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. uang paksa; d. denda; dan/atau e. pencabutan izin. (2) Sanksi administratif sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan pelanggaran administratif yang dilakukan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan seseorang atau pelaku usaha dari tanggungjawab pemulihan lingkungan dan sanksi pidana.
Pasal 45 (1) Setiap pelaku usaha dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 15, Pasal 18, atau Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah). (2) Setiap pelaku usaha dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). (3) Setiap pelaku usaha/kegiatan yang dengan sengaja tanpa melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pemerintah daerah dapat mencabut izin usaha. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 46 (1) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyedikan prasarana dan sarana pengurangan dan penanganan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengurangan dan penanganan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (3) Walikota dapat memberikan sanksi administratif berupa denda terhadap pelanggaran Pasal 29 kepada : a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah diluar jadwal yang ditentukan, dikenakan denda minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ/danau, saluran air, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan denda minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan denda minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS 3R/TPST/TPST Kawasan dan TPA yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan denda minimal Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah); e. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membakar sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis yang telah ditentukan, dikenakan denda minimal Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah); f. pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam perizinan yang berlaku; g. apabila sanksi sebagaimana dimaksud huruf f, tidak dilaksanakan, dikenakan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan h. apabila sanksi sebagaimana dimaksud huruf g, tidak dilaksanakan oleh pemegang izin, maka dikenakan pencabutan izin. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat didampingi aparat penegak hukum. (5) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 47 (1) Lembaga usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kepada penanggungjawab Lembaga Usaha bersangkutan, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan wajib memproses Izin Usaha Pengelolaan Sampah. (2) Lembaga usaha dibidang pengelolaan sampah dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Petugas Kebersihannya, maka penanggungjawab lembaga usaha yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 48 (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 49 Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diancam pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Pasal 50 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, huruf m, huruf o, dan huruf q, diancam dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 29 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf n, dan huruf p, diancam dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini segala Peraturan Walikota yang pernah ada terkait tentang teknis Pengelolaan Sampah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 52 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 8)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi. |
Ditetapkan di Jambi WALIKOTA JAMBI,
SYARIF FASHA |
Diundangkan di Jambi pada tanggal 24 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,
BUDIDAYA |
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : ( 5-8 / 2020 )
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
AMIRULLAH, SH |