Propinsi Sumatera Utara/Bab 5

←

Propinsi Sumatera Utara oleh Kementerian Penerangan
Bab 5

→

MENJUSUN PEMERINTAH INDONESIA MERDEKA

Kesehatan.
Pendidikan.
Kemakmuran.
Sosial.
Keuangan.
Pertahanan.
Kemadjuan.
Kehakiman.
Agama.
Pedoman Pemerintah Propinsi Sumatera.
Atjeh.
Sumatera Timur.
Tapanuli.

MENJUSUN PEMERINTAH INDONESIA MERDEKA.

PADA tanggal 3 Oktober 1945 Pemerintah Negara Republik Indonesia mulai dengan resmi didjalankan dipulau Sumatera, dengan pengangkatan Residen-Residen seluruh Sumatera dan staf Gubernur dengan mempergunakan kekuasaan jang diberikan oleh Presiden Negara Republik Indonesia.

Sumatera merupakan satu daerah Propinsi dari Negara Republik Indonesia, dan menurut ketetapan Presiden dengan kawat 29 September 1945 jang diangkat mendjadi Gubernur Sumatera ialah Mr. Teuku Mohammad Hassan.

Kekuasaan Pentadbiran Tentera Djepang sedikit demi sedikit dapat direbut oleh karena seluruh penduduk berdiri dibelakang Pemerintah Republik Indonesia dan tidak mengakui lagi Pentadbiran Tentera Djepang

Djuga perusahaan-perusahaan jang berada ditangan Tentera Djepang dari sehari kesehari berpindah ketangan Republik Indonesia.

Kantor Pemerintah dihudjani dengan kawat-kawat dari segala pelosok jang menjatakan bahwa segala lapisan rakjat berdiri dibelakang Pemerintah Republik Indonesia dan setia serta patuh mendjundjung perintahnja.

Ditiap-tiap keresidenan dibentuk Komite Nasional Indonesia, jang mengemukakan hasrat dan mempertahankan hak rakjat serta membantu Residen dalam penjelenggaraan pemerintahan didaerah masing-masing.

Mengenai kedudukan Pemerintah Republik Indonesia dewasa itu dapat diketahui djuga dari utjapan-utjapan pembesar Republik sesetempat. Gubernur Sumatera pada 17 Agustus 1946 menjatakan: „Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia makin sehari makin kuat, baik dalam negeri, maupun luar negeri. Perdjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia mendapat perhatian dan simpati dari seluruh dunia internasonal berhubung dengan revolusi seluruh rakjat jang telah insjaf dan mempertahankan mati-matian kemerdekaan tanah airnja. Kedudukan Pemerintah Republik didalam negeri bertambah kuat, oleh karena rakjat seluruhnja telah insjaf tentang kemerdekaan dan kedaulatan negaranja dan menjokong serta patuh kepada Pemerintah Republik.

Gerakan kemerdekaan Indonesia telah mulai pada permulaan abad jang ke-20 ini, dimana pendjadjahan Belanda, dan lebih bersemangat selama pendudukan Djepang dan sesudah habis peperangan Asia Timur satu tahun jang lampau bangsa Indonesia mendapat kesempatan sebaik-baiknja untuk melaksanakan tjita-tjita kemerdekaan, jang telah lama diidam-idamkannja itu. Oleh sebab itu dapat dipahamkan, mengapa seluruh rakjat berdiri sebagai satu djiwa dibelakang pemerintah Republik. Keadaan ini makin hari makin bertambah baik, berkat hasil penerangan kepada rakjat umum jang makin lama makin lebih insjaf tentang arti kemerdekaan dan berdiri teguh dibelakang Pemerintah Republik.

Waktu penindjauan rombongan Gubernur Sumatera seluruh Sumatera, mulai 6 Pebruari sampai 23 bulan Maret tahun ini kami telah mempersaksikan sendiri bahwa pemerintah dalam Negeri, kepolisian, ketenteraan dan pedjabatan-pedjabatan pemerintahan lainnja telah teratur semuanja ditiap keresidenan. Betapa hebat berkobar-kobarnja semangat penduduk Sumatera, baik jang muda maupun jang sudah tua, telah djuga turut dipersaksikan oleh salah seorang anggota Markas Tentera Sekutu (Mountbatten) di Singapura, jaitu Major Ferguson jang turut serta dengan rombongan kami dari Padang, Bukit-Tinggi, Pajakumbuh, Bangkinang, Pakanbaru sampai ke Taluk.

