Buka menu utama

Wikisource β

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 (UU/2014/17)
(2014) 

PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg




Indonesian Presidential Emblem black.svg



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
  2. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Mengingat: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3), Pasal 24C ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-33. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat

DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undangundang mengenai penyelenggara pemilihan umum. 6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 9. Hari adalah hari kerja. BAB II MPR Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Pasal 2 MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 3 . . . Halaman:UU 17 2014.pdf/4 Halaman:UU 17 2014.pdf/5 Halaman:UU 17 2014.pdf/6 Halaman:UU 17 2014.pdf/7 Halaman:UU 17 2014.pdf/8 Halaman:UU 17 2014.pdf/9 Halaman:UU 17 2014.pdf/10 Halaman:UU 17 2014.pdf/11 Halaman:UU 17 2014.pdf/12 - 13 Pasal 21 (1) Panitia ad hoc MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh MPR. (2) Setelah terbentuk, panitia ad hoc MPR segera menyelenggarakan rapat untuk membahas dan memusyawarahkan tugas yang diberikan oleh MPR. Pasal 22 (1) Panitia ad hoc MPR bertugas: a.

mempersiapkan bahan sidang MPR; dan

b.

menyusun rancangan putusan MPR.

(2) Panitia ad hoc MPR melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang paripurna MPR. (3) Panitia ad hoc MPR dibubarkan setelah tugasnya selesai. Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, dan tugas panitia ad hoc MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib. Bagian Ketujuh Pelaksanaan Wewenang dan Tugas Paragraf 1 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 (1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 25 . . . Halaman:UU 17 2014.pdf/14 Halaman:UU 17 2014.pdf/15 Halaman:UU 17 2014.pdf/16 Halaman:UU 17 2014.pdf/17 Halaman:UU 17 2014.pdf/18 Halaman:UU 17 2014.pdf/19 Halaman:UU 17 2014.pdf/20 Halaman:UU 17 2014.pdf/21 Halaman:UU 17 2014.pdf/22 Halaman:UU 17 2014.pdf/23 Halaman:UU 17 2014.pdf/24 Halaman:UU 17 2014.pdf/25 Halaman:UU 17 2014.pdf/26 Halaman:UU 17 2014.pdf/27 Halaman:UU 17 2014.pdf/28 Halaman:UU 17 2014.pdf/29 Halaman:UU 17 2014.pdf/30 Halaman:UU 17 2014.pdf/31 Halaman:UU 17 2014.pdf/32 Halaman:UU 17 2014.pdf/33 Halaman:UU 17 2014.pdf/34 Halaman:UU 17 2014.pdf/35 Halaman:UU 17 2014.pdf/36 Halaman:UU 17 2014.pdf/37 Halaman:UU 17 2014.pdf/38 Halaman:UU 17 2014.pdf/39 Halaman:UU 17 2014.pdf/40 Halaman:UU 17 2014.pdf/41 Halaman:UU 17 2014.pdf/42 Halaman:UU 17 2014.pdf/43 Halaman:UU 17 2014.pdf/44 Halaman:UU 17 2014.pdf/45 