Kontribusi pengguna 125.163.10.140
Untuk 125.163.10.140 bicara log pemblokiran log catatan penyalahgunaan
2 Oktober 2008
- 09.252 Oktober 2008 09.25 beda riw −104 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 09.042 Oktober 2008 09.04 beda riw +1 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/1950 Tidak ada ringkasan suntingan
- 09.032 Oktober 2008 09.03 beda riw +41 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/1950 Tidak ada ringkasan suntingan
- 09.022 Oktober 2008 09.02 beda riw +444 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/1950 Tidak ada ringkasan suntingan
- 09.002 Oktober 2008 09.00 beda riw −8.646 Kategori:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ←Mengganti halaman dengan 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Kategori:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia'
- 08.582 Oktober 2008 08.58 beda riw +9 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/1950 Tidak ada ringkasan suntingan
- 08.562 Oktober 2008 08.56 beda riw +416 B Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/1950 ←Membuat halaman berisi '{{header |title =eraturan Pemerintah Republik Indonesia |section =Tahun 1950 |previous =1949 |next =[[eraturan...'
- 08.352 Oktober 2008 08.35 beda riw +53 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 08.342 Oktober 2008 08.34 beda riw −8.749 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 08.232 Oktober 2008 08.23 beda riw 0 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 08.232 Oktober 2008 08.23 beda riw +105 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 08.212 Oktober 2008 08.21 beda riw +10 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 08.192 Oktober 2008 08.19 beda riw −70 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 08.122 Oktober 2008 08.12 beda riw +38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tidak ada ringkasan suntingan
- 08.082 Oktober 2008 08.08 beda riw +8.235 B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ←Membuat halaman berisi '{{PP|2|2002}} <center> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASA...'
- 07.592 Oktober 2008 07.59 beda riw −1 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 07.582 Oktober 2008 07.58 beda riw −1 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 07.572 Oktober 2008 07.57 beda riw −2 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 07.562 Oktober 2008 07.56 beda riw −8.728 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 07.532 Oktober 2008 07.53 beda riw +26 Kategori:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 07.482 Oktober 2008 07.48 beda riw +8.733 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 07.402 Oktober 2008 07.40 beda riw +8.766 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 07.392 Oktober 2008 07.39 beda riw +7.400 Kategori:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 07.182 Oktober 2008 07.18 beda riw +1.365 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 07.172 Oktober 2008 07.17 beda riw −10 Kategori:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 07.162 Oktober 2008 07.16 beda riw +1.350 Kategori:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tidak ada ringkasan suntingan
- 07.142 Oktober 2008 07.14 beda riw −1.337 Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ←Mengosongkan halaman
- 07.132 Oktober 2008 07.13 beda riw −321 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tidak ada ringkasan suntingan
- 07.092 Oktober 2008 07.09 beda riw +25 B Kategori:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ←Membuat halaman berisi 'Kategori:Produk hukum'
- 07.082 Oktober 2008 07.08 beda riw +1.337 B Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ←Membuat halaman berisi '{{header |title = {{PAGENAME}} |section = |previous = Produk hukum |next = |shortcut = |notes = }} Berikut daftar '''Peraturan Pemerintah Republik Indonesi...'
- 07.062 Oktober 2008 07.06 beda riw −2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tidak ada ringkasan suntingan
- 07.052 Oktober 2008 07.05 beda riw +41.019 B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 ←Membuat halaman berisi '{{header |title =PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2008 |section =TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN |previous =[[Undang-Undang Re...'
- 06.522 Oktober 2008 06.52 beda riw −7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tidak ada ringkasan suntingan
- 06.492 Oktober 2008 06.49 beda riw −170 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tidak ada ringkasan suntingan
- 06.422 Oktober 2008 06.42 beda riw +9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Ketujuh Tidak ada ringkasan suntingan
- 06.412 Oktober 2008 06.41 beda riw +438 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Ketujuh Tidak ada ringkasan suntingan
- 06.392 Oktober 2008 06.39 beda riw +504 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Keenam Tidak ada ringkasan suntingan
- 06.352 Oktober 2008 06.35 beda riw +426 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Kelima Tidak ada ringkasan suntingan
- 06.342 Oktober 2008 06.34 beda riw +491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Keempat Tidak ada ringkasan suntingan
- 06.312 Oktober 2008 06.31 beda riw +480 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Ketiga Tidak ada ringkasan suntingan
- 06.272 Oktober 2008 06.27 beda riw +451 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Kedua Tidak ada ringkasan suntingan
- 06.252 Oktober 2008 06.25 beda riw +422 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Kesatu Tidak ada ringkasan suntingan
- 06.232 Oktober 2008 06.23 beda riw +8.542 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Ketujuh ←Membuat halaman berisi 'BAB XVI PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Bagian Ketujuh Pelbagai Ketentuan Pasal 217 (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persi...'
- 06.222 Oktober 2008 06.22 beda riw +4.437 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Keenam ←Membuat halaman berisi 'BAB XVI PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat Paragraf 1 Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Pasal 205 (1) Yang diperiksa rn...'
- 06.222 Oktober 2008 06.22 beda riw +2.083 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Kelima ←Membuat halaman berisi 'BAB XVI PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Bagian Kelima Acara Pemeriksaan Singkat Pasal 203 (I) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejah...'
- 06.212 Oktober 2008 06.21 beda riw +12.544 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Keempat ←Membuat halaman berisi 'BAB XVI PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada ...'
- 06.212 Oktober 2008 06.21 beda riw +20.669 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Ketiga ←Membuat halaman berisi 'BAB XVI PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa Pasal 152 (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berp...'
- 06.212 Oktober 2008 06.21 beda riw +3.103 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Kedua ←Membuat halaman berisi 'BAB XVI PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili Pasal 147 Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan per...'
- 06.212 Oktober 2008 06.21 beda riw +1.510 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Kesatu ←Membuat halaman berisi 'BAB XVI PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Bagian Kesatu Panggilan dan Dakwaan Pasal 145 (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan Secara sah, apa...'
- 06.162 Oktober 2008 06.16 beda riw +45 B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ←Mengalihkan ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981