Waktu itu njata dan terbukti bagaimana persatupaduan antara Pemerintah dan segala lapisan rakjat jang girang-iba melihat pembesar-pembesar bangsanja sendiri, menunggu dengan sabar ditepi-tepi djalan atau di stasiun-stasiun, menjambut rombongan tsb. dengan pekik dan salam kebangsaan „Merdeka”, sedang kaum itu merasa belum puas djika belum memberi hiburan, djamuan, karangan bunga atau tanda mata, dan ada djuga penduduk jang ingin melihat pembesar-pembesarnja dengan terang dan mendengar petundjuk sepatah dua kata.

Lain bukti bahasa di Sumatera ini kita mempunjai „Stable government” dan rakjat patuh kepada Pemerintah Republik, boleh dikemukakan sebagai tjontoh beberapa kedjadian, jaitu: pertempuran jang hampir terdjadi di Kwaia Simpang antara barisan rakjat dengan tentera Djepang tidak djadi berlangsung karena dapat ditjegah oleh Pemerintah; Tentera Sekutu atau orang-orang neutral jang dikawal oleh polisi atau tentera tidak diganggu oleh penduduk; orang Swiss dan orang Djerman tinggal aman dan damai diseluruh Sumatera, karena penduduk menghormati peraturan Pemerintah Republik dsb. Di Sumatera kita mempunjai pemerintah sendiri jang sanggup membasmi semua kekatjauan jang telah ditimbulkan oleh kaki tangan Nica dibeberapa tempat, dan semuanja adalah „running well”.

Sajang sekali rombongan wartawan luar Negeri tidak djadi datang ke Sumatera jang pada mulanja telah ditetapkan akan tiba tanggal 6 bulan 8 tahun 1946 di Palembang, karena tiba-tiba pada tanggal 5 diterima kabar dari Tentera Sekutu bahwa perlawatan wartawan luar Negeri ke Sumatera tidak dilangsungkan”.

Selandjutnja pada perajaan hari ulang tahun pertama kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1946 itu, oleh Pemerintah Propinsi Sumatera telah dapat dikemukakan beberapa kemadjuan dalam lapangan pembangunan, antaranja sebagai berikut:

KESEHATAN.

Untuk mentjegah penjakit malaria telah diadakan djabatan pembanterasan malaria (malaria bestrijding) di Sumatera, dan keadaan alam jang mengurangkan kesehatan umum (seperti rawa-rawa, dsb.) berangsur-angsur sedang dihilangkan dengan bermatjam-matjam djalan.
Pemerintah akan berusaha membuat obat-obat jang mungkin dibuat disini dengan bahan-bahan jang didapati ditanah air kita sendiri untuk keperluan seluruh Sumatera. Sedapat-dapatnja ditiap-tiap daerah akan diadakan satu kantor pusat, jang mengurus dan mengusahakan keperluan obat-obat itu jang dapat dimasukkan djuga dari luar negeri.

PENDIDIKAN.

