Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja/Bab III/Bagian Keempat

Bagian Keempat
Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Paragraf 1
Umum

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 26

Perizinan Berusaha terdiri atas sektor:

kelautan dan perikanan;
pertanian;
kehutanan;
energi dan sumber daya mineral;
ketenaganukliran;
perindustrian;
perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuian;
pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
transportasi;
kesehatan, obat dan makanan;
pendidikan dan kebudayaan;
pariwisata;
keagamaan;
pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2
Kelautan dan Perikanan

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 27

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah serta angka 16, angka 17, dan angka 18 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang:
2. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
3. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
4. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
5. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
6. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
7. memberikan Perizinan Berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha;
8. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
9. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
10. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
11. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan
12. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja/Bab III/Bagian Keempat

Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Bagian Keempat
Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi