Log publik utama
Gabungan tampilan semua log yang tersedia di Wikisumber. Anda dapat melakukan pembatasan tampilan dengan memilih jenis log, nama pengguna (sensitif terhadap kapitalisasi), atau judul halaman (juga sensitif terhadap kapitalisasi).
- 9 Januari 2025 07.48 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/223 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Bukti T-19.12 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Soppeng (Formulir Model DB-1 dan Lampiran); Bukti T-19.13 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Wajo (Formulir Model DB-1 dan Lampiran); Bukti T-19.13.1 s.d T-19.13.14 : Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Perolehan Suara tingkat Kecamatan di Kabupaten Wajo (Formulir Model DA...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 07.44 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/222 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Lampiran); Bukti T-19.5 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Takalar (Formulir Model DB-1 dan Lampiran); Bukti T-19.6 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Takalar (Formulir Model DA dan Lampiran); Bukti T-19.6.1 s.d T-19.6 .9 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Takalar (Formulir Model DA dan Lampiran); Bukt...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 07.38 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/221 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Bukti T-18.10 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kota Buol (Formulir Model DB-1 dan Lampiran); Bukti T-18.1.1 s.d T-18.1 .4 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK se Kota Palu (Formulir Model DA-1 dan Lampiran); Bukti T018.4 .1 s.d T-18.4 .18 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK se Kabupaten Poso (Formulir Model DB Bukti T-18.8.1 s...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 07.33 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/220 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Kabupaten Tagulandang Biaro; Bukti T-17A.39 : Berita Acara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Talaud; Bukti T-17A.40 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Utara; Bukti T-18 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Provinsi Sulawesi Tengah (Formulir Model DC-1 dan Lampiran); Bukti T-18.1 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kota...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 07.23 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/219 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Bukti T-17 .24 : Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Perolehan Suara tingkat Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Formulir Model DA, DA-1 dan Lampiran); Bukti T-17 .25 : Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Perolehan Suara tingkat Kecamatan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Formulir Model DA, DA-1 dan Lampiran); Bukti T-17 .26 : Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan S...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 07.16 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/218 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Lampiran); Bukti T-17 .14 : Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Perolehan Suara tingkat Kecamatan di Kota Manado (Formulir Model DA, DA-1 dan Lampiran); Bukti T-17 .15 : Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Perolehan Suara tingkat Kecamatan di Kota Tomohon (Formulir Model DA, DA-1 dan Lampiran); Bukti T-17 .16 : Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Peroleha...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 07.12 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/217 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-konsideran|ket=Bukti T-17 .1 Suara Kota Manado (Formulir Model DB-1 dan Lampiran); }} {{PUU-konsideran|ket=Bukti T-17 .2 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kota Tomohon (Formulir Model DB-1 dan Lampiran); Bukti T-17 .3 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kota Bitung (Formulir Model DB-1 dan Lampiran); Bukti T-17 .4 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 07.09 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/216 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Bukti T-16.5 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Tapin (Formulir Model DB-1 dan Lampiran) dan PPK se- Kabupaten Tapin (Formulir Model DA-1 dan Lampiran); Bukti T-16.6 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Formulir Model DB-1 dan Lampirannya) dan PPK se- Kabupaten Hulu Sungai (Formulir Model DA-1 dan Lampiran); Bukti T-16.7 : Serti...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 06.49 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/215 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Suara Kota Balikpapan (Formulir Model DB-1 dan Lampiran); Bukti T-15.11 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kota Samarinda (Formulir Model DB-1 dan Lampiran); Bukti T-15.12 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kota Tarakan (Formulir Model DB-1 dan Lampiran); Bukti T-15.13 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kota Bontang (Formulir Model DB...