Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1992

Nomor	Tanggal	Tentang	LN	TLN
1 Tahun 1992	15-Jan-1992	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar	9	3465
2 Tahun 1992	11-Feb-1992	Usaha Perasuransian Mencabut : Ordonnantie Op Het Levensverzekering Bedrijf (S. 1941 No. 101)	13	3457
3 Tahun 1992	17-Feb-1992	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Mencabut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Untuk Seluruh Indonesia	14	3468
4 Tahun 1992	10-Mar-1992	Perumahan Dan Permukiman Mencabut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1962	23	3469
5 Tahun 1992	21-Mar-1992	Benda Cagar Budaya Mencabut : Monumenten Ordonnantie No. 19 Tahun 1931 (S. 1931 No. 238) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Monumenten Ordonnantie No. 21 Th. 1934 (S. 1934 No. 515)	27	3470
6 Tahun 1992	23-Mar-1992	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 Memperbarui : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang APBN Tahun Anggaran 1991/1992 Diperbarui Oleh : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1993 Tentang APBN Tahun Anggaran 1993/1994	28	3471
7 Tahun 1992	25-Mar-1992	Perbankan Mencabut : Aturan-Aturan Mengenai Badan-Badan Kredit Desa Dalam Propinsi-Propinsi Di Jawa Dan Madura Di Luar Wilayah Kotapraja-Kotapraja (S. 1929 No. 357); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1962 Tentang Bank Pembangunan Swasta; UU No. 14 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Diganti dengan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992	31	3472
8 Tahun 1992		Perfilman Mencabut : Filmordonnantie (S. 1940 No. 507) UU No. 1 Pnps Tahun 1964 Tentang Pembinaan Perfilman	32	3473
9 Tahun 1992		Keimigrasian Mencabut : Toelastingbesluit (S. 1916 No. 47) Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan S. 1949 No. 330 Dan S. 1949 No. 331; UU No. 40 Drt Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan RI Tentang Bea Imigrasi; UU No. 9 Drt Tahun 1953 Tentang Pengawasan Orang Asing; UU No. 8 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi; UU No. 9 Drt Tahun 1955 Tentang Kependudukan Orang Asing; UU No. 14 Drt Tahun 1959 Tentang Surat Perjalanan RI Ditetapkan Menjadi UU Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1959	33	3474
10 Tahun 1992	16-Apr-1992	Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	35	3475
11 Tahun 1992	20-Apr-1992	Dana Pensiun Mencabut : Arboiderfonsen Ordonnantie (S. 1926 No. 377)	37	3477
12 Tahun 1992	30-Apr-1992	Sistem Budidaya Tanaman Mencabut : Ordonansi Tentang Krisis Teh (S. 1933 No. 203); Ordonansi Tentang Krisis Kina (S. 1933 No. 204); Ordonansi Tentang Krisis Kopi Dan Kakao (S. 1933 No. 205); Ordonansi Tentang Pertanaman Kina (S. 1934 No. 70); Ordonansi Tentang Pengeluaran Karet Perkebunan (S. 1934 No. 342); Ordonansi Tentang Pengeluaran Karet Rakyat (S. 1934 No. 343); Ordonansi Tentang Pertanaman Karet (S. 1934 No. 346); Ordonansi Tentang Kepentingan-Kepentingan Kapuk (S. 1935 No. 165); Ordonansi Tentang Pertanaman Teh (S. 1936 No. 119); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Pengeluaran Dan Pemasukan Tanaman Dan Bibit Tanaman	46	3478
13 Tahun 1992	11-Mei-1992	Perkeretaapian Mencabut : Algemeene Regelen Betreffende De Exploitatie Van Spooren Tramwegen, Bestemd Voor Algemeen Verkeer In Nederlandsch Indie (S. 1926 No. 26 Jo. No. 2950); Algemeene Bepalingen Betreffende De Spoor En Tramwegen (S. 1927 No. 258); Bepalingen Betreffende Den Aanleg In Het Bedrijf Der Spoorwegen (S. 1927 No. 259); Bepalingen Voor De Stadstramwegen (S. 1927 No. 260); Bepalingen Landelijke Tramwegen (S. 1927 No. 262); Industriebaan Ordonnantie (S. 1885 No. 158 Jo S. 1938 No. 595)	47	3479