Untuk memadjukan pendidikan di Sumatera, Pemerintah sedang dan akan berusaha terus mendirikan Sekolah-sekolah Menengah, Sekolah-sekolah Menengah Tinggi dan djika mungkin djuga Sekolah Tinggi. Sebelum Pemerintah Negara Republik Indonesia di Sumatera ini sudah ada 11 buah sekolah Menengah Pertama (Mulo). Dalam tahun jang silam selama Negara Republik Indonesia telah didirikan 6 buah sekolah Menengah Pertama, dan akan didirikan 6 buah Sekolah Menengah lagi. Pada permulaan cursus baru habis Puasa akan didirikan djuga 4 Sekolah Menengah Tinggi (A.M.S.) untuk memberi kesempatan kepada peladjar-peladjar dari Sekolah Menengah melandjutkan peladjarannja. Selain dari itu telah dibuka sebuah Sekolah Technik Menengah selama Negara Republik Indonesia di Sumatera Utara dan sedikit hari lagi akan didirikan sebuah Sekolah Technik Menengah lagi di Sumatera Tengah. Tenaga guru sekolah menengah sangat kurang dan untuk ini selain dari perguruan biasa Pemerintah akan mengadakan cursus -cursus tjepat dalam beberapa vak untuk mendapat tenaga guru menengah seperlunja dalam sedikit waktu. Pada permulaan bulan 7 jang baru lalu telah didirikan Sekolah Polisi di Bukit Tinggi untuk pegawai polisi menengah. Untuk memenuhi kepentingan kehakiman dapat dibuka Sekolah Hakim di Sumatera ini. Sekolah-sekolah guru akan diperbanjak, supaja tjukup bibit untuk pengadjaran, jang akan diperluas dengan menambah banjaknja sekolahsekolah rendah di-masa jang akan datang.
Sekarang semua sekolah desa jang lamanja 3 tahun telah didjadikan Sekolah Rendah (Sekolah Rakjat) dengan peladjarannja 6 tahun dan untuk ini banjak sekali perlu ditambah guru-guru jang harus diadakan dalam waktu jang singkat.
Djuga sekolah-sekolah „ vak" akan didirikan lebih banjak, supaja menambah ketjakapan rakjat seperti sekolah Technik, Listrik , Pertukarang dan sebagainja.
Seterusnja sekolah-sekolah Agama akan diatur dan disesuaikan dan djika perlu mendapat sokongan dari Pemerintah umumnja, djika bersifat pembinaan. Dalam bulan tudjuh baru-baru ini telah didirikan Dewan Pendidikan Propinsi Sumatera jang diketuai oleh tuan M. Sjafei, untuk merantjang dan mempertjepat pembangunan pendidikan di Sumatera.

KEMAKMURAN.

Oleh karena soal makanan rakjat sangat penting, Pemerintah telah mengadakan satu djabatan bahagian P.M.R. (Pengawas Makanan Rakjat) jang merantjang dan mengatur urusan makanan perduduk agar djangan kekurangan bahan makanan.
Salah satu usaha kedjurusan ini Pemerintah berusaha memperbanjak lingkungan tanaman padi dsb. dengan djalan membuat irigasi menolong penduduk tani. Demikian djuga Pemerintah sedapat-dapatnja membagikan tanah setjukup-tjukupnja kepada penduduk jang berusaha sesungguhnja memperbanjak hasil makanan. Selain dari itu akan diusahakan memasukkan beras dan barang makanan lain dari luar negeri dengan djalan menukar barang hasil bumi.
Dalam bulan jang lalu tambang-tambang minjak di Atjeh, Sumatera Timur, Riau, Djambi dan Palembang telah diserahkan oleh Tentera Djepang kepada Pemerintah Republik Indonesia dan dapat didjalankan terus oleh pegawai-pegawai Indonesia dengan memuaskan.
Tambang arang, tambang mas, perak dll. terus didjalankan dengan hasil jang baik. Demikian djuga perusahaan-perusahaan dan kilangkilang kertas, pertenunan, semen, sabun, minjak, petjah belah dll. bekerdja terus dan mendapat kemadjuan, meskipun dalam keadaan sekarang kekurangan tenaga dan bahan-bahan.
Pedjabat Kemakmuran bahagian Perdagangan dan Koperasi telah dibentuk untuk memadjukan perniagaan rakjat dan menjusun koperasi-koperasi dikalangan penduduk sambil dibantu dan diawasi oleh Pemerintah.
Sedikit hari lagi akan diadakan badan-badan Import-Export jang mengurus barang-barang keluar masuk propinsi Sumatera dengan memakai wang modal dari seluruh Warga Negara dan Pemerintah.
Untuk memperpesat dan memadjukan pembangunan ekonomi rakjat, Pemerintah telah mendirikan Dewan Kemakmuran Propinsi Sumatera jang akan merantjang dan memberi pertimbangan dalam urusan kemakmuran Sumatera. Demikian djuga untuk mengurus segala soal Perkebunan telah dibentuk Dewan Perkebunan Propinsi Sumatera.

SOSIAL.

Untuk mengurus korban-korban perang (Romusya dsb.) telah dibentuk satu djabatan jang akan terus memperhatikan hal ini dengan teliti. Demikian djuga soal orang-orang miskin umumnja akan diperhatikan oleh Pemerintah dan akan diatur sebaik-baiknja dengan bekerdja sama dengan Djabatan Agama.
Peraturan-peraturan sosial terhadap kaum buruh akan diadakan, supaja penduduk mulai mengetjap nikmat kemerdekaan dan kemanusiaar. Dibeberapa keresidenan pekerdjaan ini telah dimulai, dan ditempat-tempat lain akan mengikut. Djuga diperkebunan telah diambil tindakan supaja dihapuskan sisa-sisa „ Poenale Sanctie" dan ,,kuli kontrak" mendjadi „pekerdja merdeka" sedang keadaan kebun akan diperhatikan dan diperbaiki setjepat-tjepatnja.

