Wikisumber

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja/Bab X

< Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja
←
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja  (2020) 
Bab X
→

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang digunakan di laman ini adalah versi draf final 812 halaman, yang pertama kali beredar pada 12 Oktober 2020.
Untuk menampilkan seluruh batang tubuh dalam satu laman, lihat /Batang Tubuh.

Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tidak ada Hak Cipta atas:

  1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
  2. peraturan perundang-undangan;
  3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
  4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
  5. kitab suci atau simbol keagamaan.

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

 

​


BAB X
INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL


Bagian Kesatu
Investasi Pemerintah Pusat


Paragraf 1
Umum

​Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/466 ​Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/467 ​Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/468 ​Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/469 ​Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/470 ​Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/471 ​Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/472 ​Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/473 ​Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/474 ​

kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
  1. Dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh badan usaha.
  2. Pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal.
  3. Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha, mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Diperoleh dari "https://id.wikisource.org/w/index.php?title=Rancangan_Undang-Undang_Republik_Indonesia_tentang_Cipta_Kerja/Bab_X&oldid=62929"