14 Tahun 1992	12-Mei-1992	Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Mencabut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	49	3480
15 Tahun 1992	25-Mei-1992	Penerbangan Mencabut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1958 Tentang Penerbangan	53	3481
16 Tahun 1992	08-Juni-1992	Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Mencabut : Ordonansi Tentang Peninjauan Kembali Ketentuan-Ketentuan Tentang Pengawasan Pemerintah Dalam Bidang Kehewanan Dan Polisi Kehewanan (S. 1912 No. 432); Ordonansi Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Tentang Pengawasan Pemerintah Dalam Bidang Kehewanan Dan Polisi Di Hindia Belanda (S. 1913 No. 598); Ordonansi Tentang Perubahan Dan Penambahan Lebih Lanjut Peraturan Mengenai Pengawasan Pemerintah Dalam Bidang Kehewanan Dan Polisi Di Hindia Belanda (S. 1917 No. 9); Ordonansi Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Tentang Pengawasan Pemerintah Dalam Bidang Kehewanan Dan Polisi Di Hindia Belanda (S. 1923 No. 289); Ordonansi Tentang Perubahan Ordonansi Tentang Peninjauan Kembali Ketentuan-Ketentuan Tentang Pengawasan Pemerintah Dalam Bidang Kehewanan Dan Polisi Kehewanan (S.	56	3482
17 Tahun 1992	24-Ags-1992	Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1991/1992 Mencabut : Ketentuan-ketentuan Dalam ICW Yang Bertentangan Dengan Bentuk, Susunan Dan Isi UU Ini Mengubah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991UU No. 2 Tahun 1991 Tentang APBN Tahun Anggaran 1991/1992	79	3488
18 Tahun 1992	24-Ags-1992	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990	80	3489
19 Tahun 1992	28-Ags-1992	Merek Mencabut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan	81	3490
20 Tahun 1992	31-Ags-1992	Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Yogyakarta, Di Bandar Lampung Dan Di Jambi	86	3492
21 Tahun 1992	17-Sep-1992	Pelayaran Mencabut : Indische Scheepyaartswet (S. 1936 No. 700); Loodsdients Ordonnantie (S. 1927 No. 62); Scheepmeetings Ordonnantie (S. 1927 No. 210); Binnenscheepen Ordonnantie ( S. 1927 No. 189); Zeebrieven En Scheepspassen Ordonnantie (S. 1935 No. 492); Bakengeld Ordonnantie (S. 1935 No. 468)	98	3493
22 Tahun 1992	17-Sep-1992	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menjadi Undang-Undang Menangguhkan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992	99	3494
23 Tahun 1992	17-Sep-1992	Kesehatan Mencabut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembukaan Apotek; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1953 Tentang Penunjukan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikulir Yang Merawat Orang-Orang Yang Kurang Mampu; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Pencabutan Angka 1 Ini Mungkin Keliru, Tetapi Mungkin Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1953 Tentang Apotek Darurat; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1964 Tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa	100	3495
24 Tahun 1992	13-Okt-1992	Penataan Ruang Mencabut : Ordonansi Pembentukan Kota (Stadvormingsordonnantie, S. 1948 No. 168)	115	3501
25 Tahun 1992	21-Okt-1992	Perkoperasian Mencabut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian	116	3502

Catatan:

• LN = Lembaran Negara
• TLN = Tambahan Lembaran Negara

Referensi

• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Nasional
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, DPR RI
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Sekretariat Kabinet RI
• Basis Data Undang-Undang, JDIH Badan Pemeriksa Keuangan RI
• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Negara Republik Indonesia
• Basis Data Peraturan, Legalitas.org
• Koleksi vlsm.org