KEUANGAN.

Tentang Keuangan Negara perlu sekali sokongan dari seluruh penduduk umumnja dengan djalan menunaikan kewadjibannja masing-masing supaja dapat dikeluarkan biaja Negara Republik kita.
Apalagi dalam masa pembangunan dan pembinaan ini banjak sekali menakan biaja untuk mendjaga keamanan dan pertahanan dsb. Djika sekalian penduduk menunaikan kewadjibannja membajar wang iuranNegara, wang bea atau tjukai, maka mudah-mudahan keuangan Negara Republik akan mentjukupi.
Untuk menahan inflasi buat sementara Pemerintah sekarang mendjual harta benda Negara dengan djalan menukar barang itu dengan barang-barang makanan dan barang-barang lain jang perlu untuk penduduk Demikian djuga tidak diberikan surat izin untuk mengeluarkan barang-barang keluar negeri, djika tidak memasukkan barang-barang ke Sumatera dengan maksud supaja djangan kebandjiran uang.
Berkenaan dengan maklumat Pemerintah Agung, sedjak bulan Enam tanun ini telah dikeluarkan Obligasi Pindjaman Nasional jang diharap sangat, supaja seluruh rakjat suka membantu sebanjakbanjaknja sebagai bukti menjokong Pemerintah Republik dalam perdjuangan kemerdekaan sekarang ini.

PERTAHANAN.

Tentera Republik Indonesia di Propinsi Sumatera telah siap dibentuk, mempunjai beberapa kommandemen dan telah diatur penempatan masing-masing.
Barisan Rakjat telah teratur dan melatih diri untuk menghadapi segala kemungkinan.
Seluruh rakjat siap sedia mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia sampai disegala podjok dikampung-kampung, terutama pemuda-pemuda kita. Segala tenaga dan perkumpulan-perkumpulan akan dikoordineer, supaja bekerdja-sama dan membulatkan tenaga perdjuangan serta bekerdja serentak . Kita tidak lupa memperingati pemuda-pemuda pahlawan-pahlawan tanah air seluruh Indonesia jang telah tiwas dalam medan pertempuran membela nusa dan bangsa. Sekaranglah tiba waktunja mempertahankan tanah air Indonesia jang kaja raja, untuk mentjiptakan kemakmuran, kebahagiaan dan kemuliaan bangsa.
Pertahanan digaris belakang djuga penting sekali dengan djalan menanam barang-barang makanan dengan tjukup untuk sekalian penduduk. Penduduk harus insjaf, bahwa hal ini tidak dapat diabaikan, karena djika garis belakang tidak kuat, peperangan pun bisa kalah. Tenaga pemuda kita sebagiannja dapat dipergunakan untuk maksud ini dan Pemerintah akan berusaha kedjurusan itu.
Pada achir bulan 6 tahun ini Pemerintah Pusat telah menjatakan keseluruh Indonesia ,,Keadaan dalam bahaja".
Berkenaan dengan ini di Sumatera telah dibentuk Dewan Pertahanan Daerah ditiap-tiap keresidenan jang dapat mengambil tindakan seperlunja dan dapat menetapkan peraturan-peraturan untuk menghadapi segala kemungkinan,

KEMADJUAN.

