Buka menu utama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014/Penjelasan

< Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014




PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


I. UMUM

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan dimaksud bertujuan mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur keempat lembaga tersebut, pada dasarnya sudah membuat pengaturan menuju terwujudnya lembaga permusyawaratan/perwakilan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Akan tetapi, sejak Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan, masih terdapat beberapa hal yang dipandang perlu untuk ditata kembali melalui penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 didasarkan pada materi muatan baru yang telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tersebut.



Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk

menyesuaikan dengan perkembangan ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang membatalkan beberapa ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang. Perkembangan lainnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-XI/2013 tentang Pengujian

Halaman:UU 17 2014.pdf/217 Halaman:UU 17 2014.pdf/218 Halaman:UU 17 2014.pdf/219 Halaman:UU 17 2014.pdf/220 Halaman:UU 17 2014.pdf/221 Halaman:UU 17 2014.pdf/222 Halaman:UU 17 2014.pdf/223 Halaman:UU 17 2014.pdf/224 Halaman:UU 17 2014.pdf/225 Halaman:UU 17 2014.pdf/226 Halaman:UU 17 2014.pdf/227 Halaman:UU 17 2014.pdf/228 Halaman:UU 17 2014.pdf/229 Halaman:UU 17 2014.pdf/230 Halaman:UU 17 2014.pdf/231 Halaman:UU 17 2014.pdf/232 Halaman:UU 17 2014.pdf/233 Halaman:UU 17 2014.pdf/234 Halaman:UU 17 2014.pdf/235 Halaman:UU 17 2014.pdf/236 Halaman:UU 17 2014.pdf/237 Halaman:UU 17 2014.pdf/238 Halaman:UU 17 2014.pdf/239 Halaman:UU 17 2014.pdf/240 Halaman:UU 17 2014.pdf/241 Halaman:UU 17 2014.pdf/242 Halaman:UU 17 2014.pdf/243 Halaman:UU 17 2014.pdf/244 Halaman:UU 17 2014.pdf/245 Halaman:UU 17 2014.pdf/246 Halaman:UU 17 2014.pdf/247 Halaman:UU 17 2014.pdf/248 Halaman:UU 17 2014.pdf/249 Halaman:UU 17 2014.pdf/250 Halaman:UU 17 2014.pdf/251 Halaman:UU 17 2014.pdf/252 Halaman:UU 17 2014.pdf/253 Halaman:UU 17 2014.pdf/254 Halaman:UU 17 2014.pdf/255 Halaman:UU 17 2014.pdf/256 Halaman:UU 17 2014.pdf/257 Halaman:UU 17 2014.pdf/258 Halaman:UU 17 2014.pdf/259 Halaman:UU 17 2014.pdf/260 Halaman:UU 17 2014.pdf/261 Halaman:UU 17 2014.pdf/262 Halaman:UU 17 2014.pdf/263 Halaman:UU 17 2014.pdf/264 Halaman:UU 17 2014.pdf/265 Halaman:UU 17 2014.pdf/266 Halaman:UU 17 2014.pdf/267 Halaman:UU 17 2014.pdf/268 Halaman:UU 17 2014.pdf/269 Halaman:UU 17 2014.pdf/270 Halaman:UU 17 2014.pdf/271 Halaman:UU 17 2014.pdf/272 Halaman:UU 17 2014.pdf/273 Halaman:UU 17 2014.pdf/274 Halaman:UU 17 2014.pdf/275 Halaman:UU 17 2014.pdf/276 Halaman:UU 17 2014.pdf/277 Halaman:UU 17 2014.pdf/278 Halaman:UU 17 2014.pdf/279 Halaman:UU 17 2014.pdf/280 Halaman:UU 17 2014.pdf/281 Halaman:UU 17 2014.pdf/282 Halaman:UU 17 2014.pdf/283 Halaman:UU 17 2014.pdf/284 Halaman:UU 17 2014.pdf/285 Halaman:UU 17 2014.pdf/286 Halaman:UU 17 2014.pdf/287 Halaman:UU 17 2014.pdf/288 Halaman:UU 17 2014.pdf/289 Halaman:UU 17 2014.pdf/290 Halaman:UU 17 2014.pdf/291 Halaman:UU 17 2014.pdf/292 Halaman:UU 17 2014.pdf/293 Halaman:UU 17 2014.pdf/294 Halaman:UU 17 2014.pdf/295 Halaman:UU 17 2014.pdf/296 Halaman:UU 17 2014.pdf/297 Halaman:UU 17 2014.pdf/298 Halaman:UU 17 2014.pdf/299 Halaman:UU 17 2014.pdf/300 Halaman:UU 17 2014.pdf/301 Halaman:UU 17 2014.pdf/302 Halaman:UU 17 2014.pdf/303 Halaman:UU 17 2014.pdf/304 Halaman:UU 17 2014.pdf/305 Halaman:UU 17 2014.pdf/306

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014