Wikisumber

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran
​
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN
SUB URUSAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang:
  1. bahwa untuk membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisipilinan, pengawasan, estetika dan perlindungan diri bagi aparatur sipil negara di lingkungan dinas yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran diperlukan pakaian dinas;
  2. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan dinas yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
​
Mengingat:
  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS YANG MENYELENGGARAKAN SUB URUSAN KEBAKARAN.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
​
  1. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
  2. Pemadam adalah seluruh Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
  3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas.
  4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan oleh Pemadam dan pegawai Dinas untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
  5. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang digunakan oleh Pemadam dan pegawai Dinas untuk melaksanakan tugas lapangan.
  6. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang digunakan pada saat menghadiri upacara.


BAB II
PAKAIAN DINAS

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 2
  1. Pemerintah Daerah menyediakan Pakaian Dinas.
  2. Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisipilinan, pengawasan, estetika dan perlindungan diri.
​
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 3
  1. Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
    1. PDH;
    2. PDL;
    3. PDU;
    4. Pakaian penyelamatan;
    5. Pakaian siaga; dan
    6. Pakaian teknik.
  2. Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pakaian Dinas laki-laki dan wanita.
  3. Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan atribut dan perlengkapan Pakaian Dinas.
  4. Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 4
  1. PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
    1. PDU I;
    2. PDU II;
    3. Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan; dan
    4. Pakaian Dinas Upacara Korps Musik.
  2. PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Dinas pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional dan upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret.
  3. PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Dinas pada saat menghadiri upacara peresmian, pelantikan, hari ulang tahun Dinas dan perangkat daerah/instansi lainnya.
​
  1. Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pemadam Pembawa Panji Tanda Kehormatan pada saat melaksanakan tugas pada upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret dan hari ulang tahun Perangkat Daerah.
  2. PDU Korps Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas korps musik pada saat melaksanakan tugas upacara.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 5
  1. Pakaian penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
    1. pakaian penyelamatan pada operasi nonkebakaran;
    2. pakaian tahan panas;
    3. pakaian tahan api; dan
    4. pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.
  2. Pakaian penyelamatan pada operasi nonkebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi penyelamatan pada operasi nonkebakaran.
  3. Pakaian tahan panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran.
  4. Pakaian tahan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada kebakaran dengan kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
  5. Pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi Pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran bahan berbahaya beracun kebakaran sesuai dengan tingkatannya.
​
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 6
Pakaian siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 7
Pakaian Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas perbengkelan.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 8
  1. Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terdiri atas:
    1. tanda pangkat;
    2. monogram Pemadam kebakaran;
    3. papan nama;
    4. tanda jabatan;
    5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
    6. lencana Pemadam kebakaran;
    7. tanda jasa atau penghargaan satya lencana karya satya;
    8. tulisan Pemadam;
    9. tanda penugasan;
    10. tanda pengenal identitas;
    11. tulisan Pemadam kebakaran dan badge Pemadam kebakaran; dan
    12. tulisan dan badge Pemerintah Daerah.
  2. Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas:
    1. baret;
    2. topi;
    3. pet;
    4. emblem pada baret dan pet;
    5. tongkat komando;
    6. ikat pinggang;
    7. kopel;
    8. draghrim;
    9. kaos kaki;
​
  1. sepatu pantopel/sepatu lars panjang;
  2. kaos oblong;
  3. kaos berkerah/kaos olahraga;
  4. kemeja lengan panjang;
  5. dasi;
  6. ban lengan;
  7. helm Pemadam;
  8. helm penyelamatan;
  9. kacamata Pemadam;
  10. sarung tangan Pemadam;
  11. sepatu boot Pemadam;
  12. kapak personil; dan/atau
  13. senter personil.
  1. Selain atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melengkapi Pakaian Dinas dengan atribut sesuai dengan kondisi dan karakteristik khusus daerah setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 9
  1. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah wajib melakukan pemeliharaan Pakaian Dinas dan perlengkapan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  2. Pemeliharaan Pakaian Dinas dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    1. pakaian penyelamatan pada operasi nonkebakaran;
    2. pakaian tahan panas;
    3. pakaian tahan api;
    4. pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
    5. helm Pemadam;
    6. kacamata Pemadam;
    7. sarung tangan; dan
    8. sepatu boot Pemadam.
​


BAB III
PEMBIAYAAN

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 10
  1. Pembiayaan Pakaian Dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
  2. Pembiayaan Pakaian Dinas dan pemeliharaannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat.
  3. Pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Pakaian Dinas dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 8 ayat (2) huruf p sampai dengan huruf t, untuk daerah kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IV
PEMBINAAN

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 11
  1. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan pembinaan penggunaan Pakaian Dinas di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
  2. Gubernur melakukan pembinaan penggunaan Pakaian Dinas di daerah kabupaten/kota.
​


BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 12
Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), juga dapat digunakan oleh:
  1. pembina Pemadam;
  2. aparatur sipil negara Kementerian Dalam Negeri yang membidangi sub urusan kebakaran; dan
  3. anggota kehormatan Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 13
  1. Menteri sebagai pembina Pemadam dan gubernur, bupati/wali kota sebagai pembina teknis Pemadam di daerah menggunakan PDU I pada saat pelaksanaan hari ulang tahun Pemadam kebakaran dan dapat menggunakan PDH pada saat pelaksanaan acara tertentu.
  2. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama serta pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang membidangi sub urusan kebakaran menggunakan PDU I pada saat pelaksanaan hari ulang tahun Pemadam kebakaran dan dapat menggunakan PDH pada saat pelaksanaan acara tertentu.
  3. Anggota kehormatan Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia menggunakan PDU I pada saat pelaksanaan hari ulang tahun Pemadam kebakaran dan dapat menggunakan PDH pada saat pelaksanaan acara tertentu.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 14
Pelaksanaan acara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
  1. hari besar nasional;
  2. rapat; dan
  3. apel besar.
​
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 15
Selain Perangkat Daerah, lembaga pusat dan daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penanggulangan kebakaran dapat menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan Peraturan Menteri ini setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk mendapatkan persetujuan.


BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 16
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Pakaian Dinas, perlengkapan dan penggunaan atribut menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 17
Pengaturan mengenai:
  1. model, warna, tata cara pemakaian dan penggunaan Pakaian Dinas;
  2. atribut Pakaian Dinas; dan
  3. perlengkapan Pakaian Dinas,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 18
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
​
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 19
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 363

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


ttd.

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

Lihat juga sunting

Diperoleh dari "https://id.wikisource.org/w/index.php?title=Peraturan_Menteri_Dalam_Negeri_Republik_Indonesia_Nomor_13_Tahun_2019&oldid=65722"