Pada permulaan bulan ini telah dibentuk satu Fonds Kemerdekaan untuk seluruh Sumatera guna mengumpulkan uang jang bekal dipergunakan untuk memadjukan bangsa dan tanah air dengan djalan mengirim pemuda-pemuda kita keluar negeri menuntut ilmu pengetahuan jang perlu untuk pembangunan Republik kita, seperti ilmu kesehatan, perobahan, technik, listrik, perkapalan, pertukangan dsb. Dengan djalan begini kita dengan segera akan mempunjai DokterDokter, Insinjur-Insinjur dan Ahli-Ahli bangsa kita sendiri jang akan membina Negara kita kedjurusan kemadjuan.
Djika kita renungkan sebentar betapa pesat kemadjuannja Pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam waktu satu tahun sadja, jang telah tersusun dan teratur seluruhnja sebagai satu negara jang merdeka, maka kita mengutjap sjukur kepada Tuhan jang Maha-Esa dengan tertjapainja kemadjuan ini dan telah satu tahun Republik kita selamat sentosa.
Mudah-mudahan Tuhan memberkati Pemerintah Republik Indonesia kita supaja landjut usianja dan kekal abadi.
Dalam pembinaan negara Republik Indonesia, kita tidak lupa djasa pahlawan-pahlawan tanah air jang telah tiwas dalam perdjuangan, djasa pemuda-pemuda kita harapan bangsa jang mengorbankan tenaga dan djiwanja, djasa pegawai negara, pemimpin rakjat, petani dan seluruh warga negara jang telah berusaha menegakkan Negara Republik Indonesia dan mengorbankan tenaga, pikiran, harta dan djiwanja untuk kemuliaan nusa dan bangsa.
Kita pertjaja bahwa kebenaran adalah dipihak kita dan Tuhan akan memperlindungi tuntutan hak kemerdekaan 100% bagi bangsa Indonesia. Djika kita sekarang dapat merajakan ulang tahun pertama kemerdekaan Negara Republik Indonesia, maka mudah-mudahan sekali merdeka tetap merdeka.

KEHAKIMAN.

Urusan kehakiman telah terpisah dari urusan Pemerintahan, hal mana mendjamin kemerdekaan hakim-hakim didalam memberi timbangan dan keputusan.
Berdasar kepada fatsal 27 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak diperbedakan golongan-golongan atau pun lapisan-lapisan masjarakat.
Djuga diantara bangsa-bangsa tidak ada perbedaan-perbedaan seperti dizaman pendjadjahan dahulu.
Tentang kehakiman dibekas daerah-daerah istimewa pada masa ini telah disamakan dengan pengadilan-pengadilan didaerah-daerah jang lain.

AGAMA.

Pedjabat Agama Propinsi Sumatera telah dibentuk untuk mengatur urusan agama, Kehakiman Agama seluruh Sumatera, Madjelis Agama, urusan Wakaf, fakir miskin, jatim piatu, Sekolah Agama dsb. akan diatur sebaik-baiknja. Meskipun dimasingmasing keresidenan telah diadakan Pedjabat Agama, untuk jang akan datang urusan agama seluruh Sumatera akan dipusatkan dan susunan pekerdjaannja disamakan supaja lebih teratur.
Pemerintah di Sumatera terutama sekali menumpahkan perhatiannja terhadap soal pertahanan, kemakmuran, keuangan, pembinaan dan pengertian jang seluas-luasnja dikalangan rakjat tentang dasar-dasar perdjuangan Negara.
Dalam segala usaha itu Gubernur Sumatera menghendaki collegiaal beleid dari semua pegawai, maksudnja harga menghargai dan bantu membantu dalam segala pekerdjaan disertai kedjudjuran dan ketjakapan. Tiap-tiap pegawai haruslah berani mengambil initiatief sendiri, maksudnja djangan hanja bekerdja setelah ada perintah dan petundjuk, tetapi harus sanggup memikirkan dan mengusahakan sendiri kesempurnaan pekerdjaannja dan melakukannja dengan penuh tanggung djawab.

PEDOMAN PEMERINTAH, PROPINSI SUMATERA.

Pada tanggal 10 Agustus 1946, setelah mendengar keputusan rapat Koordinasi Pertahanan Propinsi Sumatera pada tanggal 29 Agustus 1946; mengingat bunji kawat Presiden Negara Republik Indonesia pada tanggal 29 September 1945, ditetapkanlah pedoman Pemerintah Propinsi Sumatera sebagai berikut :

