Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja/Bab III/Bagian Kelima

Bagian Kelima
Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu

Paragraf 1
Umum

Pasal 76

Untuk mempermudah masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/338 Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/339 Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/340

Pasal 22

Bank Umum dapat didirikan oleh: warga negara Indonesia; badan hukum Indonesia; atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 4
Perbankan Syariah

Pasal 79

Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: warga negara Indonesia; badan hukum Indonesia; pemerintah daerah; atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; pemerintah daerah; atau dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.