Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1985

←

1984

Undang-Undang Republik Indonesia
tahun 1985

1986

→

Nomor	Tanggal	Tentang	LN	TLN
1 Tahun 1985	07-Jan-1985	Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980	1	3281
2 Tahun 1985	07-Jan-1985	Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975	2	3282
3 Tahun 1985	19-Feb-1985	Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya	12	3285
4 Tahun 1985	07-Mar-1985	Anggaran Pendapatan Dan Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986	14	3286
5 Tahun 1985	18-Mar-1985	Referendum	29	3288
6 Tahun 1985	10-Jun-1985	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982	42	3296
7 Tahun 1985	10-Jun-1985	Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985	43	3297
8 Tahun 1985	17-Jun-1985	Organisasi Kemasyarakatan	44	3298
9 Tahun 1985	19-Jun-1985	Perikanan	46	3299
10 Tahun 1985	02-Okt-1985	Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang	61	3307
11 Tahun 1985	22-Okt-1985	Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunications Convention) Nairobi 1982	62	3308
12 Tahun 1985	27-Des-1985	Pajak Bumi Dan Bangunan Mencabut : Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 (Personeele Belasting Ordonantie 1908, Staatsblad tahun 1908 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1868) yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun !961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang; Ordonansi Verponding Indonesia 1923 (Inlandsche Verpondings Ordonnantie 1923, Staatsblad Tahun 1923 Nomor 425) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Algemeene Verordeningen Binnenlandsche Bestuur Java en Madoera (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168); Ordonansi Verponding 1928 (Verpondings Ordonnantie 1928, Staatsblad Tahun 1928 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882); Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Ordonantie op De Vermogens Belasting 1932, Staatsblad Tahun 1932 Nomor 405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827); Ordonansi Pajak Jalan 1942 (Weggeld Ordonnantie 1942, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Algemeene Verordening Oorlogsmisdrijven (Staatsblad Tahun 1946 Nomor 47); Pasal 14 huruf j, k, dan l Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1806) yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang	68	3312
13 Tahun 1985	27-Des-1985	Bea Meterai Mencabut : Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921) (Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38)	69	3313
14 Tahun 1985	30-Des-1985	Mahkamah Agung	73	3316
15 Tahun 1985	30-Des-1985	Ketenagalistrikan	74	3317
16 Tahun 1985	31-Des-1985	Rumah Susun	75	3318
17 Tahun 1985	31-Des-1985	Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)	76	3319

Catatan:

LN = Lembaran Negara
TLN = Tambahan Lembaran Negara

Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1985

Referensi