Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1953

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1953

← 1952 • 

1953

 • 1954 →

Nomor	Tanggal	Tentang	LN	TLN
1 Tahun 1953	10-Jan-1953	Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang	4
2 Tahun 1953	12-Jan-1953	Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908	5	670
3 Tahun 1953	21-Feb-1953	Pembukaan Apotik	18
4 Tahun 1953	21-Feb-1953	Apotik Darurat	19
5 Tahun 1953	21-Feb-1953	Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang	20	630
6 Tahun 1953	23-Mar-1953	Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri	27	380
7 Tahun 1953	30-Mar-1953	Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	29
8 Tahun 1953	23-Apr-1953	Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank	33	396
9 Tahun 1953	16-Mei-1953	Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	36
10 Tahun 1953	26-Mei-1953	Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	37
30 Tahun 1953	29-Des-1953	Penetapan "UU Drt 4-1953 Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya"	80	485
37 Tahun 1953	29-Des-1953	Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	88

Undang-Undang Darurat

Nomor	Tanggal	Tentang	LN	TLN
1 Tahun 1953	12-Jan-1953	Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk	7	350
2 Tahun 1953	13-Jan-1953	Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan	8	351
3 Tahun 1953	13-Jan-1953	Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan	9	352
4 Tahun 1953	15-Jan-1953	Penetapan Tambahan Opsenten Atas Cukai Bensin Dan Sebagainya Selama Tahun 1953	11	354
5 Tahun 1953	07-Mar-1953	Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea	22	373

Catatan:

• LN = Lembaran Negara
• TLN = Tambahan Lembaran Negara

Referensi

• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Nasional
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, DPR RI
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Sekretariat Kabinet RI
• Basis Data Undang-Undang, JDIH Badan Pemeriksa Keuangan RI
• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Negara Republik Indonesia
• Basis Data Peraturan, Legalitas.org
• Koleksi vlsm.org