Halaman:UU 17 2014.pdf/46 Halaman:UU 17 2014.pdf/47 Halaman:UU 17 2014.pdf/48 Halaman:UU 17 2014.pdf/49 Halaman:UU 17 2014.pdf/50 Halaman:UU 17 2014.pdf/51 Halaman:UU 17 2014.pdf/52 Halaman:UU 17 2014.pdf/53 Halaman:UU 17 2014.pdf/54 Halaman:UU 17 2014.pdf/55 Halaman:UU 17 2014.pdf/56 Halaman:UU 17 2014.pdf/57 Halaman:UU 17 2014.pdf/58 Halaman:UU 17 2014.pdf/59 Halaman:UU 17 2014.pdf/60 Halaman:UU 17 2014.pdf/61 Halaman:UU 17 2014.pdf/62 Halaman:UU 17 2014.pdf/63 Halaman:UU 17 2014.pdf/64 Halaman:UU 17 2014.pdf/65 Halaman:UU 17 2014.pdf/66 Halaman:UU 17 2014.pdf/67 Halaman:UU 17 2014.pdf/68 Halaman:UU 17 2014.pdf/69 Halaman:UU 17 2014.pdf/70 Halaman:UU 17 2014.pdf/71 Halaman:UU 17 2014.pdf/72 Halaman:UU 17 2014.pdf/73 Halaman:UU 17 2014.pdf/74 Halaman:UU 17 2014.pdf/75 Halaman:UU 17 2014.pdf/76 Halaman:UU 17 2014.pdf/77 Halaman:UU 17 2014.pdf/78 Halaman:UU 17 2014.pdf/79 Halaman:UU 17 2014.pdf/80 Halaman:UU 17 2014.pdf/81 Halaman:UU 17 2014.pdf/82 Halaman:UU 17 2014.pdf/83 Halaman:UU 17 2014.pdf/84 Halaman:UU 17 2014.pdf/85 Halaman:UU 17 2014.pdf/86 Halaman:UU 17 2014.pdf/87 Halaman:UU 17 2014.pdf/88 Halaman:UU 17 2014.pdf/89 Halaman:UU 17 2014.pdf/90 Halaman:UU 17 2014.pdf/91 Halaman:UU 17 2014.pdf/92 Halaman:UU 17 2014.pdf/93 Halaman:UU 17 2014.pdf/94 Halaman:UU 17 2014.pdf/95 Halaman:UU 17 2014.pdf/96 Halaman:UU 17 2014.pdf/97 Halaman:UU 17 2014.pdf/98 Halaman:UU 17 2014.pdf/99 Halaman:UU 17 2014.pdf/100 Halaman:UU 17 2014.pdf/101 Halaman:UU 17 2014.pdf/102 Halaman:UU 17 2014.pdf/103 Halaman:UU 17 2014.pdf/104 Halaman:UU 17 2014.pdf/105 Halaman:UU 17 2014.pdf/106 Halaman:UU 17 2014.pdf/107 Halaman:UU 17 2014.pdf/108 Halaman:UU 17 2014.pdf/109 Halaman:UU 17 2014.pdf/110 Halaman:UU 17 2014.pdf/111 Halaman:UU 17 2014.pdf/112 Halaman:UU 17 2014.pdf/113 Halaman:UU 17 2014.pdf/114 Halaman:UU 17 2014.pdf/115 Halaman:UU 17 2014.pdf/116 Halaman:UU 17 2014.pdf/117 Halaman:UU 17 2014.pdf/118 Halaman:UU 17 2014.pdf/119 Halaman:UU 17 2014.pdf/120 Halaman:UU 17 2014.pdf/121 Halaman:UU 17 2014.pdf/122 Halaman:UU 17 2014.pdf/123 Halaman:UU 17 2014.pdf/124 Halaman:UU 17 2014.pdf/125 Halaman:UU 17 2014.pdf/126 Halaman:UU 17 2014.pdf/127 Halaman:UU 17 2014.pdf/128 Halaman:UU 17 2014.pdf/129 Halaman:UU 17 2014.pdf/130 Halaman:UU 17 2014.pdf/131 Halaman:UU 17 2014.pdf/132 Halaman:UU 17 2014.pdf/133 Halaman:UU 17 2014.pdf/134 Halaman:UU 17 2014.pdf/135 Halaman:UU 17 2014.pdf/136 Halaman:UU 17 2014.pdf/137 Halaman:UU 17 2014.pdf/138 Halaman:UU 17 2014.pdf/139 Halaman:UU 17 2014.pdf/140 Halaman:UU 17 2014.pdf/141 Halaman:UU 17 2014.pdf/142 Halaman:UU 17 2014.pdf/143 Halaman:UU 17 2014.pdf/144 Halaman:UU 17 2014.pdf/145 Halaman:UU 17 2014.pdf/146 Halaman:UU 17 2014.pdf/147 Halaman:UU 17 2014.pdf/148 