Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014

Redpin.svg
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif.
Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014, lihat di sini.
PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg





Indonesian Presidential Emblem black.svg




 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
KESEHATAN JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:
  1. bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa belunr dapat diwujudkan secara optimal;
  3. bahwa belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa mengakibatkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia;
  4. bahwa pengaturan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalarn satu Undang-Undang;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa;
Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN JIWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
  1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
  2. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
  3. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orzrng yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
  1. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
  2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2
Upaya Kesehatan Jiwa berasaskan:
  1. keadilan;
  2. perikemanusiaan;
  3. manfaat;
  4. transparansi;
  5. akuntabilitas;
  6. komprehensif;
  7. pelindungan; dan
  8. nondiskriminasi.

Pasal 3
Upaya Kesehatan Jiwa bertujuan:
  1. menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa;
  2. menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan;
  3. memberikan pelindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia;
  4. memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ;
  5. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa;
  6. meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  7. memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

BAB II
UPAYA KESEHATAN JIWA

Bagian Pertama
Umum



Pasal 4
  1. Upaya Kesehatan Jiwa dilakukan melalui kegiatan:
  1. promotif;
  2. preventif;
  3. kuratif; dan
  4. rehabilitatif.
  1. Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 5
  1. Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia.
  2. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Upaya Kesehatan Jiwa yang terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua
Upaya Promotif

Pasal 6
Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jiwa yang bersifat promosi Kesehatan Jiwa.

Pasal 7
  1. Upaya promotif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk:
    1. mempertahankan dan meningkatkan derajat Kesehatan Jiwa masyarakat secara optimal;
    2. menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat;
    3. meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa; dan
    4. meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa.
  2. Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan dengan upaya promotif kesehatan lain.

Pasal 8
  1. Upaya promotif dilaksanakan di lingkungan:
    1. keluarga;
    2. lembaga pendidikan;
    3. tempat kerja;
    4. masyarakat;
    5. fasilitas pelayanan kesehatan;
    6. media massa;
    7. lembaga keagamaan dan tempat ibadah; dan
    8. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
  2. Upaya promotif di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pola asuh dan pola komunikasi dalam keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat.
  1. Upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
    1. menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa; dan
    2. keterampilan hidup terkait Kesehatan Jiwa bagi peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya.
  2. Upaya promotif di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa, serta menciptakan tempat kerja yang kondusif untuk perkembangan jiwa yang sehat agar tercapai kinerja yang optimal.
  3. Upaya promotif di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat.
  4. Upaya promotif di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa dengan sasaran kelompok pasien, kelompok keluarga, atau masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.
  5. Upaya promotif di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dalam bentuk:
    1. penyebarluasan informasi bagi masyarakat mengenai Kesehatan Jiwa, pencegahan, dan penanganan gangguan jiwa di masyarakat dan fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa;
  1. pemahaman yang positif mengenai gangguan jiwa dan ODGJ dengan tidak membuat program pemberitaan, penyiaran, artikel, dan/atau materi yang mengarah pada stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODGJ; dan
  2. pemberitaan, penyiaran, program, artikel, dan/atau materi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan Kesehatan Jiwa.
  1. Upaya promotif di lingkungan lembaga keagamaan dan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa yang diintegrasikan dalam kegiatan keagamaan.
  2. Upaya promotif di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam bentuk:
    1. peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga binaan pemasyarakatan tentang Kesehatan Jiwa;
    2. pelatihan kemampuan adaptasi dalam masyarakat; dan
    3. menciptakan suasana kehidupan yang kondusif untuk Kesehatan Jiwa warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya promotif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Upaya Preventif



Pasal 10
Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa.

Pasal 11
Upaya preventif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk:
  1. mencegah terjadinya masalah kejiwaan;
  2. mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa;
  3. mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan; dan/atau
  4. mencegah timbulnya dampak masalah psikososial.

Pasal 12
Upaya preventif Kesehatan Jiwa dilaksanakan di lingkungan:
  1. keluarga;
  2. lembaga; dan
  3. masyarakat.

Pasal 13
Upaya preventif di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
  1. pengembangan pola asuh yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa;
  2. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam keluarga; dan
  3. kegiatan lain sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pasal 14
Upaya preventif di lingkungan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
  1. menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi perkembangan Kesehatan Jiwa;
  2. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan
  3. menyediakan dukungan psikososial dan Kesehatan Jiwa di lingkungan lembaga.

Pasal 15
Upaya preventif di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hunrf c dilaksanakan dalam bentuk:
  1. menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif;
  2. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan
  3. menyediakan konseling bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya preventif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Upaya Kuratif

Pasal 17
Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat.

Pasal 18
Upaya kuratif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk:
  1. penyembuhan atau pemulihan;
  2. pengurangan penderitaan;
  3. pengendalian disabilitas; dan
  4. pengendalian gejala penyakit.

Pasal 19
  1. Proses penegakan diagnosis terhadap orang yang diduga ODGJ dilakukan untuk menentukan:
    1. kondisi kejiwaan; dan
    2. tindak lanjut penatalaksanaan.
  2. Penegakan diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh:
    1. dokter umum;
    2. psikolog; atau
    3. dokter spesialis kedokteran jiwa.
Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/12 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/13 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/14 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/15 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/16 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/17 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/18 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/19 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/20 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/21 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/22 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/23 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/24 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/25 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/26 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/27 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/28 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/29 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/30 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/31 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/32 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/33 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/34 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/35 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/36 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/37 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/38 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/39 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/40 Halaman:UU No 18 Th 2014 tentang Kesehatan Jiwa.pdf/41