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 06.39 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/214 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Bukti T-14 .15.1.a s.d T-14.15.1.h : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DA) Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pulang Pisau; Bukti T-15 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Provinsi Kalimantan Timur (Formulir Model DC-1 dan Lampiran); Bukti T-15.1 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Paser (Formulir Model DB-1 dan La...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 04.58 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/213 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Pemilih Tetap dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Barito Utara; Bukti T-14 .12 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Barito Utara (Formulir Model DB-1 dan Lampiran); Bukti T-14 .12.1.a s.d T-14.12.1.f : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DA) Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Barito Utara; Bukti T-14 .M : Surat Keputusa...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 04.57 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/212 (Telah diuji baca) Tag: Telah diuji baca
- 9 Januari 2025 04.34 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/211 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Lampiran); Bukti T-14.4.1.a s .d T-14.4.1.k : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DA) Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Gunung Mas; Bukti T-14 .E : Surat Keputusan Penentapan Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Kotawaringin Timur; Bukti T-14 .5 : Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupa...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 04.09 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/143 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Selain mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ahli dan/atau saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Pemohon I 1. Yudi Latif (Ahli Sosiologi Politik) • Demokrasi yang diperjuangkan di Indonesia adalah demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang secara ideologis dan teleologisnya bermaksud untuk memenuhi dan menjalankan konstitusi. Demokrasi yang tidak taat a...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 04.08 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/142 (Telah diuji baca) Tag: Telah diuji baca
- 9 Januari 2025 03.59 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/141 (Telah diuji baca) Tag: Telah diuji baca
- 9 Januari 2025 03.52 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/140 (Telah diuji baca) Tag: Telah diuji baca
- 9 Januari 2025 03.45 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/139 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-nomor|m=28 |{{PUU-konsideran|ket=Bukti PII-28 : Fotokopi Penggelembungan Suara (Mark Up) sebanyak 179.967 suara untuk Pasangan Calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di Provinsi Maluku; }} |{{PUU-konsideran|ket=Bukti PII-29 : Fotokopi Penggelembungan Suara (Mark Up) sebanyak 560.785 suara untuk Pasangan Calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di Provinsi Papua; }} |{{PUU-konsideran|ket=Bukti PII-30 : Fotokopi Penggelembungan...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 03.20 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/138 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '17. Bukti PII-17 : Fotokopi Penggelembungan Suara (Mark Up) sebanyak 722.388 suara untuk Pasangan Calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di Provinsi Nusa Tenggara Barat; 18. Bukti PII-18 : Fotokopi Penggelembungan Suara (Mark Up) sebanyak 179.006 suara untuk Pasangan Calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 19. Bukti PII-19 : Fotokopi Penggelembungan Suara (Mark Up) sebanyak 4.784 suara untuk Pasan...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 02.55 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/137 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Bambang Yudhoyono dan Boediono di Provinsi Sumatera Barat; 8. Bukti PII-8 : Fotokopi Penggelembungan Suara (Mark Up) secara tidak sah sebanyak 884.032 suara untuk Pasangan Calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di Provinsi Sumatera Selatan; 9. Bukti PII-9 : Fotokopi Penggelembungan Suara (Mark Up) secara tidak sah sebanyak 224.311 suara untuk Pasangan Calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di Provinsi Bengkulu; 10. Bukti PII-1...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 02.51 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/136 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '54. Bukti PI-54 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi (Model DC PPWP) Provinsi Papua Barat membuktikan jumlah pemilih di DPT sebesar 573.356 pemilih; Bukti Pemohon II 1. Bukti PII-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; 2. Bukti PII-2 :...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 02.47 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/135 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'membuktikan jumlah pemilih di DPT sebesar 2.593.599 pemilih; 45. Bukti PI-45 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi (Model DC PPWP) Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan jumlah pemilih di DPT sebesar 5.834.408 pemilih; 46. Bukti PI-46 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi (Model DC PPWP) Provinsi Sulawesi Tengah membuktikan jumlah pemilih di DPT sebesar 1.760.709 pemilih; 47....) