Portal:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia/2004

Nomor	Tanggal	Tentang	LN	TLN
1 Tahun 2004		Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
2 Tahun 2004		Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara
3 Tahun 2004		Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
5 Tahun 2004		Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6 Tahun 2004		Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
7 Tahun 2004		Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian
8 Tahun 2004		Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
9 Tahun 2004		Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara
10 Tahun 2004		Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Aset
11 Tahun 2004		Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya
12 Tahun 2004		Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
13 Tahun 2004		Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
14 Tahun 2004		Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah
15 Tahun 2004		Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
16 Tahun 2004		Penatagunaan Tanah
17 Tahun 2004		Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
18 Tahun 2004		Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I
23 Tahun 2004		Badan Nasional Sertifikasi Profesi
24 Tahun 2004		Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25 Tahun 2004		Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26 Tahun 2004		Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe
28 Tahun 2004		Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan
30 Tahun 2004		Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Kecamatan Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
32 Tahun 2004		Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
33 Tahun 2004		Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Niaga Tbk, Dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk
38 Tahun 2004		Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau Dari Wilayah Kota Tanjung Pinang Ke Bandar Seri Bentan Di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau
39 Tahun 2004		Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) Di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
40 Tahun 2004		Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh Ke Sarilamak Di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
47 Tahun 2004		Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
51 Tahun 2004		Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV)
52 Tahun 2004		Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)
53 Tahun 2004		Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)

Catatan:

• LN = Lembaran Negara
• TLN = Tambahan Lembaran Negara

Referensi

• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Nasional
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, DPR RI
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Sekretariat Kabinet RI
• Basis Data Undang-Undang, JDIH Badan Pemeriksa Keuangan RI
• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Negara Republik Indonesia
• Basis Data Peraturan, Legalitas.org
• Koleksi vlsm.org