Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1947

←

1946

Undang-Undang Republik Indonesia
tahun 1947

1948

→

Nomor	Tanggal	Tentang
1 Tahun 1947	15-Jan-1947	Memperpanjang Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 tahun 1946
2 Tahun 1947	15-Jan-1947	Pengesahan Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25, dan 26 Tahun 1946
3 Tahun 1947	12-Feb-1947	Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1947 tentang Bea Masuk dan Bea Keluar Menjadi Undang-Undang
4 Tahun 1947	12-Feb-1947	Naturalisasi Johann Jordan
5 Tahun 1947	12-Feb-1947	Naturalisasi Salim Basjir
6 Tahun 1947	03-Mar-1947	Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia
7 Tahun 1947	03-Mar-1947	Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung
8 Tahun 1947	02-Mei-1947	Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia
9 Tahun 1947	03-Mei-1947	Naturalisasi Frans Matheas Hesse
10 Tahun 1947	05-Mei-1947	Mengadakan Perubahan Aturan Bea Materai 1921
11 Tahun 1947	05-Mei-1947	Mengubah Ordonansi Pajak Potong
12 Tahun 1947	05-Mei-1947	Menetapkan "Pajak Radio" Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio
13 Tahun 1947	05-Mei-1947	Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah Dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948
14 Tahun 1947	14-Mei-1947	Pemungutan Pajak Pembangunan Di Rumah Makan Dan Rumah Penginapan
15 Tahun 1947	29-Mei-1947	Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara
16 Tahun 1947		Pembentukan Haminte Kota Surakarta
17 Tahun 1947	07-Jun-1947	Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta
18 Tahun 1947	12-Jun-1947	Peraturan Istimewa untuk Golongan Buruh Terhadap Penetapan Pajak Pendapatan
19 Tahun 1947	12-Jun-1947	Mengganti Undang-Undang No. 10 Tahun 1946 tentang "Pembawaan Uang" dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 tanggal 29 Oktober 1946
20 Tahun 1947	24-Jun-1947	Pengadilan Peradilan Ulangan
21 Tahun 1947		Pemeriksaan Perkara Pidana Diluar Hadir Terdakwa pada Pengadilan Negeri
22 Tahun 1947		Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kejaksaan
23 Tahun 1947		Penghapusan Pengadilan Raja Di Jawa Dan Sumatera
24 Tahun 1947		Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes
25 Tahun 1947		Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs
26 Tahun 1947		Naturalisasi Herman Oscar Gustav Fischer
27 Tahun 1947		Naturalisasi Curt Ulrich Groos
28 Tahun 1947		Peraturan Cukai atas Tembakau yang belum Dikenakan Cukai menurut Stbl 1932 No. 517 (Tabaksaccijnsordonnatic)
29 Tahun 1947	30-Ags-1947	Mengadakan Sanksi Terhadap Pelanggaran atas Peraturan Cukai Minuman Keras
30 Tahun 1947		Mengadakan Sanksi Terhadap Pelanggaran atas Peraturan Cukai Minuman Keras
31 Tahun 1947		Memperpanjang Waktu berlakunya Peraturan-Peratruan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo, 31, 8, 9, 10 dan 16
32 Tahun 1947		Memusatkan Segala Urusan Sekolah-Sekolah Lanjutan Negeri Pada Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan
33 Tahun 1947		Undang-Undang Kecelakaan 1947
34 Tahun 1947		Menetapkan Berlakunya "Undang-undang Kecelakaan 1947" Bagi Kecelakaan-kecelakaan Karena Perang Yang Menimpah Buruh Berhubung Dengan Hubungan Kerja
35 Tahun 1947		Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1947 tentang Komisaris Negara Menjadi Undang-Undang
36 Tahun 1947		Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara
37 Tahun 1947		Perpanjangan Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, jo 31, 8, 9, 11 dan 16
38 Tahun 1947		Undian Uang Negara
39 Tahun 1947		Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang
40 Tahun 1947		Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara
41 Tahun 1947		Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Tentang Kepenjaraan Tentara (Staatsblad 1934, No. 169 dan 170) Dengan Keadaan Sekarang

Catatan:

LN = Lembaran Negara
TLN = Tambahan Lembaran Negara

Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1947

Referensi