Tiap-tiap pedjabatan propinsi adalah bahagian pemerintahan jang tertinggi di propinsi Sumatera jang berkewadjiban memberi pimpinan dan tuntunan, dan djuga sebagai koordinasi dari pedjabatan jang sama seluruh Keresidenan.
Pangkat Residen t.b., Bupati t.b., dan Wedana t.b. dihapuskan dan diadakan Wakil Gubernur , Wakil Residen dan Wakil Bupati.
Dewan-dewan disamping pedjabat dihapuskan dan Kepala pedjabatan mengadakan perundingan dengan ahli-ahli jang bersangkutan pada waktu jang tertentu (periodiek).
Kepala pedjabatan bertanggung djawab dengan diberikan kuasa mengadakan organisasi dan reorganisasi, dengan tidak mengurangi hak Gubernur dan Badan Pekerdja.
Susunan Pemerintahan Propinsi disesuaikan dengan susunan Pemerintahan Pusat.
Semua pegawai jang mempunjai keahlian dipekerdjakan kembali ditempat keahliannja masing-masing.
Pegawai jang sudah tua menurut peraturan jang akan ditetapkan oleh Gubernur Sumatera diperhentikan dari djabatannja dengan mendapat tundjangan.
Pegawai jang tidak djudjur dan tidak tjakap diperhentikan.
Untuk mendjadi pegawai Negara diutamakan sjarat kedjudjuran, ketjakapan dan kemauan bekerdja.
Memberi kesempatan kepada tenaga muda dan Pemimpin2 organisasi rakjat jang djudjur untuk bekerdja menurut ketjakapannja masing-masing dalam djabatan Negara.
Untuk menghindarkan segala pengaruh golongan jang tidak sehat, dan untuk memperkokoh pemerintahan, diadakan pemindahan (mutasi) pegawai .
Pemerintah Pusat Propinsi Sumatera dan pemerintah keresidenan terutama memperhatikan : a. Pertahanan ; b. Perekonomian ; c. Keuangan ; d. Penerangan dan ; e. Pembangunan.
Tiap-tiap pegawai Negara mendjalankan collegiaal beleid (pimpinan kewargaan) dengan segala kedjudjuran dan ketjakapan, berani initiatief (tindakan) dan berani bertanggung djawab.

ATJEH.

Sesudah ternjata bahwa sebagian besar dari kaum hulubalang Atjeh berchianat terhadap Pemerintah Republik Indonesia, maka T. Nja' Arif digantikan oleh T. M. Daudsjah sebagai Residen Republik Indonesia Daerah Atjeh.
Bekas daerah kekuasaan Ulèëbalang atau jang disebut dizaman Belanda Landschap di tukar namanja dengan Negeri dan dilakukan pemilihan Dewan Pemerintahan Negeri jang terdiri dari 5 orang, (seorang Ketua, sebagai Kepala negeri dan 4 orang anggota). Ditiap-tiap bekas onderafdeeling dahulu diadakan Komite Nasional Wilajah dan dipilih seorang Kepala Wilajah (Wedana). Seterusnja Afdeeling dahulu dirumah mendjadi Luhak (Kabupaten) dengan Komite Nasional Luhak (Kabupaten)-nja dan dipilih seorang Kepala Luhak (Bupati).

Ulèëbalang2 di Atjeh Besar, Atjeh Barat, Atjeh Selatan lain-lain jang masih hidup jang ditangkap oleh rakjat atau jang sadar atas perobahan masa terus menjerahkan kembali kekuasaan pemerintahan jang mereka pegang ditiap-tiap landschapnja kepada rakjat jang diwakili oleh Komite Nasional ditiap-tiap wilajah.

Pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1946, Residen T. M. Daudsjah antara lain menjatakan: „Sebetulnja pemerintahan di Keresidenan Atjeh baru dapat didjalankan dengan baik mulai dari bulan Djanuari 1946, sesudah tentera Djepang pergi dari sini. Bagaimanakah keadaan Keresidenan Atjeh pada masa sekarang ? Sebagai saja telah sebut tadi pemerintahan jang penuh baru ada ditangan kita 7 bulan lamanja Tetapi biarpun begitu pemerintah sudah mulai berdjalan dengan baik, biarpun pada mulanja ada agak kesat. Susunan pemerintahan sudah teratur pula, hingga apa jang dirantjang sudah dapat didjalankan.

Keadaan kemakmuran telah mulai pula berdjalan dengan baik. Perniagaan telah mulai hidup kembali, dan djikalau tidak dapat gangguan dari Nica Insja Allah keadaan ini akan lebih tjepat lagi dapat diperbaiki.

Keadaan makanan, biarpun ditahun ini Keresidenan Atjeh belum dapat mengeluarkan berasnja kedaerah jang lain, tetap untuk rakjat sendiri mentjukupi. Berhubung dengan perdjuangan dari bulan 8 sampai bulan 12 tahun 1945, dan sebelum itu rakjat musti banjak bekerdja untuk tentera Djepang, maka sawah-sawah tjuma ada 60 atau 65% jang ditanami. Tetapi ditahun ini segala sawah akan ditanami dan lagi ditanami. Dan harapan besar, sesudah memotong padi dimuka, Keresidenan Atjeh akan dapat mengeluarkan (mengexport) berasnja kembali seperti sebelum petjah perang Djepang— Belanda.