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 02.43 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/134 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi ' 35. Bukti PI-35 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi (Model DC PPWP) Provinsi Jawa Tengah membuktikan jumlah pemilih di DPT sebesar 26.323.595 pemilih; 36. Bukti PI-36 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi (Model DC PPWP) Provinsi D.I. Yogyakarta membuktikan jumlah pemilih di DPT sebesar 2.780.987 pemilih; 37. Bukti PI-37 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di T...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 02.38 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/133 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'membuktikan jumlah pemilih di DPT sebesar 3.321.607 pemilih; 25. Bukti PI-25 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi (Model DC PPWP) Provinsi Kepulauan Riau membuktikan jumlah pemilih di DPT sebesar 1.243.586 pemilih; 26. Bukti PI-26 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi (Model DC PPWP) Provinsi Riau membuktikan jumlah pemilih di DPT sebesar 3.647.420 pemilih; 27. Bukti PI-27 :...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 02.21 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/132 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Bukti PI-16c : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor: 356/Kpts/KPU/ TAHUN 2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Perubahan Terhadap SK Nomor 316/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan SK Nomor 302/KPU/Kpts/Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 17. Bukti PI-17 : Fotokopi beberapa Formulir C-1 yang tidak bersumber dari Termohon telah b...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 01.51 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/131 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '|{{PUU-konsideran|ket=Bukti PI-11 : Fotokopi Tanda Terima Hard Disk Eksternal berisi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009, membuktikan Pemohon telah menerima Hard Disk Ekternal “soft copy” DPT Pilpres 2009 dari Termohon; |{{PUU-konsideran|ket=Bukti PI-12 : Copy Hard Disk Ekternal ‘soft copy” Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. dan print out isi hard di...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 01.41 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/130 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-nomor|m=1 1. Bukti PI-1 : Fotokopi Putusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor 365/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 25 Juli 2009; 2. Bukti PI-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama H.M. Jusuf Kalla; 3. Bukti PI-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan terdaftar dalam daftar Pe...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 01.35 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/129 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-nomor|m=5 |Menurut Bawaslu carut marut DPT terjadi karena KPU tidak menyusun blue print (cetak biru) setiap tahapan, karenanya sikap KPU bersifat parilitas. Namun Bawaslu tidak menemukan unsur kesengajaan KPU dalam permasalahan, karena KPU telah berusaha untuk melakukan akomodasi terhadap perubahan- perubahan data; 6. Bawaslu menemukan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Pusat melalui spanduk yang disebarkan di seluruh Indones...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 01.31 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/128 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'sekaligus membuat persiapan tahapan Pemilu selanjutnya menjadi tidak optimal. Perbuatan KPU tersebut juga menyebabkan konsentrasi dari pasangan calon dan Tim Kampanyenya tidak lagi memberikan fokus yang memadai pada persoalan yang menyangkut masalah DPT; 15. Penilaian Bawasalu atas sikap tidak professional dari KPU juga dikaitkan dengan beberapa hal lainnya, yaitu: kesatu, KPU baru mensosialisasikan format pelaporan dana kampanye dari pasan...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 01.27 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/127 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Kampanye dalam menggerakkan/mendorong para anggotanya untuk terlibat dalam proses-proses dimaksud. {{PUU-nomor|m=11 |Kendati Bawaslu telah melakukan berbagai hal sebagaimana dikemukakan dalam butir tersebut di atas dan berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa Pengawas Pemilu telah menerbitkan rekomendasi kepada KPU terkait dengan perubahan DPT. Setidaknya ada 6 (enam) Pengawas Pemilu yang memang merekomendasikan kepada KPU setempat untuk l...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 01.18 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/126 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'itu, KPU ternyata telah melakukan pemutakhiran data 2 (dua) hari sebelum Pemilu Presiden dan Wakil presiden tanggal 8 Juli 2009 dilakukan dengan alasan karena adanya rekomendasi dari Bawaslu dan jajaran pengawasannya di tingkat daerah; 9. Bahwa akses jajaran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) terhadap Salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS, pada kenyataannya masih banyak terhambat. Meskipun Bawaslu bersama KPU telah memiliki pers...) Tag: Belum diuji baca
