Wikisumber:Naskah baru/2010
- Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia
- Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009
- Mengapa Saya Golput?
- Sebuah Era dengan Kejadian-Kejadian Penting
- Lain Dulu, Lain Sekarang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
- Pidato Susilo Bambang Yudhoyono tentang Hasil Akhir Pansus Hak Angket Bank Century DPR-RI
- Azab dan Sengsara
- Pidato Susilo Bambang Yudhoyono tentang Bom JW Marriott dan Ritz Carlton 2009
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
- Sigalovada Sutta
- Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008
- Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
- Pidato Susilo Bambang Yudhoyono tentang Dinamika Hubungan Indonesia dengan Malaysia
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
- Resolusi Majelis Umum PBB 1514
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985
- Persetujuan terkait dengan Implementasi Bab XI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 10 Desember 1982
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kelautan
- Kamus Mitologi dan Biografi Yunani dan Romawi
- Surat Perintah (12 Maret 1966)
- Surat Perintah (11 Maret 1966)
- Pidato Presiden Republik Indonesia (3 Oktober 1965 jam 01.30 WIB)
- Perintah Harian Presiden (1 Oktober 1965)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1960
- Deklarasi Pemerintah Indonesia mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006
- Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-barang Transit
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati
- Rancangan Deklarasi Bangkok tentang Pengembangan Transportasi di Asia
- Jaringan Jalan Asia di Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945
- Persetujuan antar Negara tentang Jaringan Jalan Asia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010