Kategori:DP-ID-bebashakcipta
- Lihat juga: Kategori:DP-ID-pemerintah
Kategori ini berisikan karya dan/atau pengarang yang berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan termasuk dalam lisensi ini.
Halaman-halaman dalam kategori "DP-ID-bebashakcipta"
Kategori ini memiliki 200 halaman, dari 918.
(halaman sebelumnya) (halaman selanjutnya)D
I
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
K
- KEP/03/VIII/1998/DKP
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.33-804
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M‑01.HT.03.01 Tahun 2003
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2425/MENKES/SK/XII/2011
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK.013/1991
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 124/Kep/M/KUKM/X/2004
- Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 59/KPTS/M/2008
- Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 01307 Tahun 2015
- Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/U/1993
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543a/U/1987
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 337 Tahun 2020
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1971
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1999
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1968
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1999
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1961
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1989
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 1967
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1983
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1992
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 314 tahun 1964
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 1961
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1981
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1972
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/ABRI/1998
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1994
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 33 Tahun 1950
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 72 Tahun 1950
- Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 017/PUU-IV/2006
- Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme
P
- Pelengkap Nawaksara
- Pembaharuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1965
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1964
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2008
- Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2008
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 18 Tahun 2005
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2004
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2001
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2004
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2006
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2002
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinang Nomor 3 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2009
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2006
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2007
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2007
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2007
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2008
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2008
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2023
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2003
- Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1996
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2009
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-01/MBU/2012 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-02/MBU/2012 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-03/MBU/2012 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.1/Menhut-II/2012 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.20/OT.001/M.PEK/2012 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012/Lampiran
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012/Lampiran
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015/Lampiran
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2012 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2012 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/XI Tahun 2011
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.02/MEN/XII/2004
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1960
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1950
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1966
Media dalam kategori "DP-ID-bebashakcipta"
Kategori ini memiliki 1 berkas berikut, dari total 1.
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.djvu 2.480 × 3.507, 28 halaman; 155 KB