- 9 Januari 2025 01.14 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/125 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'surat himbauan yang ditujukan kepada Pasangan Calon/Tim Kampanye agar turut mencermati proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran maupun permasalahan di kemudian hari; 5. Pada proses penyelenggaraan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi dan Rekapitulasi di tingkat Nasional, serta Penetapan Hasil Pemilu Pemil...) Tag: Belum diuji baca Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 9 Januari 2025 01.09 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/124 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Keterangan Tertulis I. Dasar Hukum 1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan umtuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga proses rekapitulasi suara, pemungutan dan penghitungan suara dan proses penetapan pemilu sesuai Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Pada konteks pemilihan Presiden da...) Tag: Belum diuji baca Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 9 Januari 2025 01.00 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/123 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi kecurangan dan/atau kesalahan itu tidak signifikan yang dapat mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon; 51. Bahwa Pihak Terkait juga membantah apabila pernyataan SBY tersebut disebut sebagai bentuk pengakuan SBY atas kecurangan-kecurangan masif sebagaimana diklaim oleh Pemohon, karena pernyataan SBY hanya berkaitan dengan adanya indikasi kecurangan dan atau kesalahan hitung di beberapa tempat saj...) Tag: Belum diuji baca Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 9 Januari 2025 00.57 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/122 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-nomor|m=44 |Bahwa keberadaan IFES di dalam penghitungan suara, tidak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 365/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 45. Dengan demikian, klaim Pemohon mengenai campu...) Tag: Belum diuji baca Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 9 Januari 2025 00.52 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/121 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'dan hal ini merupakan kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sama sekali tidak merugikan Pasangan Calon manapun; 38. Bahwa apabila Pemohon kemudian mengklaim hal itu merugikan perolehan suara Pemohon maka klaim tersebut mengada-ada dan asumtif sifatnya karena jikalau benar ada penghilangan, quod non, pasangan calon lain juga ikut dirugikan dengan peniadaan TPS tersebut; 39. Bahwa dengan demikian masalah penghilangan 69.000 TPS yan...) Tag: Belum diuji baca Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 9 Januari 2025 00.31 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:4 x parlementaria.pdf/15 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{{c|'''RALAT:'''}} Hal. 137 , baris pertama dari bawah jang berbunji : Jang terhormat Sekretaris Djenderal Kempen. seharusnja : Saudara Sekretaris Djenderal Kempen. Hal. 141 , baris ke 3 dari bawah jang berbunji : tanggal 11 Mei 1950 seharusnja: tanggal 11 Mei 1959 Hal. 159, baris pertama dari bawah jang berbunji : Djepen seharusnja : Djupen Hal. 199, baris pertama dari atas jang berbunji : O.P.D. Sihombing seharusnja : O.D.P. Sihombing...) Tag: Belum diuji baca Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 8 Januari 2025 05.44 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/496 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-nomor|n=I|m=5 | Biaya pwngurusan Hak Kekayaan Intelektual Tahun Pajak Berjalan | Pembebanan Biaya }} V. Jenis Biaya Nama Penerima Pembayaran NPWP Penerima Pembayaran Proposal Litbang No.: Proposal Litbang No.: Proposal Litbang No.: dst. ... (49) 1 2 3 dst. TOTAL BIAYA PENGURUSAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN PAJAK BERJALAN VI. Reka itulasi Pembebanan Biaya Ke iatan Penelitian dan Pengemban Jenis Biaya Biaya Penyusutan...) Tag: Belum diuji baca
- 8 Januari 2025 04.38 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/482 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{{PUU-nomor|m=3 |CONTOH FORMAT LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI }} LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU TAHUN PAJAK ......... (1) I. KETERANGAN WAJIB PAJAK 1. 2. 3. II. Nama Wajib Pajak NPWP Keputusan Pemberian Penghasilan a. Nomor Keputusan b. Tanggal Keputusan c. Jeni...) Tag: Belum diuji baca
- 8 Januari 2025 04.15 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/422 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'Tan ;I Jenis Surat Nomor Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan • SKPKB SKPKBT SKPLB • SKPN • STP Dasar Pemberian Imbalan Bunga: al BatasAkhir Penerbitan Surat Jumlah Nominal Jumlah yang SKP/Produk Disetujui Hukum Pemba aran Rp/$ Tgl WP atas SPT LB: *(hanya untuk SKPLB) *(kecuali STP) *{kecuali SKPLB dan SKPN) (kecuuli SKPLB dan SKPN) *{hnnyn untuk SKPKPP/ SKPPIB SKPKPP/ SKPPIB dan SKPLB) SKPLB SK Keberatan P...) Tag: Belum diuji baca