Propaganda musuh jang mengatakan bahasa banjak kebun-kebun atau fabriek bangsa asing dirusakkan atau karena kurang pendjagaan itu bohong belaka.

Betul ada banjak pohon para jang ditebang dan ada pula fabriek jang rusak, tetapi ini adalah pekerdjaan orang Djepang semasa mereka mendjadjah disini selama 3½ tahun. Tetapi sesudah pemerintahan djatuh ditangan kita, maka apa jang dapat diperbaiki telah diperbaiki kembali. Tentu sadja pohon para jang telah dimusnahkan Djepang itu tidak dapat diganti didalam waktu 7 bulan.

Pendek kata keadaan di Keresidenan Atjeh baik tentang politik, begitupun keadaan kemakmuran, sangat memuaskan, kalau ditilik waktu jang singkat itu jang baru dapat kita pergunakan untuk membangunkan negeri kita kembali, didalam suasana, dimana Nica terus menerus mengganggu pada kita.
Untuk menegaskan apa jang saja tulis diatas, dipersilakan kepada siapa jang hendak melihat datang sendiri ke Keresidenan Atjeh. Disini akan njata bahasa di Keresidenan ini benar-benar pemerintah „ de facto" ada ditangan N.R.I. dan berdjalan dengan baik pula”.
Komite Nasional Indonesia Daerah Atjeh di ketuai oleh Mr. S. M. Amin.
Untuk menjelesaikan segala sesuatu jang berkenaan dengan pergolakan terhadap kekuasaan Uleebalang-Uleebalang di Atjeh maka oleh pemerintah daerah Atjeh dikeluarkan beberapa Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah No. 1 menjatakan, bahwa untuk menjelenggarakan sebagaimana mestinja segala harta benda peninggalan pengchianat-pengchianat, maka oleh Pemerintah Daerah Atjeh didirikan suatu Badan jang bernama „MADJELIS PENIMBANG".
Jang dimaksud dengan harta benda peninggalan pengchianatpengchianat, jaitu harta benda Ulèëbalang dan pengikut-pengikutnja, jang telah meninggal dunia dimasa pertempuran dengan rakjat umum dalam Kabupaten Pidië, dan dalam Daerah Kabupaten lainnja dalam Daerah Atjeh, sebagai orang jang membantu, ikut atau turut bertempur atau menundjukkan dengan perbuatan jang njata menjebelahi golongan Ulèëbalang² pengchianat itu.
Madjelis Penimbang tersebut, melaksanakan kewadjiban dan pekerdjaannja, boleh dan tidak semestinja menurut peraturan Kehakiman, hanja bergantung kepada kebidjaksanaan dan kedjudjuran Madjelis Penimbang tersebut semata-mata.
Dengan ketetapan Residen Atjeh tanggal 13 Agustus 1946 No.591 /NRI , kepada sedjumlah 62 orang jang ditjurigai mempunjai sangkut-paut dengan pengchianatan Teuku Daud Tjumbok itu ditentukan tempat kediamannja masing-masing untuk memperlindungi mereka daripada kemarahan rakjat.
Atas keputusan Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh, tertanggal 4 Desember 1947 No. 36 kemudian mereka itu setelah diperiksa berangsur-angsur dikembalikan ketempat-tempat jang sesuai dengan keamanannja masing-masing .

SUMATERA TIMUR.

Dengan berlangsungnja pergolakan terhadap kekuasaan SultanSultan dan Radja-Radja di Sumatera Timur, maka tjara pemerintahan diatur dengan susunan seperti di Djawa jaitu keresidenan Sumatera Timur dibagi atas 6 kabupaten. Tiap-tiap kabupaten dibahagi lagi atas kewedanaan dan tiap-tiap kewedanaan dibahagi atas ketjamatan dan dibawahnja lagi desa-desa atau kampung-kampung.
Dan selandjutnja K.N.I. daerah ditukar mendjadi Dewan Perwakilan Rakjat jang mempunjai anggota 80 orang banjaknja dan dari anggota-anggota ini dipilih pula 6 orang jang mendjadi anggota Dewan Executief atau Badan Pekerdja jang sehari-hari bekerdja dengan Residen untuk mendjalankan pemerintahan.