Halaman:UU 17 2014.pdf/149 Halaman:UU 17 2014.pdf/150 Halaman:UU 17 2014.pdf/151 Halaman:UU 17 2014.pdf/152 Halaman:UU 17 2014.pdf/153 Halaman:UU 17 2014.pdf/154 Halaman:UU 17 2014.pdf/155 Halaman:UU 17 2014.pdf/156 Halaman:UU 17 2014.pdf/157 Halaman:UU 17 2014.pdf/158 Halaman:UU 17 2014.pdf/159 Halaman:UU 17 2014.pdf/160 Halaman:UU 17 2014.pdf/161 Halaman:UU 17 2014.pdf/162 Halaman:UU 17 2014.pdf/163 Halaman:UU 17 2014.pdf/164 Halaman:UU 17 2014.pdf/165 Halaman:UU 17 2014.pdf/166 Halaman:UU 17 2014.pdf/167 Halaman:UU 17 2014.pdf/168 Halaman:UU 17 2014.pdf/169 Halaman:UU 17 2014.pdf/170 Halaman:UU 17 2014.pdf/171 Halaman:UU 17 2014.pdf/172 Halaman:UU 17 2014.pdf/173 Halaman:UU 17 2014.pdf/174 Halaman:UU 17 2014.pdf/175 Halaman:UU 17 2014.pdf/176 Halaman:UU 17 2014.pdf/177 Halaman:UU 17 2014.pdf/178 Halaman:UU 17 2014.pdf/179 Halaman:UU 17 2014.pdf/180 Halaman:UU 17 2014.pdf/181 Halaman:UU 17 2014.pdf/182 Halaman:UU 17 2014.pdf/183 Halaman:UU 17 2014.pdf/184 Halaman:UU 17 2014.pdf/185 Halaman:UU 17 2014.pdf/186 Halaman:UU 17 2014.pdf/187 Halaman:UU 17 2014.pdf/188 Halaman:UU 17 2014.pdf/189 Halaman:UU 17 2014.pdf/190 Halaman:UU 17 2014.pdf/191 Halaman:UU 17 2014.pdf/192 Halaman:UU 17 2014.pdf/193 Halaman:UU 17 2014.pdf/194 Halaman:UU 17 2014.pdf/195 Halaman:UU 17 2014.pdf/196 Halaman:UU 17 2014.pdf/197 Halaman:UU 17 2014.pdf/198 Halaman:UU 17 2014.pdf/199 Halaman:UU 17 2014.pdf/200 Halaman:UU 17 2014.pdf/201 Halaman:UU 17 2014.pdf/202 Halaman:UU 17 2014.pdf/203 Halaman:UU 17 2014.pdf/204 Halaman:UU 17 2014.pdf/205 Halaman:UU 17 2014.pdf/206 Halaman:UU 17 2014.pdf/207 Halaman:UU 17 2014.pdf/208 Halaman:UU 17 2014.pdf/209 Halaman:UU 17 2014.pdf/210 - 211 Bagian Kedua Sistem Pendukung DPRD Provinsi Paragraf 1 Sekretariat Pasal 418 (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD provinsi, dibentuk sekretariat DPRD provinsi yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi. (3) Sekretaris DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD provinsi berasal dari pegawai negeri sipil.

Paragraf 2 Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pasal 419 (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPRD provinsi, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD provinsi sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah. (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas DPRD provinsi yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD provinsi.

Bagian ketiga . . . Halaman:UU 17 2014.pdf/212 Halaman:UU 17 2014.pdf/213 Halaman:UU 17 2014.pdf/214

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanm pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 182


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014/Penjelasan