- 8 Januari 2025 03.57 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/450 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi 'KK. CONTOH FORMAT BANGUNAN Nama Penjual Alamat Penjual NPWP : ............... : ............... : .............. LAPORAN PERUBAHAN ATAU ADENDUM PERJANJIAN (2) (3) (4) PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN/ ATAU Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ........... (1) LAPORAN PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN BULAN ....... (5) TAHUN ...... (6) PPJB No. (7) No. Tgl. (8) (9) Nama, N ama, Alamat, &NPWP...) Tag: Belum diuji baca
- 8 Januari 2025 02.38 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/444 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '2. CONTOH FORMAT LAPORAN BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MENDAPAT PENUGASAN KHUSUS Nama Perusahaan. : ....................... (2) Kepada ....................... (3) Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ....... (1) Alamat Perusahaan: NPWP : ·······················(4) LAPORAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN BERDASAR PENUGASAN KHUSUS ..... (5) SURAT PENUGASAN NOMOR ...... (6) TANGGAL ...... (7) B...') Tag: Belum diuji baca
- 8 Januari 2025 02.25 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/442 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{{hii}} II. CONTOH FORMAT DAFTAR PIHAK YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH BERDASAR PENUGASAN KHUSUS DAN LAPORAN BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MENDAPAT PENUGASAN KHUSUS 1. CONTOH FORMAT DAFTAR PIHAK YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH...) Tag: Belum diuji baca
- 8 Januari 2025 01.48 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/440 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{{hii}} HH. CONTOH FORMAT LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU PEJABAT YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAU PEJABAT YANG MENYETUJUI TUKAR MENUKAR {{div end}} {{PUU-konsideran|ket=Nama Jabatan |............(2){{gap|30em}}Kepada}} {{PUU-konsideran|ket=Unit Eselon I |............(3){{gap|30em}}Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ....... (1)}} {{PUU-konsideran|ket=Unit Eselon II |...........(4)}} {{PUU-konsideran|ket=Alamat Instansi |...........(5)}} {{PUU-ko...) Tag: Belum diuji baca
- 7 Januari 2025 09.16 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/604 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{|class="wikitable" |- | || || |- |272 || || |- |273 || || |- |274 || || |- |275 || || |- |276 || || |- |277 || || |- |278 || || |- |279 || || |- |280 || || |- |281 || || |- |282 || || |- |283 || || |- |284 || || |- |285 || || |- |286 || || |- |287 || || |- |288 || || |- |289 || || |- |290 || || |- |291 || || |- |292 || || |- |293 || || |- |294 || || |- |295 || || |- |296 || || |- |297 || || |- |298 || || |} 4202.12.91 4202.12.99 4202.19 4202.1...) Tag: Belum diuji baca
- 7 Januari 2025 08.25 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/622 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{|class="wikitable" |- | || 7004.20 || |- | 792 || || |- | 793 || || |- | 794 || || |- | 795 || || |- | || || |- | || || |- | 796 || || |- | || || |- | || || |- | 797 || || |- | 798 || || |- | 799 || || |- | 800 || || |- | || || |- | 801 || || |- | || || |- | || || |- | 802 || || |- | 803 || || |- | || || |- | 804 || || |- | || || |- | 805 || || |- | || || |- | 806 || || |- | || || |- | 807 || || |- | 808 || || |- | || || |} 7...) Tag: Belum diuji baca
- 7 Januari 2025 07.53 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/591 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{|class="wikitable" |- |690 || || |- |691 || || |- |692 || || |- |693 || || |- |694 || || |- |695 || || |- |696 || || |- |697 || || |- |698 || || |- |699 || || |- |700 || || |- |701 || || |- |702 || || |- |703 || || |- |704 || || |- |705 || || |- |706 || || |- |707 || || |- |708 || || |- |709 || || |- |710 || || |- |711 || || |- |712 || || |- |713 || || |- |714 || || |- |715 || || |- |716 || || |} 9405.31.00 9405.39.0...) Tag: Belum diuji baca
- 7 Januari 2025 06.21 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/610 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{|class="wikitable" |- | || '''61.09''' || |- | || || |- |445 || || |- |446 || || |- | || || |- |447 || || |- |448 || || |- |449 || || |- | || || |- | || || |- |450 || || |- |451 || || |- |452 || || |- |453 || || |- |454 || || |- |455 || || |- | || || |- |456 || || |- |457 || || |- |458 || || |- |459 || || |- | || || |- | || || |- |460 || || |- |461 || || |- |462 || || |- |463 || || |- | || || |- |464 || || |- |465 || || |-...) Tag: Belum diuji baca
- 7 Januari 2025 05.05 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/590 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{|class="wikitable" |- |669 || || |- |670 || || |- |671 || || |- |672 || || |- |673 || || |- |674 || || |- |675 || || |- |676 || || |- |677 || || |- |678 || || |- |679 || || |- |680 || || |- |681 || || |- |682 || || |- |683 || || |- |684 || || |- |685 || || |- |686 || || |- |687 || || |- |688 || || |- |689 || || |} 9403.89.90 9403.91.00 9403.99 9403.99.90 94.04 9404.10.00 9404.21 9404.21.10 9404.21.20 9404.29 9404.29.10 9404...) Tag: Belum diuji baca
- 7 Januari 2025 03.46 Menyusurisudutnegeri bicara kontrib membuat halaman Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/601 (Belum diuji baca: ←Membuat halaman berisi '{|class="wikitable" |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |- | || || |} 34.05 207 3405.10.00 208 3405.20.00 2...) Tag: Belum diuji baca